Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsumsi kedelai di Indonesia saat ini mencapai 2-2,2 juta ton per tahun dimana pemenuhan kebutuhan akan kedelai tersebut dilakukan dengan mengimpor kedelai dari Amerika Serikat sebesar 1,4 juta ton sedangkan sisanya dipenuhi dengan produksi kedelai domestik. Ketergantungan ini mulai berdampak ketika pasokan kedelai impor terutama dari Amerika Serikat berkurang. Dampak ketergantungan kedelai impor mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 2007 setelah merosotnya kedelai impor dari Amerika Serikat yang mengakibatkan sepanjang tahun 2007 harga kedelai telah naik lebih dari 100%. Hal ini diperkeruh dengan adanya dugaan praktek kartel yang dilakukan oleh importir kedelai di Indonesia. Masalah yang timbul adalah bagaimana struktur pasar kedelai impor di Indonesia dan apakah ada praktek anti persaingan usaha pada impor kedelai saat ini. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan penelitian yang sifatnya yuridis normatif. Setelah dilakukan penelitian, ternyata struktur pasar kedelai impor Indonesia adalah oligopoli dimana dalam satu pasar hanya terdapat 4 (empat) importir yang menguasai pasar sebesar lebih dari 92%. Keempat importir tersebut adalah PT Gerbang Cahaya Utama, PT Cargill Indonesia, PT Teluk Intan, dan PT Alam Agri Perkasa. Pengusaan pasar sebesar lebih dari 92% oleh keempat importir tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 karena pengusaan pasar sebesar lebih dari 92% tersebut tidak menimbulkan anti persaingan usaha.

---

Consumption of soybean in Indonesia today reaching 2-2,2 million tons per year which will meet the needs of soybean was conducted by importing soybeans from the United States by 1.4 million tons while the rest are filled with domestic soybean production. This dependence began affecting the supply of soybeans imported from the United States primarily reduced. Dependence on imported soybean impact began to be felt by people in Indonesia since 2007 after declining soybean imports from the United States during 2007 resulted in soybean prices have climbed more than 100%. This diperkeruh with the alleged cartel practices conducted by the importer of soybean in Indonesia. The problem that arises is how the structure of imported soybean markets in Indonesia and if there is anti-competitive business practices on soybean imports at this time. The issue is answered by research normative juridical nature. Having done the research, found the structure of Indonesia's import of soybean market is an oligopoly in a market where there are only 4 (four) importers who dominate the market for more than 92%. Fourth importers are PT Gate Light Utama, PT Cargill Indonesia, PT Teluk Intan, and PT Perkasa Alam Agri. Pengusaan market for more than 92% by the fourth importer does not violate the provisions of Article 4 paragraph 2 of Law No. 5 of 1999 due to market pengusaan for more than 92% will not cause anti-competition business."

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina dalam Impor Produk Pakaian Jadi dan Testil asal Cina. Konflik perdagangan AS dan Cina mengemuka sejak bergabungnya Cina dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001.Jumlah ekspor produk Cina meningkat drastis dan berdampak hebat pada industri domestik AS sehingga AS menjatuhkan safeguard terhadap produk Cina. Kedua negara bersengketa dengan menggunakan peraturan WTO sebagai acuan kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dagang antara AS-Cina berbeda dengan UE-Cina. Faktor domestik, sejarah, ekonomi politik dan bargaining power kedua negara menentukan lama dan alotnya perundingan AS-Cina.

---

The focus of this study is trade dispute settlement between United States (U.S) and China in clothing and textiles Import from China. Their conflict started when China joined World Trade Organization (WTO) in 2001.China's export increase rapidly and give huge damage to U.S industry, resulted in safeguard policy by U.S. government to China products. Both countries insisted their action based on WTO policy. This study uses descriptive analytical approach.The result of this research has shown that trade dispute settlement between AS-China is different compared to UE-China dispute settlement. Domestic, history and political economy factor, and bargaining power between two countries affected the time lead and complexity of AS-China negotiation process."

"Efek resiko nilai tukar pada perdagangan internasional telah banyak menarik perhatian pada ilmu ekonomi intemasional. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru lagi, karena isunya rnempunyai implikasi yang panting untuk pemilihan sebuah sistem moneter internasional. Misalnya, hal ini merupakan salah satu argumentasi utama ekonomi untuk penyatuan keuangan di Eropa, karena secara umum dipercaya bahwa resiko nilai tukar menghambat perdagangan intemasional.Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menggairahkan ekspor yaitu dengan melakukan kebijakan devaluasi atau melalui depresiasi terkendali yang bertahap. Mulai dari tahun 1970 dengan kurs Rp. 626,751$ sampai tahun 1990 dengan kurs Rp,2,4311$ pemerintah melakukan serangkaian kebijakan perubahan nilai tukar untuk menyesuaikannya dengan harga perdagangan dunia dan untuk meningkatkan nilai kompetitif barang ekspor Indonesia.Krisis moneter tahun 1997 membuat nilai tukar rupiah menurun tajam dari Rp. 2.500,- per dollar US sampai dengan Rp. 12,000,- per dollar US seharusnya memberikan dampak menggairahkan ekspor, ternyata banyak faktor yang menyebabkan nominal ekspor tidak meningkat yang disebabkan faktor-faktor lain seperti resiko negara (risk country) dan ketersediaan bahan baku ekspor yang sulit diusahakan pada waktu itu."

"Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara. Dalam melakukan kegiatan perekonomian internasional seperti perdagangan atau investasi, negara-negara di dunia akan menggunakan mata uang US Dollar dalam menyelesaikan transaksi perdagangan. Nilai US Dollar yang semakin tinggi, turut serta meningkatkan resiko terhadap mata uang lokal. Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu alternatif untuk menggantikan US Dollar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia telah melakukan implementasi LCS dengan beberapa negara mitra. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dampak penerapan LCS dalam perdagangan Indonesia dengan negara mitra LCS yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Dengan analisa kuantitatif menggunakan Pooled Ordinary Least Square (POLS), penelitian ini menemukan bahwa penggunaan LCS antara Indonesia dengan negara mitra, akan turut meningkatkan total perdagangan dan ekspor secara bilateral. Walaupun waktu implementasi LCS harus melewati krisis pandemi COVID-19, namun penerapan LCS merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi penggunaan US Dollar.

---

International trade is a important economic activity for countries economic need. In conducting international economic activities such as trade or investment, countries use the US Dollar to complete transactions. The increasing value of the US Dollar also increases the risk to local currencies. Local Currency Settlement (LCS) is an alternative to replacing the US Dollar. As the monetary authority in Indonesia, Bank Indonesia has implemented LCS with several partner countries. This research seeks to identify the impact of implementing LCS on Indonesia's trade with LCS partner countries, namely Malaysia, Thailand, Japan, and China. Using quantitative analysis through Pooled Ordinary Least Squares (POLS), this research found that the use of LCS between Indonesia and partner countries increases total bilateral trade and exports. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, implementing LCS is a policy that Bank Indonesia can adopt to reduce the reliance on the US Dollar."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"Dalam upaya menjaga lingkungan, Uni Eropa memberlakukan peraturan Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Gagasan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang membatasi perdagangan minyak sawit mentah (CPO) sementara barang domestik setara lainnya bebas dari pengurangan tersebut, akan menjadi area utama di mana penulis menilai bagaimana RED II diskriminatif terhadap perdagangan Indonesia. dari CPO. Indonesia meminta WTO untuk menyelidiki apakah RED II sesuai dengan komitmen internasional yang digariskan dalam WTO setelah kebijakan ini diumumkan. Penulis akan mengkaji non-diskriminasi berdasarkan hukum WTO, terutama berdasarkan persyaratan Pasal 2.1, 2.2 Technical Barriers to Trade (TBT) serta Pasal I:1 dan III:4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 bersama dengan kasus hukum WTO terkait. Dengan menggunakan data sekunder dan sumber pustaka, dalam penelitian ini digunakan teknik yuridis-normatif. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa RED II melanggar kewajiban non-diskriminasi berdasarkan GATT dan TBT karena memperlakukan item yang sebanding secara berbeda, yang menghasilkan perlakuan yang kurang menguntungkan dan kemungkinan persaingan yang tidak merata untuk CPO.

---

In an effort to safeguard the environment, the European Union enacted the Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II) regulation. The idea of indirect land use change (ILUC), which restricts trade toward crude palm oil (CPO) while other domestically equivalent goods are free from such reduction, will be the main area in which the authors assess how RED II is discriminatory toward Indonesian trade of CPO. Indonesia asked the WTO to investigate whether RED II complies with the international commitments outlined in the WTO after this policy was announced. The author will examine non-discrimination under WTO law, especially based on the requirements of Articles 2.1, 2.2, of the Technical Barriers to Trade as well as Articles I: 1 and III:4 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, along with pertinent WTO case law. Using secondary data and library resources, the juridical-normative technique is being used for this research. The conclusion of this analysis demonstrates that RED II does break the non-discrimination duties based on GATT and TBT since it treats comparable items differently, which results in less favorable treatment and uneven possibilities for competition for CPO."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana cara dalam melakukan optimalisasi hukum perdagangan internasional bagi produk kedelai Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Sociolegal Research. Optimalisasi hukum perdagangan internasional bagi produk kedelai Indonesia dapat dilakukan dengan cara: Pertama, mencapai optimalisasi dalam penggunaan aturan safeguard yang diberlakukan oleh WTO bagi produk kedelai Indonesia; Kedua, mencapai optimalisasi harga ideal produk kedelai di Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menciptakan persaingan dagangan yang sehat dan adil bagi seluruh produsen yang mendagangkan produk kedelainya di Indonesia.

---

This research analyzes how to optimize international trade law for Indonesian soy products. This research was prepared using the Sociolegal Research method. Optimization of international trade law for Indonesian soybean products can be done by: First, achieving optimization in the use of safeguards rules imposed by the WTO for Indonesian soybean products; Second, achieving optimization of the ideal price of soybean products in Indonesia. So that Indonesia can create healthy and fair-trade competition for all producers who trade their soy products in Indonesia."