Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan di wilayah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sumbawa Barat pajak pengambilan dau pengolahan bahan galian golongan C memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan pajak daerah dibandingkan pajak daerah lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2008 tercatat menurun dibandingkan tahun 2007, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan antara target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan potensi riilnya diperoleh basil bahwa target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang ditetapkan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 dan 2009 Iebih rendah dari potensi yang dimiliki oleh daerah, sedangkan pada tahun 2008 target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C Iebih tinggi dari potensi riil yang dimiliki oleh daerah.Secara rata-rata efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 menunjukkan hasil yang efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 96,61%, Sedangkan secara rata-rata efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 dengan menggunakan pendekatan pertama menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,5s%. Hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan pendekatan kedua, namun tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 5,68%.

---

Type C mining Exploration Tax is one type of local taxes imposed in the district/city. In West Sumbawa Regency, Type C mining Exploration Tax gave the highest contribution to the local tax revenue than any other local taxes. Based on the analysis undertaken, the potential of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2008 recorded decreases compared to the year 2007, but in the year 2009 experienced a significant increase. Comparison between the target of Type C mining exploration Tax with its real potential obtained results that targets of Type C mining Exploration Tax in West Sumbawa regency in the year 2007 and 2009 is lower than the real potential whichis owned by the regions, while in 2008 tax target of Type C mining Exploration tax is higher than the real potential which is owned by the real potential of the region.On the average, level of effectiveness of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regeney in the year 2007-2009 showed an effective result with the level of effectiveness of 96.61 %, while on the average, level of efficiency of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa in the year 2007-2009 by using the first approach shows very efficient results with levels of efficiency equal to 6.55%. Similar results were obtained using both approaches, but the level of efficiency obtained is 4.42%."

"Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan di wilayah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sumbawa Barat pajak pengarnbilan dan pengolahan bahan galian golongan C memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan pajak daerah dibandingkan pajak daerah lainnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2008 tercatat menurun dibandingkan tahun 2007, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signinkan. Perbandingan antara target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dengan potensi riilnya diperoleh hasil bahwa target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galjan golongan C yang ditetapkan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007 dan 2009 lebih rendah dari potensi riil yang dimiliki oleh daerah, sedangkan pada tahun 2008 target pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C lebih tinggi dari potensi riil yang dirniliki oleh daerah. Secara rata-rata efelctifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 menunjukkan hasil yang efektif dengan tingkat elektilitas sebesar 96 ,61%, sedangkan secara rata-rata efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2007-2009 dengan menggunakan pendekatan pertama menunjukkan hasil yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 6,55%. Hasil yang sama diperoleh dengan menggunakan pcndekatan kedua, namun tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 5,68%.

---

Tax Collection in West Surnbawa Regency Type C mining Exploration Tax is one type of local taxes imposed in the district/city. In West Sumbawa Regency, Type C mining Exploration Tax gave the highest contribution to the local tax revenue than any other local taxes. Based on the analysis undertaken, the potential of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2008 recorded decreases compared to the year 2007, but in the year 2009 experienced a significant increase. Comparison between the target of Type C mining Exploration Tax with its real potential obtained results that targets of Type C mining Exploration Tax in West Surnbawa regency in the year 2007 and 2009 is lower than the real potential which is owned by the regions, while in 2008 tax target of Type C mining Exploration Tax is higher than the real potential which is owned by the real potential of the region. On the average, level of effectiveness of Type C mining Exploration Tax in the West Sumbawa regency in the year 2007-2009 showed an effective result with the level of effectiveness of 96.6l%, while on the average, level of efficiency of Type C mining Exploration 'fx in the West Sumbawa in the year 2007-2009 by using the first approach shows very efficient results with levels of efficiency equal to 6.55%. Similar results were obtained using both approaches, but the level of efficiency obtained is 4.42%."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan perubahan definisi objek pajak bumi dan bangunan terhadap sektor pertambangan untuk eksplorasi pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Perubahan definisi objek pajak tersebut terjadi dari PER-11/PJ/2012 menjadi PER-45/PJ/2013 dimana perubahan objek yang awalnya adalah seluruh wilayah kerja, saat ini hanya menjadi kawasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan perubahan definisi objek pajak bumi dan bangunan terhadap sektor pertambangan untuk eksplorasi pertambangan migas serta alternatif kebijakan penilaian pajak bumi dan bangunannya. Dengan pendekatan post-positivist dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

This study focuses on changes in policy formulation regarding object's definition of property tax for oil and gas exploration level. The change of property tax?s object occurs from PER-11/PJ/2012 to PER-45/PJ/2013 where the object changes from all working areal into working areal which is used only for exploration. This research intends to analyze the formulation process of the changes of property tax's object for oil and gas exploration and alternative policy for the tax base appraisal. With post-positivist approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions proposed."

"This research was conducted to explore the relationship between exploration and commitment in education, with orientation to the future of education..."

"Skripsi ini membahas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang. Krisis lahan pemakaman di Jakarta membuat para pengusaha membuat bisnis pemakaman mewah pinggiran kota Jakarta, khususnya di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, kuburan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, pemakaman mewah di Kabupaten Karawang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas pemakaman mewah di Kabupaten Karawang selama ini hanya berdasarkan penafsiran pemerintah.

---

This thesis discusses collecting property tax on luxurious funeral in Karawang regency. Graveyard crisis in Jakarta making business entrepreneurs create luxurious funeral outskirts of Jakarta, particularly in Karawang district. Based on property tax act, act local taxes and levies, and Karawang Regency regulation, graveyard is not subject to tax. However, luxury funeral in Karawang regency taxed on property tax. So there is a discrepancy between the rules and their implementation.

The purpose of this study is to analyze the collection of property taxes on luxury funeral in Karawang regency. The approach used in this study is descriptive qualitative method of data collection study of literature and field studies conducted by in-depth interviews.

Results of this study illustrate the imposition of property tax on luxury funeral in Karawang not have a strong legal foundation. So far, the collection of property taxes on luxury funeral in Karawang regency based solely on the interpretation of the government."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian melakukan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Evaluasi pemungutan PBB ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik yaitu kriteria keadilan, kecukupan, elastisitas, efisiensi biaya, efisiensi ekonomi, kemudahan administrasi, dukungan politik, kecocokan sebagai pajak daerah, kepastian, kenyamanan serta kesederhanaan.Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magelang telah sesuai berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik, tetapi perlu perbaikan dan peningkatan pada kriteria kepastian. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

This thesis aims to determine the preparation and constraints faced by the Government of Magelang Regency in the face of Desentralized Land and Property Tax, then do evaluation of Land and Property Tax collection before Decentralized Land and Property Tax implimented. This evaluation is done through an assessment based on the criterias of a good tax collection : fairness, adequacy, elasticity, cost efficiency, economic efficiency, ease of administration, political support, suitability as a local tax, assurance, comfort and simplicity.

The result is that the implementation of the Land and Property Tax collections in Magelang District has appropriate based on the criterias of a good tax collection, but need a refinement in the certainty criteria. Based on the results of this study recommended several policies that can be applied by Government of Magelang Regency in order to optimize the realization of the Land and Property Tax so as to increase a local revenues."

"Penelitian ini membahas aspirasi pemekaran Kabupaten Subang Utara yang telah berlangsung sejak tahun 2004 menghadapi hambatan karena belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Subang, yang merupakan salah satu syarat formal sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi advokasi yang digunakan oleh Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) dalam mendorong pemekaran serta mengeksplorasi kepentingan politik dan ekonomi yang mendasari aspirasi tersebut. Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan sebagai analisis utama dalam studi kasus FP2S. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta penggunaan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa FP2S merupakan koalisi elite Pantura yang bertujuan untuk mengadvokasikan pemekaran Subang Utara. FP2S menggunakan strategi advokasi meliputi sosialisasi, lobi politik, negosiasi, kampanye media sosial, dan aksi demonstrasi. Strategi ini berhasil mendapatkan keberpihakan Bupati Subang, yang memberikan sumber daya politik signifikan untuk mengintervensi pemerintah Subang. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemekaran Kabupaten Subang merupakan hasil dari lobi politik dan kompromi antara FP2S dan elite politik di Subang, yang didorong oleh kepentingan masing-masing elite.

---

This study discusses the aspirations for the formation of North Subang Regency, ongoing since 2004, faces obstacles due to the lack of approval from the Subang Regency government, a formal requirement as stipulated in Law No. 23 of 2014. This study aims to explain the advocacy strategies used by the North Subang Expansion Forum (FP2S) in promoting the formation and to explore the political and economic interests underlying this aspiration. The Advocacy Coalition Framework (ACF) is employed as the primary analytical tool in the case study of FP2S. The research method used is qualitative, with data collection techniques including interviews and the use of secondary data. The findings indicate that FP2S is a coalition of Pantura elites aiming to advocate for the formation of North Subang. FP2S employs advocacy strategies such as socialization, political lobbying, negotiation, social media campaigns, and demonstrations. These strategies successfully gained the support of the Subang Regent, providing significant political resources to influence the Subang government. The signing of the Joint Decree (SKB) for the formation of North Subang Regency was the result of political lobbying and compromise between FP2S and the political elites in Subang, driven by the interests of each elite."

"Seluruh negara di dunia, pasti membutuhkan energi, tidak terkecuali Indonesia. Pada banyak pembangkit listrik yang ada, salah satu sumber utama bahan bakarnya adalah batubara. Namun untuk mendapatkan batubara ini memerlukan energi yang cukup besar, mulai dari pembersihan tanah, pengupasan lapisan penutup, penimbunan lapisan penutup, penambangan batubara,pengangkutan batubara dari areal tambang, pengolahan batubara, sampai menjadi batubara produk. Dalam hal ini energi yang dimaksud adalah penggunaan minyak diesel untuk kendaraan kegiatan penambangan. Tidak hanya itu, emisi karbon yang dikeluarkan seharusnya menjadi tanggung jawab perusaahan penambangan. Oleh sebab itu perlu dilakukan adanya kesetimbangan energi agar tidak terjadi kerugian energi antara energi dari batubara yang dihasilkan dengan energi yang dibutuhkan dari pengeksplorasian berupa minyak diesel. Sehingga ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk dibuat kebijakkan bagi penambang batubara jika energi yang dihasilkan batubara lebih besar dari energi pengeksplorasian. Hasil dari penelitian ini dari 4 lokasi berbeda didapatkan bahwa rasio energi yang dikonversi ke listrik yang paling kecil, yakni site Tanjung sekitar 1:18,8, sedangkan total emisi karbondioksida (CO2) yang dikeluarkan sebesar 5.583.909.149 kg dengan total pengeluaran dari sumber bahan bakar batubara 2.257.946 ton dan minyak diesel 13.692.897 liter yang dilakukan dalam 1 bulan.

---

All countries in the world, desperately needs an energy, including Indonesia. In many existing power plants, a major source of fuel is coal. But to get this coal requires considerable energy, ranging from land clearing, overburden stripping, stockpiling overburden, coal mining, coal transportation from mining areas, coal processing, coal product to be. In this case the energy in question is the use of diesel oil for mining vehicles. Not only that, their carbon emissions should be the responsibility of company mining. Therefore it is necessary for the energy balance in order to avoid energy losses between the energy of the coal produced by the energy it needs from exploring the form of diesel oil. So this can be implemented by the government to be made to the policy of coal miners if coal generated energy greater than the energy exploring. In this case the energy is generating electric power plants. The results of this study from 4 different locations showed that the ratio of electrical energy is converted to the smallest, which is around the Tanjung’s site 1:18,8, while total emissions of carbon dioxide (CO2) emitted by 5,583,909,149kg with a total expenditure of the source material 2,257,946 tons of coal and 13,692,897 liters of diesel oil were carried out in 1 month."

"Makalah ini mengeksplorasi perkembangan gig economy di Australia, menganalisis dampaknya terhadap model ketenagakerjaan tradisional, manajemen tenaga kerja, dan hak-hak karyawan. Dengan memanfaatkan data sekunder seperti data pemerintah dan literatur akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh sektor ekonomi yang sedang berkembang ini. Pergeseran ini, yang ditandai dengan kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas dibandingkan dengan pekerjaan tetap, mempunyai implikasi besar terhadap manajemen tenaga kerja dan hak-hak karyawan.

---

This paper explores the flourishing gig economy in Australia, analysing its impact on traditional employment models, workforce management, and employee rights. By leveraging secondary data such as from government data and academic literature, this study aims to present a comprehensive overview of the challenges and opportunities presented by this evolving economic sector. This shift, characterised by short-term contracts or freelance work as opposed to permanent jobs, has profound implications for workforce management and employee rights."

"Tesis ini mengenai upaya pajak, penghitungan potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 serta efektifitas pajak hotel dan restoran tahun 2007 di Kabupaten Kudus. Dari hasil penghitungan data kuisioner penelitian, didapat setimasi potensi penerimaan pajak hotel tahun 2008 adalah Rp 1.053.749.466,- sedangkan estimasi potensi pajak restoran tahun 2008 adalah Rp. 11.323168.786,- sehingga total potensi pajak hotel dan restoran tahun 2008 adalah Rp. 12.376.918.252,-. Upaya pajak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai tambah PDRB sub sektor hotel dan restoran, sedangkan tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2007 adalah sangat tidak efektif.

---

This thesis concerning of tax effort, the potency counting on hotel and restaurant in 2008, and effectively the hotel and restaurant tax in 2007 in Kudus regency. The counting result from researcher questioner data, achievement estimated of the revenue is a hotel tax in 2008 Rp 1.053.749.466,- whereas estimated of the revenue is a restaurant tax in 2008 is Rp 11.323.168.786,- with the result that total of potency hotel and restaurant tax in 2008 is Rp 12.376.918.252,-. Tax effort to be done by Kudus Government still very low compared with value added RGDP sub sector hotel and restaurant, whereas effectively level the revenue tax of hotel and restaurant in 2007 was very uneffectively."