Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja BUMN menjadi sangat terbatasi, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian dalam hukum keuangan negara, mengkaji apakah kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kerugian negara, dan mengkaji bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan usaha milik negara (BUMN). Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode nonmatif dengan sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keuangan negara, kerugian negara, badan usaha milik negara, pengelola BUMN, dan penyelesaian ganti kerugian termasuk penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN yang didasarkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengamatan, dan wawancara untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa saat ini penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN diatur oleh multi hukum, yaitu dalam hukum perdata, administrasi negara, dan pidana. Hal ini didasarkan pada pengertian keuangan negara yang sangat luas berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, yang kemudian dianalogikan kepada kerugian negara sehingga penyelesaian ganti kerugian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan peraturan tentang BUMN itu sendiri, selain itu karena bentuknya, BUMN diatur pula berdasarkan peraturan tentang badan hukum dan perseroan terbatas sebagaimana layaknya suatu perusahaan atau badan usaha."

"Tesis ini membahas pengaruh faktor pemahaman deposan atas sistem syariah dan sistem penjaminan terbatas terhadap keputusan nilai penempatan dana mereka dalam bentuk produk deposito mudharabah di BPRS XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan tehnik analisa logit dan regresi linier majemuk. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, 67% deposan tetap menyimpan melebihi batasan penjaminan dengan dasar kepercayaan terhadap sistem syariah sebagai alasan dasar pengambilan keputusan, dan 32% deposan tetap menempatkan dananya lebih dari Rp 100juta dengan dasar pemahaman mereka yang sempurna tentang aturan sistem penjaminan terbatas. Kondisi fundamental BPRS XYZ yang diwakili dengan variabel bebas cash ratio, profitability ratio, NPF dan FDR akan mempengaruhi pertumbuhan nilai simpanan deposito tanpa jaminan penuh sebesar 71,3%.

---

Focus of this research is analyzing the influence Sharia System and Deposit Insurance to depositor?s decision for Mudharaba Deposit?s product (Case BPRS XYZ). The analyses process will be done with logit model and the multilinier regression technique. As the result, 67% depositors keep saving their deposits account for more than 100 million IDR by using their trusts to the sharia system as based reason of the decision process. 32% depositors keep saving their deposits account for more than 100 million IDR by using their knowledge and understanding of insurance deposit system. While fundamental condition of BPRS XYZ which is represented with the independent variable such as cash ratio, profitability ratio, NPF and FDR; will affect the growth of deposits without full insurance in 71,3%."

"Perbankan syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tidak hanya membagi pada saat terdapat keuntungan, namun juga berbagi bila terdapat kerugian. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebabkan perbankan syariah dipaksa untuk mengikuti sistem penjaminan nasional yang terdapat pada Undang-Undang 24 Tahun 2004. Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah meliputi giro, tabungan dan deposito baik yang menggunakan prinsip wadi?ah ataupun mudharabah. Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat menghilangkan jati diri perbankan syariah sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Dalam tulisan ini penulis ingin memaparkan kajian terhadap Penjamin yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dan meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh penjaminan uang nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dalam sistem ekonomi syariah.

---

Islamic banking is a bank based on profit sharing principles. The principle of sharing not only split when there is profit, but also to share when there are losses. With the release of Act 24 of 2004 on Lembaga Penjamin Simpanan, prompting the Islamic banking system to follow the national safeguards contained in the Act 24 of 2004. Guarantee by LPS Islamic banking including checking, savings and time deposits using either the principle or mudaraba wadi'ah. Guarantee by LPS can eliminate identity as an Islamic banking system of banks that apply for the results. In this paper the author describes a study of the Guarantor LPS on Islamic banking and examine more deeply how the effect of ensuring clients 'money' by LPS of Islamic banking in the Islamic economic system."

"ABSTRAKThis study aims to determine the effect of mudharabah deposit deposits and deposit profit sharingrates on financial performance at Islamic commercial banks. This study uses secondary datasources in the form of quarterly financial bank documentation of Islamic commercial banks. Theresults of the study based on the t-test or partially show that mudharabah deposits have a positiveand significant effect on the financial performance of sharia commercial banks and the depositsharing rate has a positive and no significant impact on financial performance. Simultaneously(F test) shows that mudharabah deposit and deposit sharing rates have a positive and significanteffect on financial performance."

"Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi pengaruh implementasi deposit insurance system (DIS) terhadap depositor dan bank. Pertanyaan fundamental yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah apakah implementasi DIS memperbaiki tingkat deposit bank umum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan panel data analysis dengan pendekatan random effect yang memungkinkan analisis terhadap perbedaan individu dan waktu. Studi membuktikan bahwa implementasi DIS di Indonesia efektif meningkatkan deposit bank umum di Indonesia. Disamping itu, dana masyarakat juga semakin terbesar dan tidak terkonsentrasi pada bank milik pemerintah. Namun demikian, dari studi ini tidak terbukti bahwa implementasi DIS menimbulkan moral hazard pihak bank umum dalam bentuk peningkatan risk taking dalam bentuk penurunan komposisi modal terhadap aset atau peningkatan komposisi kredit terhadap aset bank.

---

This study evaluates the impact of the deposit insurance system (DIS) to the depositors and banks in Indonesia. The implementation of explisit deposit insurance system in Indonesia is managed by Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The fundamental question tried to answer in this research is whether the DIS improved the effectiveness of the banking system evidenced by the increased of the bank level of deposit. The research conducted in a panel data analysis using the random effect model approach, that controlled individual and time.

The research find that the deposit level of the bank has improved since the deposit insurance is available. It also find that the deposit is not concentrated in the state controlled banks any longer since the implementation of DIS in Indonesia. Another good news is that the study did not find that the DIS affect the increasing of bank risk taking not only the composition of credit to asset, but also the level of equity to asset of the bank."

"ABSTRAKMasalah fundamental krisis ekonomi adalah beratnya pembenahan krisis perbankan nasional. Salah satu dampak yang paling berat dari krisis yang lalu adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional yang ditandai dengan penarikan dana masyarakat dalam jumlah yang signifikan. Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan blanket guarantee untuk memberikan rasa aman dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. Dari blanket guarantee menuju penjaminan terbatas (limited guarantee) dan terbatas sampai jumlah tertentu, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah alasan perlunya Undang-undang Penjaminan Simpanan.Sistem penjaminan simpanan merupakan salah satu kebijakan penting untuk mengamankan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kebijakan penting untuk memberikan rasa aman bagi nasabah bank, dan dalam upaya menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional yang secara Iangsung menghendaki disiplin sektor perbankan, dan mengurangi beban keuangan negara (APBN) akibat pembiayaan penjaminan dimasa lalu. Salah satu fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan berperan aktif dalam menciptakan dan memelihara stabilitas keuangan.Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan akan lebih dapat memberikan rasa aman, tidak saja bagi nasabah, melainkan juga bagi Para bankir dan regulator negara. Jika terjadi krisis perbankan lagi seluruh uang nasabah bank tidak lagi dibebankan kepada negara melalui APBN, melainkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui premi yang dibayar oleh pengelola bank.Dari sisi organisasi dan keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang sehat, karena dari sisi jumlah kepesertaan dan premi penjaminan mempunyai kecenderungan yang meningkat. Sampai dengan tahun 2006, keuangan Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai surplus setelah pajak sebanyak Rp. 1,29 triliun yang dialokasikan untuk cadangan tujuan sebanyak Rp. 258,34 milyar (20%), dan untuk cadangan penjaminan sebanyak Rp. 1,03 triliun (80%). Lembaga ini juga telah mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya klaim penjamin dan biaya yang terkait dengan resolusi bank atas bank BPR yang mengalami likuidasi."

"Studi ini meneliti implementasi skema asuransi simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada kerangka legislatif dan aplikasi praktis. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia dan Federal Deposit Insurance Act (FDIA) Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi para deposan. Dengan menganalisis studi kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut selama krisis perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal normatif, yang berfokus pada norma hukum, prinsip, dan analisis komparatif. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer (teks undang-undang seperti FDIA dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Indonesia), bahan sekunder (artikel ilmiah dan komentar hukum), dan bahan tersier (kamus hukum). Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen yang komprehensif dan dianalisis menggunakan kerangka kualitatif dan deskriptif. Temuan mengungkapkan bahwa sementara LPS Indonesia telah mengelola kegagalan bank-bank kecil di pedesaan dan kasus-kasus besar yang melibatkan bank-bank besar, FDIC di Amerika Serikat telah menangani banyak kegagalan bank profil tinggi. Proses resolusi yang sudah mapan dan intervensi tepat waktu oleh FDIC menyoroti pentingnya koordinasi regulasi yang efektif dan adaptasi kebijakan. Rekomendasi untuk Indonesia termasuk meningkatkan kecepatan resolusi bank dan memperbaiki koordinasi regulasi. Studi ini menekankan interaksi dinamis antara kerangka hukum dan implementasi praktis dalam memastikan stabilitas keuangan dan perlindungan deposan.

---

This study examines the implementation of deposit insurance schemes in Indonesia and the United States, focusing on legislative frameworks and practical applications. The Indonesian Deposit Insurance Corporation Law and the United States' Federal Deposit Insurance Act (FDIA) aim to maintain financial stability and protect depositors. By analyzing case studies, this research evaluates the effectiveness of these laws during banking crises.The research employs a normative doctrinal approach, focusing on legal norms, principles, and comparative analysis. It utilizes primary legal materials (statutory texts like the FDIA and Indonesia's Law Number 24 of 2004), secondary materials (scholarly articles and legal commentaries), and tertiary materials (legal dictionary). Data is gathered through comprehensive document reviews and analyzed using a qualitative and descriptive framework. The findings reveal that while Indonesia's LPS has managed failures of smaller rural banks and notable cases involving larger banks, the FDIC in the United States has handled multiple high-profile bank failures. The FDIC’s established resolution process and timely interventions highlight the importance of effective regulatory coordination and policy adaptation. Recommendations for Indonesia include enhancing bank resolution speed and improving regulatory coordination. This study underscores the dynamic interplay between legal frameworks and practical implementation in ensuring financial stability and depositor protection."

"Fenomena berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia sena meningkatnya minat masyarakat akan pelayanan jasa perbankan syariah. Selain itu, kesadaran umat Islam untuk bersyariah secara kaffah (menyeluruh) dalam pelbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan lembaga keuangan yang sesuai syariah untuk memfasilitasi mereka dalam bertransaksi juga menjadi meningkat pula.Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbankan syariah ini, ditinjau dari perilaku simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan data empiris selama periode 2000-2003. Penelitian terhadap perilaku simpanan di perbankan syariah dimaksudkan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan masyarakat untuk menyimpan/menginvestasikan dananya dalam bentuk Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (DPI). Sementara penelitian terhadap perilaku pembiayaan bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa yang menjadi nertimbangan bank syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan antara lain Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Istishna (diambil berdasarkan share tertinggi).Berdasarkan estimasi persamaan, didapatkan informasi bahwa permintaan masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan syariah dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga SBI relatif terhadap nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah. lni berarti nasabah yang ada di bank syariah sebagian besar adalah nasabah rasional. Sementara untuk penyaluran pembiayaan, untuk masing-masing jenis produk pembiayaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda, dikarenakan karakteristik dari masing-masing pembiayaan itu sendiri juga berbeda. Namun untuk pembiayaan yang bersifat bagi hasil seperti Mudharabah, faktor nisbah bagi hasil secara signifikan rnempengaruhi penlaku perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor.Temuan empiris tersebut berimplikasi pada perlunya bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengefisienkan dirinya, dan berusaha mengurangi resiko perusahaan dengan berhati-hati dalam memilih debitur yang berkualitas. Deigan langkah-langkah ini perbankan syariah dapat berkembang serta mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional lainnya baik dalam maupun luar negeri."