"Reformasi yang digulirkan pada pertengahan tahun 1998 telah meruntuhkan dinasti Soeharroisme. Beberapa nilai orde baru-pun tumt mengalami pembaharuan Salah satunya sistem pemerintahan yang sentralistik-birokmtik-otoriteristik mendapatkan kritikan keras untuk segera dirubah. Menanggapi tuntutan tersebut, maka pemerintah kabinet reformasi di bawah pimpinan Presiden BJ. Habibie mengeluarkzm kebijakan berupa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat-Daerah.
Salah satu pasal yang signiflkan mencerminkan tuntutan reformasi tersebut adalah pasal 92 ayat I UU 22 thn 1999, yang mengharuskan keterlibatan tiga pilar kekuatan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (yang sexing dikenal sebagai pilar good governance) untuk bersinergi melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.
Salah satu pilar yang mendapatkan perhatian besar saat ini adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang selama orde baru dikekang perkembangannya mengalami suatu sindrom demokrasi yang mengakibatkan mereka canggung untuk membiasakan diri mengeluarkan aspirasinya. Namun tidak semua civil sosiety organisazation (CSO) mengalami sindrom tersebut. LSM (NGO) sebagai CSO, lebih mempunyai peluang untuk mengkondisikan CSO lainnya agar mempu dan kuat menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuatan sraze dan market dalam penerapan good governance.
Tesis ini berusaha mendeskripsikan peran LSM memberdayakan masyarak sepenuhnya terjadi dari komitmen yang mereka jalin bersama Namun lebih terlihat pada fakior aji mumpung atau situasi dan kondisi masyarakan Bahkan ada yang menjalankan perannya berdasarkan kepentingan pemerintah ataupxm tergantung dan kondisi Enansial.
Penerapan good governance di Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat, merupakan hasil inisiatif dari pemedntah dan dukungan dari masyarakat untuk saling bahu membahu dalam proses pembangunan di daerah. Sehingga tergabunglah Kota Sawahlunto bersama delapan kota lainnya kedalam proyek BUILD (Breakthrough Urban Initiative for Local Development) hasil kerjasama Pemerinlah Indonesia c/q Deparlemen dalam Negeri den gan UNDP (United Nation Developmem' Program).
Penelitian ini dilaksanakan terhadap keseluruhan LSM yang berada di Kota Sawahlunto yakni total sebanyak delapan buah LSM. Jenis penelitian adalah deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatii Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi, Penelidan dokumen serta penelitian kepustakaan. Tiga permasalahan dalam tesis ini, yaitu; bagaimana peran LSM di Kota Sawahlunto untuk membangun dan mengembangkan struktur sosial yang dapat memperkuat rakyat menjadi civil society ?, bagaimana pola hubungan yang terjadi antara LSM di tingkat Lokal dengan Pemerintah Kota Sawahlunto ?, LSM manakah yang dapat membentuk civil society dalam rangka penerapan good governance di Kota Sawahlunto ? dianalisis berdasarkan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penaxikan kesimpulan.
Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran LSM yang beragam tidak terlepas dan kondisi intemal organisasi maupun extemal organisasi. Hal tersebut mempengaruhi peran LSM dalam mernalankan kegiaianllya sebagai CSO yang memberdayakan masyamkat. Semangat para anggola LSM dalam pernberdayaan masyarakat sipil tetap harus didukung, terlepas dari semua tanggapan sinis berbagai pihak mengenai peran mereka.
Untuk itu perlu kesungguhan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga donor, untuk tidak memaksakan kepentingan mereka yang sebenarnya bertentangan dengan komitmen awal LSM tersebut. Bila hal ini tetap diteruskan, maka dikhawatirkan yang akan terjadi adalah sebuah anarchy governance, yakni sebuah keadaan yang kacau dimana pilar-pilar dajam good governance saling memaksakan kepentingan mereka agar dimainkan oleh pilar yang lainnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
