Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji permasalahan kemacetan yang terjadi di salah satu kota besar yaitu Semarang. Di kota ini memiliki keunikan yang mirip dengan Jakarta yaitu masuknya arus kendaraan dari luar kota menuju kota sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada jam sibuk. Selain permasalahan tata ruang dan kedisiplinan juga dihadapakan pada masalah rusaknya infrastruktur karena alam yaitu banjir rob yang sering terjadi di kota Semarang.Tesis ini bertujuan untuk mencari alternatif terbaik untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Metodologi yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process, karena dengan menggunakan metode AHP dapat diambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik.Kesimpulan dan temuan dari tesis ini adalah alternatif terbaik untuk mengatasi kemacetan yaitu, meningkatkan kapasitas jalan dengan moda yang terbanyak dipilih untuk digunakan dalam bepergian adalah Bus Rapid Transit.

---

This thesis try to explore the subsistency problem that happen on the traffic in Semarang. It is happen because of there is a lot people that works in the urban area is living at sub- urban, there will be an overload capacity in the rush hour such as in the moming and after work hour. The trafic jam happened because a lot of causes such as nature cause. So the infrastrucutre is need more attention. Int this examamination is come to need of integration of transportation and special attention to infrastructure that can be more reliable and resist for nature cause.

The goal of this thesis is to seek the best alternatives to overcome the bottleneck. The methodology that is used in this thesis is AnalyticaI Hierarchy Process, since using this method the decision to choose the best alternatives can be taken..

The summary and discovery of this thesis reflect the best altematives to overcome bottleneck, which is increasing the road capacity with the most chosen mode to be used in travelling, that is Bus Rapid Transit."

"Penelitian menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Analisis dilakukan dengan menyusun hirarki pemilihan kebijakan mengatasi kemacetan di kota Bekasi dalam 5 level alternatif, yaitu tujuan, sasaran, kendala, aktor atau pelaku, dan alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh alternatif pada setiap level yang ada, responden expert memilih sasaran utama adalah penataan ruang dan wilayah yang terencana dengan baik namun mendapat kendala pada kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku yang paling berperan untuk mengatasi kendala keterbatasan keuangan daerah dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Sementara petugas lalu lintas adalah pelaku utama untuk mengatasi kendala pada lemahnya penegakan hukum. Kebijakan prioritas yang dipilih untuk mengatasi kemacetan di kota Bekasi adalah melakukan perbaikan manajemen lalu lintas dan shifting operasional angkutan kota, kemudian penegakan disiplin, penggantian moda transportasi massal, pemindahan terminal induk kota Bekasi, dan yang terakhir adalah perbaikan dan pembangunan ruas jalan lokal dan jalan tol.

---

Research using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis was done by constructing a hierarchy of policy choices to overcome congestion in the city of Bekasi in 5-level alternatives, which is goals, objectives, constraints, actor or actors, and policy alternatives. The results showed that based on the overall alternative of each level by the expert respondents chose the main target is the structuring of space and well-planned areas but have constraints on the lack of coordination among government agencies. The government is the perpetrator of the most instrumental to overcome the limitations of local financial constraints and lack of coordination among government agencies. While traffic officials are the main actors to overcome the constraints on weak law enforcement. Selected priority policies to tackle congestion in the city of Bekasi is traffic management improvements and shifting urban transportation operations, then the enforcement of discipline, the replacement of mass transportation, removal of terminal stem Bekasi city, and the latter is the improvement and construction of local roads and highways."

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Perhubungan Darat, salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia adalah Kota Depok. Jalan Margonda Raya merupakan jalan utama yang ada di pusat Kota Depok yang kerap kali mengalami kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses manajemen transportasi tahap perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan Margonda Raya Depok. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta melalui studi literatur sebagai data sekunder.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen transportasi tahap perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengatasi kemacetan di jalan Margonda Raya Depok belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya indikator perencanaan manajemen transportasi yang belum terpenuhi baik dalam dimensi inventarisasi kondisi saat ini, keputusan kebijakan umum masa mendatang, perkiraan pertumbuhan daerah perkotaan pada masa mendatang, dan perkiraan pergerakan pada masa mendatang. Karena dari itu, Pemerintah Kota Depok sebagai pemegang wewenang dalam melakukan manajemen transportasi di jalan Margonda Raya Depok harus melalukan perbaikan seperti dalam hal perbaikan kualitas transportasi umum angkutan kota pada jalan Margonda Raya, mengeluarkan kebijakan yang dapat dirasakan secara nyata, dan juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang transportasi.

---

Indonesia is one of the countries with the highest traffic in the world. This is certainly a special concern for the Indonesian government. Based on data released by the Ministry of Transportation through the Directorate of Urban Transportation Systems Development, one of the cities in Indonesia that has the highest traffic in Indonesia is Depok. Jalan Margonda Raya is the main road in the center of Depok, which often experiences traffic jams. This study aims to analyze the process of transportation management of the planning phase conducted by the City Government of Depok in order to overcome traffic congestion on Jalan Margonda Raya Depok. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was carried out by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data.

The results of this study indicate that the transportation management planning stage conducted by the City Government of Depok in order to overcome traffic congestion on Jalan Margonda Raya Depok has not gone well. That is because there are still indicators of transportation management planning that have not yet been fulfilled either in the inventory dimension of current conditions, future general policy decisions, estimates of future growth in urban areas, and estimates of future movements. Therefore, the City Government of Depok as the holder of authority in managing transportation on Jalan Margonda Raya in Depok must perform improvements such as in terms of improving the quality of public transportation on Jalan Margonda Raya, issuing policies that can be felt clearly, and also utilizing technological developments in transportation sector."

"Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan dan cairan lain kecuali vitamin, mineral, dan obat. ASI bermanfaat untuk kesehatan ibu dan bayi tetapi cakupan pemberian ASI eksklusif belum memenuhi target. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Srondol, Kota Semarang tahun 2012 dengan metode cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, pendidikan, tempat dan penolong persalinan tidak berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif sedangkan yang berhubungan adalah pekerjaan, pengetahuan, sikap, keterpaparan informasi, dukungan keluarga dan dukungan petugas. Pekerjaan merupakan faktor yang paling berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif (OR=6,84). Oleh karena itu diperlukan penerapan 10 langkah keberhasilan menyusui, peningkatan pengetahuan petugas dan masyarakat serta adanya dukungan peraturan.

---

Exclusive breastfeeding is breastfeeding only with no additional foods and fluids except vitamins, minerals, and medications. Breastfeeding beneficial for the health of mothers and babies, but the scope of exclusive breastfeeding has not reach the target. The study was conducted to determine factors associated with exclusive breastfeeding behavior in Srondol Health Center, the City of Semarang in 2012 using cross sectional design.

The results showed that age, education, place and helper labor are not related to the exclusive breastfeeding, but the job, knowledge, attitudes, exposure information, family and health staff support are related. Working status is the most important factor associated with exclusive breastfeeding (OR=6,84). Therefore we need the implementation of 10 steps to success breastfeeding, increase health staff and public knowledge as well as the enforcing existing of regulatory support."

"Obesitas sentral yaitu obesitas yang menyerupai apel, dimana lemak disimpan pada bagian pinggang dan rongga perut. Tujuan utama dari penelitian adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan obesitas sentral pada pekerja di PT. X Kota Semarang dan faktor yang paling berhubungan terhadap kejadian obesitas sentral. Penelitian ini menggunakan desain cross- sectional dengan jumlah sampel sebanyak 110 orang pekerja. Penelitian ini mengolah data primer yang didapatkan dengan cara wawancara dan pengukuran antropometri. Variabel independen yang diteliti yaitu faktor perilaku berisiko meliputi aktifitas fisik, status merokok, dan asupan gizi (energi, protein, lemak dan karbohidrat). Faktor sosial meliputi tingkat pendidikan, status pernikahan dan tingkat pengetahuan. Faktor yang tidak dapat diubah meliputi usia dan jenis kelamin. Analisis bivariat menggunakan uji chi-square dan analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Proporsi obesitas sentral pada pekerja di PT. X Kota Semarang sebesar 69,1%. Hasil bivariat menunjukkan obesitas sentral berhubungan signifikan dengan faktor perilaku berisiko yakni asupan energi, asupan lemak, dan asupan karbohidrat; faktor sosial yakni status pernikahan dan faktor yang tidak dapat diubah yakni jenis kelamin. Hasil analisis multivariat diketahui faktor paling berhubungan terhadap obesitas sentral adalah faktor perilaku berisiko yakni asupan karbohidrat dengan OR 11,580 (95% CI: 1,208-111,047). Asupan karbohidrat berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas sentral sebesar 11,58 kali lebih tinggi dibandingkan asupan karbohidrat cukup, setelah dikontrol oleh aktifitas fisik, asupan energi, asupan protein, asupan lemak, status pernikahan, tingkat pengetahuan, usia, dan jenis kelamin.

---

Central obesity is obesity that resembles an apple, where fat is stored in the waist and abdominal cavity. The main objective of this study is to determine the factors associated with central obesity in workers at PT. X Semarang City and the factor most related to the incidence of central obesity. This study used a cross-sectional design with a total sample of 110 workers. This study processes primary data that obtained by means of interviews and anthropometric measurements. The independent variables studied were risk behavior factors include physical activity, smoking status, and nutrition intake. Social factors include education level, marital status and level of knowledge. Factors that cannot be changed include age and gender. Bivariate analysis used the chi-square test and multivariate analysis used multiple logistic regression. The proportion of central obesity in workers at PT. X Semarang City is 69.1%. Bivariate results show that central obesity is significantly related to risk behavior factors, include energy intake, fat intake, and carbohydrate intake; social factors, include marital status and factors that cannot be changed, include gender. The results of the multivariate analysis revealed that the factor most related to central obesity was a risky behavior factor, namely carbohydrate intake with an OR of 11.580 (95% CI: 1.208–111.047). Excessive carbohydrate intake can increase the risk of central obesity by 11.58 times higher than adequate carbohydrate intake, after controlling for physical activity, energy intake, protein intake, fat intake, marital status, level of knowledge, age, and gender."

"Bagi negara berkembang, penerapan sistem transportasi berkelanjutan sangat penting untuk melibatkan investasi besar. Mobilitas di Indonesia dapat memberikan dampak kepada daerah asal maupun daerah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pergerakan penumpang pelajar BRT Trans Semarang dari daerah asal menuju daerah tujuan, sehingga diketahui jumlah penumpang maupun BRT yang dapat menunjukkan pola maupun karakteristik pergerakannya secara kualitas dan kuantitas. Dengan begitu, dapat dilakukan identifikasi untuk menyusun suatu rekomendasi pengembangan rute operasional BRT Trans Semarang untuk meningkatkan konektivitas antar moda transportasi lainnya pada rute dengan demand yang tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Arsip/Literatur, melakukan survei dan observasi, pengumpulan data dengan wawancara, Kuesioner Online, dan Analisis Data Deskriptif Kuantitatif. Diketahui bahwa terdapat sejumlah sekolah yang belum terlayani di 16 kecamatan Kota Semarang, yaitu Semarang Barat (51), Semarang Selatan (26), Semarang Tengah (41), Semarang Timur (36), Semarang Utara (40), Banyumanik (49), Tembalang (36), Gunung Pati (16), Pedurungan (50), Gajah Mungkur (31), Mijen (26), Candisari (21), Tugu (14), Gayamsari (25), Ngaliyan (27), dan Genuk (29).

---

For developing countries, the implementation of sustainable transportation systems is crucial to involve substantial investments. Mobility in Indonesia can have an impact on both origin and destination areas. This research aims to determine the distribution of schools that are not served in the city of Semarang. Consequently, an identification can be made to formulate a recommendation for the development of operational routes for the BRT Trans Semarang to enhance connectivity between other transportation modes on routes with high demand. A quantitative descriptive analysis was performed to assess BRT Trans Semarang through utilizing government documents, news, and official websites, followed by interviews, FGD, and direct surveys with BRT users and providers. It is known that there are a number of schools that are not served in 16 districts of the city of Semarang, namely Semarang West (51), Semarang South (25), Semarang Central (41), Semarang East (36), Semarang North (40), Banyumanik (49), Tembalang (36), Gunung Pati (16), Pedurungan (50), Gajah Mungkur (31), Mijen (26), Candisari (21), Tugu (14), Gayamsari (25), Ngaliyan (27), and Genuk (29). Feeder Route 3 is popular but has limited capacity. 79.20% of respondents support extending BRT routes to their schools."

"ABSTRAKDiabetes mellitus DM menjadi ancaman utama bagi kesehatan manusia abad 21.Penyakit ini telah mengenai sekurang-kurangnya 5-7 populasi dunia. Indeks angkapenderita diabetes di Indonesia adalah 2,1 dengan Prevalensi nasional sebesar 5,7. Penatalaksanaan yang tepat akan dapat meningkatkan kualitas hidup diabetesi. Dukungankeluarga diperlukan dalam upaya penatalaksanaan DM dan meningkatkan kualitas hidupdiabetesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengankualitas hidup diabetesi dan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Desain crosssectional study. populasinya adalah penduduk dewasa yang terdiagnostik diabetes melitusoleh Petugas kesehatan di wilayah kerja Puskesams Mijen. Jumlah Sampel 105,perhitungan sampel estimasi proporsi dengan presisi mutlak. Pengambilan data dengankuesioner HDFSS dan SF-36. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup (p Value = 0,000). Analisis multivariat menunjukan faktor yang paling berhubunganpada kualitas hidup adalah dukungan keluarga. Pada nilai konstanta -62,298. Dukungankeluarga memiliki p value 0,004 dan OR 1,177. Setiap peningkatan satu poin padadukungan keluarga, membuat kecenderungan kualitas hidup baik meningkat 0,523.Diharapkan kepada keluarga agar memberikan dukungan dan perhatian kepada diabetesi, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

---

ABSTRACT

Diabetes mellitus DM poses a major threat to human health in the 21st century. It affectsat least 5 7 of the world's population. The diabetes rate index in Indonesia is 2.1 withnational prevalence of 5.7. Appropriate management will improve the quality of life fordiabetics. Family support is needed in the management of DM and improves the quality oflife for diabetics. This study aims to determine the relationship of family support to thequality of life diabetesi and the factors that affect the quality of life. Design cross sectionalstudy. The population is the adult population diagnosed with diabetes mellitus by theHealth Officer in the working area of Puskesams Mijen. Sample number 105, samplecalculation of proportion estimation with absolute precision. Data collection with HDFSS and SF-36 questionnaires. There is a relationship between family support and quality of life (p Value = 0,000). Multivariate analysis shows the most correlated factor in quality of lifeis family support. At a constant value of 62,298. Family support has p value 0,004 and OR 1,177. Every increase of one point on the family support, make the tendency of goodquality of life increased 0.523. It is expected that the family should give support and care todiabetesi, in order to improve the quality of life."

"Kota Semarang pada masa kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berawal dari dataran lumpur yang kemudian berkembang menjadi suatu lingkungan yang maju. Pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mulai mengalami penataan. Dengan dasar Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 1992 tentang penentuan Kecamatan-kecamatan, maka Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan. Dengan adanya penataan ini maka pertumbuhan unsur wilayah Semarang semakin maju dan relatif merata. Sarana dan prasarana seperti jalan-jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kota dengan daerah yang terisolir mulai dibangun. Sektor formal dan informal sama-sama berkembang dan saling menunjang. Investor berdatangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncullah masalah-masalah yang harus cepat ditangani seperti kerusakan lingkungan, banjir dan rob, serta pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan kelahiran. Kerusakan lingkungan terjadi karena kurang terkendalinya eksploitasi lahan di daerah atas sehingga banyak terjadi lahan kritis dan ancaman penurunan permukaan tanah. Pemkot Semarang telah melakukan upaya-upaya pengendalian banjir diantaranya yaitu normalisasi banjirkanal, pembangunan polder, penambahan pompa air, dan lain sebagainya, namun upaya-upaya tersebut belum mampu mengatasi banjir dan rob secara maksimal.Penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Bencana Alam di Kota Semarang (Studi Kasus: Bencana Banjir di Kota Semarang) ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan narasumber staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, staf Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang, serta masyarakat yang tempat tinggalnya sering dilanda banjir dan rob.Dengan menggunakan analisis data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder serta dokumentasi maka diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir di Kota Semarang oleh Pemkot Semarang belum benar. Pemkot Semarang hanya mengutamakan pembangunan fisik pengendalian banjir tanpa disertai peran masyarakat dan stakeholder, Pemkot Semarang juga belum memaksimalkan fungsi gorong-gorong sebagai resapan air. Pemkot Semarang tidak tegas dalam menindak masyarakat yang mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah yang sebenarnya digunakan untuk resapan air. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa Pemkot Semarang tidak memprioritaskan permasalahan banjir di Semarang.

---

City of Semarang today have tremendous development. Back then, it was a swamp area before it became a modem town, as it is now. In 1992, many area in Semarang city started to be arranged. Based on Government Regulation No. 50 of 1992 on districts establishment, Semarang divided into 16 districts. The effect of this division make the regional growth became higher and relatively equal. Inftastructure, like new roads which connected city centers and isolated region started to be built. Formal and informal sectors escalate equally and complete each other. Many investors come ftom domestic and abroad.

As the growth of the city escalate, problems like environmental destruction, flood, rapid increase of population due to migration and birth came into surface that need to cope with. Environmental destruction happened because there is a lack of control on soil exploitation in the upper area therefore many critical lands are formed and there is thread on land surface become lower then sea level. Semarang City authority have conducted many effort to anticipate flood for examples cleaning the canals ftom wastes, building polder (reservoir), are among those efforts. Nonetheless, those efforts still unable to resolve flood in Semarang.

This research on Semarang City’s Executive Poiicies in Handling Natural Disaster in Semarang (Case Study: Flood in Semarang) use a positivist approach. The data of this research are based on in-depth interview with The City of Semarang General Affairs Agency, The City of Semarang National Guard and Public Safety Board, The City of Semarang Garden and Cemetery Agency and also local people who live in in the nearby neighbourhood which often had flood.

Using data analysis based on the interviews, secondary data and documentation, it is concluded that the implementation of flood control poiicies in Semarang by the authority is inappropriate. The city authority is only focus on creating inftastructure and not taking into account the participation of public and stakeholder, and also have not make the gutter to be in fully function. It also has not put a strict law on people who build semi-detached house upon the area that are meant to be a reservoir. Those factors indicate that the city authority is not put the programme to handle flood as it main priority."

"Penelitian ini membahas kesiapan sumber daya terkait sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi terhadap penerapan digital health dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan kesiapan sumber daya dengan penerapan digital health di Puskesmas Kota Semarang Tahun 2023. Desain studi yang digunakan adalah cross sectional dengan analisis korelasi dan regresi linier sederhana menggunakan data primer dari hasil survei Tim HIRC FKM UI 2023. Sampel penelitian ini sebanyak 36 responden dari 9 Puskesmas yang dipilih secara purposive sampling dengan responden yang terlibat adalah Kepala Puskesmas, Staf Administrasi, Dokter/Bidan/Perawat, dan Staf IT. Sumber daya manusia di Puskesmas Kota Semarang masuk dalam kategori cukup baik, sedangkan infrastruktur teknologi di Puskesmas Kota Semarang masuk dalam kategori sangat baik. Penerapan digital health di Puskesmas Kota Semarang sudah sangat siap diterapkan digital health dan 7 dari 9 Puskesmas masuk dalam kategori sangat siap untuk penerapan digital health. Hasil bivariat menunjukkan bahwa sumber daya manusia dengan penerapan digital health memiliki hubungan sangat kuat (r= 0,964) dan berpola positif dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,930. Infrastruktur teknologi dengan penerapan digital health memiliki hubungan sangat kuat (r= 0,899) dan berpola positif dengan nilai koefisien determinan 0,808. Dapat disimpulkan bahwa SDM dan infrastruktur teknologi memiliki hubungan sangat kuat dan berpola positif terhadap penerapan digital health, sehingga Puskesmas Kota Semarang sudah sangat siap menerapkan digital health.

---

This study discusses the readiness of resources related to human resources and technological infrastructure for the implementation of digital health, with the aim of determining the strength and direction of the relationship between resource readiness and the implementation of digital health in the Semarang City Public Health Center in 2023. The study design used was cross-sectional with correlation analysis and simple linear regression using survey data from the HIRC Team, FKM UI 2023. The sample of this research was 36 respondents from 9 health centers selected by purposive sampling, and the respondents involved being the Head of the Public Health Center, Administration Staff, Doctors/Nurses/Midwives, and IT Staff. The human resources at the Semarang City Public Health Center are included in the fairly good category, meanwhile, the technological infrastructure in the Semarang City Public Health Centers included in the very good category. The implementation of digital health in the Semarang City Public Health Center was classified as highly prepared to be implementation digital health and 7 out of 9 Public Health Centers are in the category of very ready for implementation digital health. The bivariate results showed that the relationship between human resources and the implementation of digital health has a very strong (r=0,964) and had a positive pattern, with a coefficient value and determination coefficient of 0,930. Meanwhile, the relationship between technological infrastructure and the implementation of digital health showed a very strong relationship (r=0,899) and a positive pattern, with a coefficient value and determination coefficient of 0,808. It can be concluded that human resources and technological infrastructure have a very strong and positive relationship with the implementation of digital health, so that the Semarang City Public Health Center is very ready to implement digital health."