Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai abstraksi dalam skripsi ini, saya akan mengangkat sebuah cerita. Kariman adalah pria yang hidup serba kekurangan, ia lahir dalam sebuah keluarga miskin. Sejak kecil, ia hidup dengan serba kurang, atau dengan kata lain hidup dengan pilihan-pilihan yang terbatas. Ia tidak mungkin memilih untuk sekolah sampai tingkat SMA, ia juga tidak mungkin mengambil pilihan untuk makan bernutrisi tiga kali sehari, dan saat Kariman saat Kariman sakit, ia tidak mungkin memilih untuk berobat ke dokter. Mengapa ? Karena bapaknya hanyalah penjaga WC umum di salah satu stasiun kereta api. Karena bapaknya hanyalah seorang penjaga WC, Kariman hanya bisa memilih untuk makan 2 kali sehari dengan nutrisi yang sangat minim, terpaksa memilih untuk sekolah sampai kelas tiga SD, dan saat ia sakit ia hanya bisa dihadapkan pada satu pilihan yaitu pergi ke Puskesmas dengan modal kartu keterangan miskin dari Pak Lurah. Dari cerita diatas dapat disimak bagaimana ketiadaan daya beli, pada akhirnya mempersempit pilihan ? pilihan yang dapat diambil oleh manusia. Kemiskinan menghukum manusia untuk tidak dapat memilih hal ? hal yang menjadi kebutuhan dasar alamiahnya. Ironisnya, pilihan ? pilihan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia sebagai human being juga ikut terdeprivasi, karena persoalan tidak ada daya beli. Sampai kapankah daya beli menjadi diatas segala ? galanya? Adakah jalan keluar untuk menggeser daya beli sebagai satu ? satunya pintu menuju pilihan ? Bisakah pilihan itu terbuka walau pun seseorang tidak memiliki daya beli ? Adakah keadilan bagi mereka yang lanjut usia dan cacat mental, yang notabene pada umumnya tidak produktif ? Skripsi ini berusaha mencari tema apa yang dapat dihembuskan dalam kebijakan ? kebijakan pemerintah untuk berpihak pada mereka yang tidak mampu, cacat, dan sebagainya, agar tetap dapat mengenyam pendidikan, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasarnya. Skripsi ini mencoba untuk menggali lebih dalam mengapa kemiskinan tetap terjadi dan pada akhirnya akan terungkaplah sebuah fakta bahwa kemiskinan yang terjadi di lingkungan kita pada dasarnya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara"

"Tiga aspek hubungan antara HAM dan pertahanan negara adalah salah satu implikasi dari menguatnya konsep keamanan manusia (human security). intinya adalah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM. Masalah ini dalam jangka panjang akan menjadi agenda hubungan internasional di kawasan yang menuntut transparansi kebijakan, profesionalisme aparat militer dan keamanan lainnya, dan legitimasi politik baik nasional maupun internasional dalam penggunaan instrumen kekerasan."

"Teori keadilan memiliki dua tantangan serius yang tidak terselesaikan. Pertama, untuk menghasilkan keputusan yang rasional tanpa bertentangan dengan nilai-nilai moral yang tertanam dalam hati nurani. Kedua, adanya pluralitas nilai dan identitas dalam masyarakat sosial seringkali menjadi penyebab utama isu ketidakadilan seperti diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Amartya Sen menawarkan solusi terhadap kedua permasalahan tersebut dalam argumen-argumen yang dibangun berdasarkan kritiknya terhadap Utilitarianisme, Intuisionisme, dan terutama Kontraktarianisme John Rawls. Dengan menggunakan pendekatan kapabilitas, demokrasi, dan imparsialitas terbuka untuk menciptakan ruang diskusi masyarakat bernalar, ketidakadilan niscaya dapat dikurangi.

---

The theory of justice has always been faced with two problematic challenges. First, to make reasonable judgments that are not in conflict between rationality and moral values provided in sense of justice. Second, the ontological fact of plurality of values and identities in society is often seen as major cause of injustice issues, such as discrimination and human rights violations. Amartya Sen proposes the solutions to both problems in arguments build from his critics to Utilitarianism, Intuisionism, and especially, Rawlsian contractarianism. By using capability approach, democracy, and open impartiality to improve reasoned public discussion, the problem of injustice will eventually be reduce. "

"To understand human rights from the perspective of the value theories, the article applies axiological approach. It places man as a valuing animal, who acts consciously drawn by certain values. They are to help man to give meaning to his life. The legal form of the human rights was established in 1215, known as the Magna Charta Libertatum, which later permeated the Universal Declaration of Human Rights (1948). It reflects man?s ethical and political awareness of his natural rights, which in essence, has no tie with values, dignity, and sovereignty."

"Salam naskah UUD 1945 para pendiri bangsa telah meletakkan dasar-dasar yang kuat tentang hak asasi manusia (HAM) apalagi dalam perubahan UUD 1945 tahap kedua tahun 2000 ditambah lagi dasar hukum tentang HAM tersebut dalam satu lab lengkap dengan sepuluh pasal, akan tetapi sejak pemerintahan orde lama, orde baru hingga orde reformasi ordec informasi sekarang ini tetap saja yang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Dan pelanggaran HAM terbanyak terjadi pada era orde baru. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa orde baru tersebut hingga dapat diselesaikan secara tuntas dan adil. Terdapat kendala dan problem hukum sehingga kasus-kasus tersebut tidak dapat dituntaskan. Kendala dan problema apa dibahas dalam artiikel ini."