Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lemahnya praktik good corporate governance dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya krisis finansial di negara-negara Asia. Dengan keterbatasan data dan informasi tentang penerapan atribut Corporate Govemance (CG), penelitian ini mempergunakan data-data sekunder yang telah tersedia di BEJ, BES dan Bank Indonesia guna meneliti pengaruh penerapan atribut Corporate Governance (CG) terhadap kesejahteraan pemegang saham bank-bank umum di Indonesia. Ketertarikan penelitian dalam dunia perbankan dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kemungkinan terbukanya praktik-praktik manipulasi dan gaming Management yang menguntungkan diri sendiri yang disebabkan oleh manajemen-menajemen bank yang dilanda krisis finansial. Good corporate governance atau GCG diharapkan dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk beberapa waktu lalu.Hasil pengolahan data bank-bank umum selama tahun 2003 - 2005 dengan menggunakan metode Generalized least sguared dengan model regresi terpilih adalah fixed effect regression, menunjukkan bukti pengaruh atribut-atribut CG terhadap tingkat kesejahteraan pemegang saham sebagai berikut:1. Keberadaan komisaris independen dan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi selaku pengelola bank berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan yang diterima oleh para pemegang saham bank-bank umum. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang diajukan.2. Keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan yang diterima oleh para pemegang saham bank-bank umum.3. Jumlah anggota dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan yang diterima oleh para pemegang saham bank-bank umum. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan.Ukuran bank (total aset) sebagai variabel kontrol dalam model, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan yang diterima oleh para pemegang saham bank-bank umum."

"Pemegang saham sebagai pemilik dari suatu perseroanterbatas memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturanperundang-undangan. Hak-hak dimaksud antara lain memintadiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasabagi pemegang saham yang memiliki minimal sepuluh persendari seluruh jumlah saham Perseroan. Ternyata dalam tataranpelaksanaannya tidak selalu mudah untuk dapat melaksanakanhak dimaksud. PT. Semen Gresik Tbk. sebagai pemilik 99,99%saham di PT. Semen Padang yang telah meminta kepada DireksiPT. Semen Padang untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dengan agenda mengganti Direksi danKomisaris PT. Semen Padang tidak diterima, karena alasanalasanyang tidak cukup berdasar. Padahal bila merujukkepada Undang-Undang No.1 tahun 1995 terutama pasal 66 danpasal 67 serta Anggaran Dasar PT. Semen Padang, terlihatbahwa alasan yang diajukan untuk mengganti direksi dankomisaris telah cukup kuat. Ketika kemudian permohonanserupa diajukan ke Pengadilan Negeri Padang agar dapatdiizinkan untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa sendiri permohonan ini ditolak. Mahkamah Agungsebagai muara terkhir penegakan hukum di Republik inisetelah menerima permohonan kasasi dari PT. Semen GresikTbk. akhirnya mengabulkan permohonan tersebut karenamenurut Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Padang telah salahmenerapkan hukum. Apabila dasar permohonan PT. Semen GresikTbk. dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good CorporateGovernance dari Organization for Cooperation andDevelopment (OECD), dapat disimpulkan bahwa selain sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam bidangperseroan terbatas, permohonan tersebut juga telah sesuaidengan prinsip-prinsip corporate governance. PutusanMahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Semen Gresik Tbk.selaku pemegang saham mayoritas diharapkan dapat menjadipreseden yang baik bagi iklim penanaman modal di Indonesia"

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas di pasar modal dalam haldilakukannya backdoor listing terhadap emiten dan juga mengkaji lebih mendalam terkait aksi korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan backdoor listing, menganalisis terkaitkemungkinan pelanggaran prinsip good corporate governance atas proses backdoor listing suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik backdoorlisting di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti Penerapan Prinsip Keterbukaanoleh Perusahaan Terbuka, penerapan pre-emptive right, dilarangnya benturan kepentingan pada pemegang saham mayoritas, penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan jika hendak melakukan praktik backdoor listing. Akan tetapi, di Indonesia secara regulasi jelas memberi ruang untuk tidak memenuhi penarapan prinsip- prinsip tersebut, terutama penarapanprinsip Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada tidak terdapat sanksi tegas apabila prinsip- prinsip tersebut tidak diterapkan. Situasi ini juga akanberdampak pada pemenuhan perlindungan hukum kepada investor khususnya pemegang saham minoritas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas.

---

This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection to minority

shareholders on capital market if there’s a backdoor listing towards issuer, and also examines more

deeply related corporate actions that can be categorized as backdoor listing actions, analyzing the

possibility of violations of the principle of good corporate governance in the process of backdoor

listings. Law protection for minority shareholders in backdoor listing practices in Indonesia can be seen in several forms, such as the application of the principle of transparancy by a public company, the application of pre-emptive rights, the prohibition of conflicts of interest in the majority shareholder, the application of the principles of Good Corporate Governance by the company if it wants to do backdoor listing practices. However, in Indonesia, regulations clearly

provide room for not complying with the application of these principles, especially the application

of the principles of Good Corporate Governance. This is because based on existing regulations there are no strict sanctions if these principles are not applied. This situation will also have an impact on the fulfillment of law protection for investors, especially minority shareholders. Thus,

in the implementation of backdoor listing practices in Indonesia, there is no legal certainty for the

protection of the rights of minority shareholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, pemegang saham pengendali, dan auditor specialist terhadap manajemen laba dan asimetri informasi di perbankan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Tipe model regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Total akhir sampel penelitian adalah 85 bank selama periode 4 tahun untuk pengujian terhadap manajemen laba dan 29 bank selama periode 4 tahun untuk pengujian terhadap asimetri informasi. Manajemen laba diproksikan dengan abnormal loan loss provision dan asimetri informasi diproksikan dengan bid-ask spread. Hasil pengujian menunjukkan bahwa auditor specialist dan pemegang saham pengendali keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba, sementara corporate governance dan pemegang saham pengendali asing tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa corporate governance memiliki pengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Sedangkan, pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh positif terhadap asimetri informasi. Untuk variabel lainnya, yaitu pemegang saham pengendali keluarga dan auditor specialist tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi.

---

This study aimed to examine the effect of corporate governance, controlling shareholders, and auditor specialist on earning management and information asymmetry in banking.

Data collection method used in this research is purposive sampling method. Type regression model used is multiple regression analysis. Total final study sample was 85 banks over a period of 4 years for testing of the quality of earning management and 29 banks over a period of 4 years for testing of the asymmetry of information.

Abnormal earnings quality proxied by loan loss provision and information asymmetry is proxied by bid-ask spread. The test results showed that the auditor specialist and the controlling shareholder of the family have a negative effect on earning management, while corporate governance and foreign controlling shareholder don't have effect on earning management. Furthermore, the test results indicate that corporate governance has a negative effect on information asymmetry. Meanwhile, the foreign controlling shareholder has a positive influence on information asymmetry. For other variables, namely the family controlling shareholders and the auditor specialist don't affect the information asymmetry."

"Kebijakan pemerintah melalui Kementerian BUMN RI berupa Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 100 Tahun 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117 Tahun 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan BUMN ternyata belum dapat mengurangi jumlah PTPN yang bermasalah dalam hal aspek keuangannya. Pada tahun 2005, atau tiga tahun setelah kebijakan tersebut diterbitkan, masih tampak sejumlah PTPN yang berada pada kondisi merugi. Padahal seharusnya paket kebijakan ini dapat berperan sebagai institusi yang memacu kinerja keuangan BUMN sekaligus mendorong implementasi pengelolaan perusahaan negara yang benar. Akan tetapi masih ada harapan melihat bahwa masih ada PTPN mampu berkembang bahkan bersaing dengan swasta. Oleh karena itu berbagai kendala internal maupun eksternal yang masih menghambat perkembangan sejumlah PTPN perlu dicari penyebab dan solusinya. Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan benar (GCG) merupakan kunci utama untuk memaksimalkan nilai BUMN pada umumnya dan PTPN pada khususnya sehingga PTPN pun mampu bersaing dengan perusahaan perkebunan swasta."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan, Pemegang saham pengendali dan Corporate Governance terhadap Disiplin Pasar di perbankan Indonesia. Sampel penelitian adalah 101 bank komersial konvensional di Indonesia selama tahun 2013-2016. Dengan menggunakan model panel data dinamis, penelitian ini menemukan bahwa bank dengan pengendali asing dan Corporate Governance akan berpengaruh negatif terhadap Disiplin Pasar. Sebalikya, penelitian ini menemukan bahwa bank dengan pengendali pemerintah dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap praktik Disiplin Pasar. Penelitian ini membuktikan bahwa struktur kepemilikan dan Corporate Governance berdampak terhadap Disiplin Pasar di perbankan Indonesia

---

ABSTRACTThis study was conducted with the aim to examine the effect of concentration of ownership, controlling shareholders and Corporate Governance on Market Discipline in Indonesian banking. The research sample is 101 conventional commercial banks in Indonesia during 2013 2016. Using a dynamic data panel model, this study found that banks with foreign control and Corporate Governance negatively affect Market Discipline. In contrast, this study found that banks with government controls and concentration have positive effect on Market Discipline. This study proves that ownership structure and Corporate Governance have an impact on Market Discipline in Indonesian banking. "

"Penerapan Good Corporate Governance merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi fokus utama bagi perusahaan di Indonesia, dengan tujuan antara lain: meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, meminimalisir penyalah gunaan wewenang direksi, meningkatkan kepercayaan stakeholders. Masalahnya adalah kesenjangan informasi (asymetric information) antara principal dan agent, dan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, karena keterwakilan pemegang saham minoritas di dalam susunan Dewan Komisaris, maupun Direksi tidak efektif, sehingga tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak sepenuhnya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menemukan bahwa secara normatif penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT CMNP Tbk. telah berjalan cukup baik. Namun, penerapan GCG untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan Pemegang Saham Minoritas belum efektif karena keterwakilan di dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris belum efektif.

---

The implementation of Good Corporate Governance is very important and still a major focus for companies in Indonesia, with the purpose, among others: to increase the value of the company, increase transparency in the decision making process, minimizing the misuse of the authority of directors, increasing the confidence of stakeholders. The problem lies in the disparity of information (asymetric information) between principal and agent, and between majority shareholders and minority shareholders, whereby minority shareholders are not represented either in the composition Board of Commissioners or Board of Directors, so they are not effectively involved in the decision making process. The decisions taken of not fully protect the interests of minority shareholders. The study was conducted with qualitative descriptive method, the result show that the implementation of GCG has been normatively applied in the company. This study found that application of the principles of Good Corporate Governance at PT CMNP Tbk is not fully implemented to provide protection to the interests of Minority Shareholders, because their representation are not fully effective."

"Dalam mewujudkan perbankan yang kuat, diperlukan praktek Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia memberlakukan ketentuan untuk bank mengenai implementasi GCG, yaitu proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus. Dengan diterapkannya Fit and Proper Test, industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif mengenai teori-teori dasar dengan mengarahkan pada hukum positif. Penerapan ketentuan Fit and Proper Test di bank umum merupakan suatu metode yang penting dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola dan sifatnya yang menyimpan systematic risk sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya.

---

In realizing a strong banking, required the practice of Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia has provisions for the banks on the implementation of GCG, a fit and proper test (Fit and Proper Test) process for Ultimate Shareholders and Board of the Bank. By the implementation of the Fit and Proper Test, the banking industry can be managed by professional management. The research is normative on the basis of theories by pointing to the positive law. The provisions application of the Fit and Proper Test in commercial banks is an important method because the banks have a special character associated with the amount of public funds entrusted to manage and store its systematic risk so that the public interest is at stake."