Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Endless economic crisis knocked over Indonesia since 1997 and causing many companies unable to pay for the obligation and creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP losing of Taxpayer and un-billed for tax debt. In bankrupt case there is interesting matter needing careful attention, such as at PT XYZ it explained to why the defined tax debt is based on SKP and aggregated by a warrant are unpaid thoroughly instead state has preferential right to tax debt over tax defendant properties. DJP should conduct a law effort to appeal level through Supreme Court in order to billing tax debt. Therefore problem raised in this research is to describe how the implementation of preferential right by a country in paying of ta debt at bankrupt case of PT.XYZ and numerous barriers which become an insulator implementation of preferential right from country in paying of tax debt at bankrupt case of PT XYZ.Research method used is a descriptive with a qualitative approach. In solving case of PT XYZ case it is necessarily to apply Bankruptcy provisions so that research results are obtained and take no base account of tax provisions as an extra ordinary rules. Therefore PT XYZ?s preferential right has not run well in billing tax debt. This will caused of many obstacles turn to insulator as to know of DJP postponement in learning any bankruptcy of tax payer information also caused a long effort to bill, and the adjustment of preferential right in tax provisions is limited by time. The existency of curator?s role in paying tax debt of tax payer bankruptcy that has a consideration in sharing acquisition of debt sales, and tax provisions of preferential right clashes with workforce provisions of preferential right and during in billing tax payer should follow bankruptcy process so that will cause tax debt put into equation of common debt.By anticipating the bankruptcy of tax payer it is necessary for DJP to look in to information and cooperation through Memorandum Of Understanding (MoU) with Commercial Court in order to perform an instant billing. KPP shall notify curator of DJP?s position which have a preferential right against Tax Payer bankruptcy. In order to have a standing law force, a Supreme Court Jurisprudencial during in appealing case recommend to tax sector to be inserted into revision of Bankruptcy Provisions. Implementation of Chapter 41 verse (3) legislation number 4 year 2008 of Bankruptcy, has mentioned that the replacement of settlement of tax debt collection are beyond bankruptcy process paths. It is expected that government would provide a strict management in constructing provisions in which related to Tax Preferential Right, or of imbalance between Tax Provisions with other Legislations that should be reviewed."

"Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan bagaimana seharusnya penyelesaian utang pajak atas perusahaan yang pailit. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan di bidang perpajakan dan peraturan di bidang kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak yang memiliki hak mendahulu pada pelunasan utang pajak atas perusahaan yang pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga menjelaskan pengaturan utang pajak atas kepailitan yang diterapkan di Jepang dan Singapura. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang perpajakan, dan undang-undang kepailitan, utang pajak harus didahulukan karena memiliki hak mendahulu dan penyelesaiannya tunduk dengan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

---

Tax debt has specialties that make it different with commercial debt. Tax debt contains privilege to be fulfilled first than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about the position of tax debt in insolvency case and how it supposed to be settlement by the law. The issues would be analyzed with tax regulations and bankruptcy regulations. The purpose of this research is to know about tax debt position that has privilege in winding up process. Research method that is being used is juridical normative method, which means the research is based on regulation and library research that used secondary data. This research also explain the position of tax claims in Japan and Singapore. Based on the research of civil law, tax regulations, and bankruptcy regulations, tax debt must be fulfilled first because his privilege and winding up procedures based on process in tax regulation."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1984 dari sistem Official Assesment menjadi sistem Self Assesment. Dengan sistem Self Assesment pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaa.i, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila pcnanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya seringkali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah untuk mengetahui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa memiliki pengaruh yang dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauhmana pengaruh dari variable-variabel surat teguran dan surat paksa terhadap variabel pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setia Budi Satu.Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah KPP Setiabudi Satu masih rendah, terbukti setiap tahun wajib pajak menunggak relatif tinggi. Saran yang diberikan adalah selalu melakukan evaluasi terhadap efektifitas poly tagihan yang telah diterapkan, sehingga dapat ditemukan rumusan model penagihan yang strategis dan dapat menekan angka wajib pajak penunggak dari tahun ke tahun; serta untuk mempengaruhi kesadaran pajak para wajib pajak selain pelayanan prima perpajakan juga penyuluhan melalui pendidikan pajak.

---

Indonesia Taxing System has changed in 1984 from Official Assessment System to Self Assessment system. Because of Self Assessment system government give a full of trust to tax obligator , in order to account, to pay and to report herself/himself taxing obligation. In this case, the government, especially Directorate General of Tax, as suitable with its function obligate to execute, to guide, to serve, to monitor and the application of taxing sanction to taxing obligation execution of tax obligator based on decided regulation in tax laws regulation. Unfortunately in its development year to year , delay payment of tax is not decrease yet, but it is increasing so such matter must be done anticipation action in order to decrease of delay payment of tax. The addiction of tax is still not effective yet , because it is done without enforcement regulation. Admission letter, remaining letter or other same kind of letter have been published if tax obligator is not pay of its tax yet to the date line of the payment, but in the fact it is not often have paid attention by the tax obligator. All of action for tax addiction as the effort of the payment of addiction of tax both government taxes and local government taxes must be done based on valid laws regulation

The problem that arise is in order to know of admission letter and enforcement letter that be published have a significant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator or is the publishing of enforcement letter factor have dominant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator The purpose of this research is in order to analyze the admission letter and enforcement letter that be published have significant execution of delay payment of tax by tax obligator. Method that be used in this research hypothesis testing research method and exploration research) , This research meant in order to know and to test how the connection and how far the influence of admission letter and enforcement letter variables to execution of delay payment of tax by tax obligator. Data collection technique uses dictum research and field research to data that consist of report and tax addiction process that be done by Tax Service Office Jakarta Setia Budi Satu

The conclusion of this research namely: admission letter and enforcement letter that be sent to tax obligator have a significant influence to the payment of tax addiction by tax obligator., in general consciousness of tax obligator in KPP Jakarta Setia Budi Satu territory is still low, it is proved every year, tax obligator delay the payment high relatively The advice that given is always evaluate to addiction pattern effectively that have been applied, so it can be found strategic addiction model formula and can push the numeric of addiction of tax obligator year to year and also to influence consciousness of tax for tax obligator beside taxing primary service and also illumination through tax education."

"Jumlah pemeriksaan pajak di Indonesia oleh para pejabat pajak meningkat untuk beberapa tahun terakhir. Banding pada PT XYZ merupakan salah satu kasus banding yang terjadi akibat pemeriksaan pajak. Adapun pemeriksaan pajak pada PT XYZ dipicu oleh pelaporan SPT Tahunan Lebih Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2002 kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (_KPP PMA III_). Berbagai koreksi atas unsur-unsur perhitungan pajak PT XYZ dilakukan oleh Pemeriksa. Banding PT XYZ dilakukan karena penolakan permohonan keberatan atas penerbitan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Masa Pajak 2002 dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2002. Banding PT XYZ memperlihatkan perjuangan Wajib Pajak mempertahankan perhitungannya atas unsur yang dikoreksi oleh Pemeriksa dan menunjukkan perbedaan pengertian peraturan perpajakan antara Pemeriksa dan Wajib Pajak."

"Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan antisipasi atas perubahan perkembangan dunia usaha adalah evaluasi sistem dan tatakerja Direktorat Jenderal Pajak agar perumusan, pemberlakuan dan penerapan ketentuan perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan peningkatan potensi perpajakan dapat tercapai tanpa memberikan efek negatif bagi iklim investasi dan perekonomian.Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak terkait langsung dengan upaya efisiensi dan efektifitas manajemen dalam pengelolaan kegiatan usaha yang ditandai dengan upaya manajerial dalam perencanaan kewajiban perpajakan termasuk didalamnya adalah kebijakan pembiayaan perusahaan yang dihadapkan pada pilihan melalui pinjaman dengan kewajiban pelunasan pokok pinjaman dan bunga pinjaman atau melalui modal usaha sebagai wujud kepemilikan pihak penanam modal dalam perusahaan dengan kompensasi pembagian laba berupa dividen.Ketentuan Pajak Penghasilan secara umum memperlakukan bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak sedangkan dividen atas modal saham sebagai bukan pengurang penghasilan kena pajak. Perbedaan perlakuan Pajak Penghasilan ini dapat menjadi peluang hilangnya potensi perpajakan (loophole) yang mengundang Wajib Pajak untuk beroperasi dengan struktur permodalan yang didominasi dengan utang atau pinjaman. Oleh sebab itu kriteria wajar struktur utang terhadap modal (debt to equity structure) dalam perpajakan diperlukan untuk penghitungan penghasilan kena pajak.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, studi perbandingan, penelitian dokumen lain, serta studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidak beradaan petunjuk lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan membuka peluang serta terjadi upaya penghindaran pajak melalui praktek minimalisasi modal juga membuat keraguan pelaksana dalam otoritas perpajakan untuk mengambil keputusan fiskal atas praktek minimalisasi modal yang terjadi di lapangan. Sehingga upaya untuk mengurangi berkurangnya potensi fiskal, disarankan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rasio Utang terhadap Modal untuk keperluan perpajakan. dengan Rasio 6:1 untuk lembaga keuangan, 3:1 s.d. 5:1 untuk usaha perdagangan dan industri menjadi saran hasil penelitian agar lebih mewakili karakter perbidang usaha di Indonesia."

"Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar. Dalam kenyataanya, unit usaha besar pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 44 persen, sedangkan UKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 56 persen. Sekitar 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yaitu Hak Legal, Hak Administrastif Wajib Pajak, dan Faktor Pengelakan serta Kepatuhan Pajak sebagai variabel endogen dengan mengambil responden berupa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 200 unit UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan kuesioner (angket), sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling atau SEM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa (1) Hak Legal dapat tergambar jelas oleh variabel hak pengenaan pajak ganda, (2) Hak Administratif dapat dijelaskan oleh variabel penetapan kebijakan dan variabel pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk membayar pajak, (3) Faktor Pengelakan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, (4) Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kepatuhan formal dan kepatuhan material, (5) terdapat pengaruh Hak Legal terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (6) terdapat pengaruh hak administrasi terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (7) terdapat pengaruh Faktor Pengelakan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (8) Hak Legal, Hak Administratif, dan Faktor Pengelakan Pajak secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Kepatuhan Pajak dengan Faktor Pengelakan Pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Pajak dibandingkan dengan Hak Legal dan Hak Administratif.

---

Based on data in 2012, the amount of the proportion of Gross Domestic Product (GDP) of the SMEs sector reaching to 56 percent and the employment rate above 97 percent have made the SMEs sector as a very important sector for the economy of Indonesia in general . SMEs are considered potential in increasing the country's income through taxes. Tax revenue data from 2005 to 2012 showed that most of the tax revenues are still dominated by big enterprises. In 2012 budget, for example, Income Tax (VAT) non-oil is targeted at Rp.445,7 trillion and Value Added Tax ( VAT ) is targeted at Rp.336,1 trillion which is mostly achived from big enterprises. In fact, big enterprises in 2010 with 4,800 units contributed to GDP about 44 percent, whereas SMEs has reached 53 million units with contribution to GDP about 56% . About 99% of the total unit number of enterprises in Indonesia are SMEs and recorded that they are able to create many jobs and absord about 99.4 million workers.

This study used three eksougen variables namely Legal Rights, Rights of Taxpayer Administrative, and Evasion Factor and Tax Compliance as a endougen variable taking 200 respondents of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bandar Lampung. Data collection techniques used were through literature study and questionnaire, while the data analysis technique used was Structural Equation Modelling or SEM.

The results of the study indicate that (1) a legal right can be clearly explained by the variable of double taxation rights, (2) administrative rights can be explained by the policy-setting variables and variables of notifications and sufficient time to pay taxes, (3) tax evasion factor can be explained by variable of tax audit, (4) tax compliance can be explained by formal compliance and compliance material, (5) there is influence of the legal rights on the level of SMEs tax compliance, (6) there is influence of administrative rights on the level of tax compliance of SMEs, (7) there is influence of tax evation factor on the SME tax compliance levels, (8) legal rights, administrative rights, and tax evasion factors jointly influence the level of compliance in which the tax evasion factors has a greater influence on tax compliance than legal rights and administrative rights."

"ABSTRAKBerdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 974/KMK.o1/2016 tentang implementasi inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transpormasi kelembagaan kementerian keuangan mengatur bahwa salah satu tema sentral dalam inisiatif strategis program reformasi kelembagaan adalah pengembangan sumber daya manusia Kementerian keuangan melalui Corpu. Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai motor penggerak utama dalam implementasi strategi tersebut. Strategi Kemenku Corpu bertujuan mewujudkan pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai yang link dan match dengan target kinerja institusi."

"Tax in a business company can be identified as a burden that must be minimized since it reduces the net profit of the company. A company's effort to maximize its profit is related to the effort to minimize the burden. One of methods to minimize tax burden is tax planning. That is what PT ABC aiming to do to diverse its business in property sector.Three subject matters are going to be discussed in this research. The first subject is analyzing tax planning which have been done by PT ABC for diverse its business in property sector. Second is explaining other methods of tax planning which can be alternatives chosen by PT ABC in order to diverse its business. And third is analyzing the effect of the tax planning which PT ABC has chosen to minimizes the tax burden effectively.This research uses the interpretive social science approach or also known as the qualitative approach. This research is descriptive, meaning that this research supposedly tries to describe social phenomenon by collecting data. Researcher has performed studies of regulations and literature such as tax laws and regulations, and other theoritical sources. Researcher also has performed field research in a company which is PT ABC, by interviewing the financial manager.This research has described PT ABC's tax planning for business diversification in property sector. The Tax planning that have been chosen by PT ABC are setting up a new corporation, avoiding land takeover from the owner to avoid Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, and splitting the price of land and buliding through selling contract mechanism to buyers. There are many alternatives of tax planning in order to diverse a business. The alternatives to do tax planning are, through setting up a new business form which are by setting up a new corporation or a joint operation, by choosing type of trade transactions, or as an investment which are lending loan (direct loan or back to back loan) or buying shares. Each alternative has positive and negative impacts concerning the tax planning. This research has analyze the most efficient tax expense by comparing the tax planning methods between PT ABC's Tax planning and other alternatives."

"Salah satu harapan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-O1/PJ.7/2003 tentang kebijakan pemeriksaan pajak adalah agar pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dan konsep pertumbuhan cukup memadai dalam meyakinkan pemeriksa untuk memeriksa pos-pos pemeriksaan tertentu dan manakala diantara rasio keuangan dengan konsep pertumbuhan yang lebih sesuai digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pemeriksaan pajak.Penulis mencoba menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan, yakni: Debt Ratio, Debt-Equity Ratio, Times Interest Earned, Current Ratio, Quick Ratio, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity, Accounts Receivable Turnover, Average Collection Period, Inventory Turnover, Total Assets Turnover, dan konsep pertumbuhan (Sustainable Growth Rate).Hasil penelitian yang dilakukan pada studi kasus PT. XYZ menunjukkan bahwa analisis keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat bantu pemeriksaan sedangkan konsep pertumbuhan tidak dapat digunakan karena konsep pertumbuhan tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemeriksaan pajak. Berdasarkan penelitian ini, penulis berkesimpulan rasio keuangan dapat memanfaatkan waktu pemeriksaan pajak yang terbatas."