Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan fidusia merupakan salas satu lembaga jamina kebendaan atas barang bergerak. Tengan diberlaukanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Memebrikan pengaman terhadap pelaku usaha dalam memberikan kredit, baik itu terhadap lembaga keuangan bank maupun nonbank (lembaga pembiayaan). Di lembaga pembiayaan jaminan fidusia yang diberikan biasanya adalah objek pembiayaan itu sendiri. Pada saat debitur wanprestasi maka jaminan fidusia merupakan salah satu yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit.Metode panelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metede normative yuridis dengan time penelitian normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara praktek eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Austin Nusantara Jaya Finance dengan didasarkan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut

---

Fiduciary guarantee is one of the institutions for guaranteeing goods for movable goods. With the enactment of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, provides security for business actors in providing credit, both to bank and non-bank financial institutions (financing institutions). In financial institutions, the fiduciary guarantee provided is usually the object of the financing itself. When the debtor defaults, the fiduciary guarantee is one of the most important things along with the development of lending.

The research method in writing this thesis uses a juridical normative method with a normative research time, namely by studying and analyzing the relationship between the practice of executing fiduciary guarantee objects at PT. Austin Nusantara Jaya Finance based on the regulations related to this"

"Ditemukan dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 kreditur mohon eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan perundang ndash;undangan. Kreditur dalam putusan juga mohon sita eksekusi atas harta benda debitur yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan oleh kreditur lain, untuk pelunasan piutang yang pelunasannya sudah dijaminkan dengan Jaminan Fidusia. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kesesuaian permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan harta benda debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan menurut ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016. Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis undang ndash; undang dan yuripsrudensi mahkamah agung untuk menentukan apakah sudah tepat permohonan eksekusi kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang sudah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi objek jaminan dan dalam hal pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, penerima Fidusia mengambil objek Jaminan Fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang sudah diatur saat ini berdasarkan hukum positif. Permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 adalah tidak tepat, menurut sifat kedudukan kreditur pemegang jaminanan kebendaan berdasarkan Undang ndash; Undang Jaminan Fidusia dan Undang ndash; Undang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia seharusnya memahami hak ndash; hak yang timbul atas jaminan kebendaan yang telah diletakkan terhadap perikatan pokok antara krditur dan debitur.

---

It is found in a verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 89 K Pdt 2016, that the request of an execution of objects by creditor which is the object of fiduciary security is not in accordance with legislation. Creditors in the verdict also request the execution of the confiscation of property of the debtor that has been charged by Indonesian Security Right upon Land by another creditor, for the repayment that has been secured by the Fiduciary Security. The research problem in this thesis is how is the provisions on the execution of fiduciary security and how the application of the execution that is request by creditor for the object of fiduciary security and property of the that has been secured by security rights under the terms of the execution of fiduciary is accordance with the prevailing law. The purpose of this thesis research is to learn and analyse the application of execution by creditors which receive the fiduciary security for the object of fiduciary and property of the debtor who has been pledged with mortgage rights. The research method in this thesis is normative judicial method with analysing the regulation and jurisprudence of supreme court to determine whether the application of execution creditor holders of fiduciary and material objects belonging to the debtor that has been secured by deed of mortgage to another lender is in accordance with the law.

From the results, it can be concluded that the execution of the fiduciary, tender execution security object and in terms of giving Fiduciary is not willing to give up things that become the object of Fiduciary, the receiver Fiduciary retrieve fiduciary objects with the help of the authorities that has been set at this time is based on the positive law. Request of an execution by creditors that receive fiduciary security on fiduciary objects and material belonging to the debtor which has been secured by deed of mortgage to another lender in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89 K Pdt 2016 is not appropriate, according to the nature of the position of creditors holders of Guarantees material based The Fiduciary Security Act and the Insurance Rights Act. The results suggest that fiduciary lenders should understand the rights arising from material security that has been laid against the principal bond between the creditor and the debtor. "

"Dewasa ini, pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian hutang piutang antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Salah satu persyaratan dari perjanjian kredit adalah keharusan adanya agunan sebagai jaminan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengamanan terhadap pelaku usaha dalam memberikan kredit, baik itu terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank (lembaga pembiayaan konsumen). Pada saat debitur wanprestasi, maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit. Dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi. Parate eksekusi merupakan ciri khas eksekusi jaminan fidusia yang memberikan kemudahan pelaksanaannya kepada kreditur penerima fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, dalam prakteknya, khususnya di PT Gemilang Usaha Persada Finance, ketentuan tersebut sulit untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimanakah keefektifan pelaksanakan parate eksekusi objek jaminan fidusia pada PT Gemilang Usaha Persada Finance dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut.Dari hasil penelitian menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktek karena untuk pelaksanaan eksekusi tetap membutuhkan fiat eksekusi serta gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu,masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi antara lain masih banyaknya Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berpotensi menyebabkan kendala pelaksanaan eksekusi dan pengaturan jangka waktu maksimum pendaftaran fidusia sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Adapun metode penelitian dalam dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara praktek eksekusi objek jaminan fidusia pada PT Gemilang Usaha Persada dengan didasarkan pada peraturanperaturan yang terkait dengan hal tersebut serta wawancara terhadap narasumber untuk mendukung perolehan keakuratan data penelitian.

---

Currently, business actors, both individual as well as legal entity require a quite extensive capital to run their business. Therefore, loan agreement is made between the creditor and the debtor. One of the terms for loan agreement is the stipulation for security as warranty for potential of the default of the debtor. With the implementation of the Law No. 42 of 1999 concerning fidusia security provide security for business actor in providing credit both for banking as well as non bank institutions (consumer finance institutions). Upon the default of the debtor the fidusia security shall be seized by the financing institution. The implementation of seizure for fidusia security?s object is a crucial issues parallel to the development of credit provision. The execution of fidusia warranty?s object is regulated in the Article 29 to Article 34 of the Law No. 42 of 1999 concerning fidusia security, where the Law stipulated that when a debtor perform deafult, execution of fidusia security?s object may be exercised through parate execution and private sale. Parate execution is a characteristic of execution for fidusia security which provide ease of execution for the fidusia?s recipient creditor if the creditor perform non-conformance. But in the practice, in particular in PT Gemilang Usaha Persada Finance the stipulation is difficult to be exercised as it should. Based on these matters a further study concerning how is the effectivity of parate execution of fidusia security?s object on PT. Gemilang Usaha Persada Finance and also which factors function as barrier in the implementation of parate execution of the fidusia security object from the side of the debtor, the creditor as well as insufficiencies of the Law regulating the issue.The result of the research showed the inefficiency of the practice of parate execution due to the requirement of execution fiat execution and claim to State Court, thus it is irrelevant to the purpose of the Law itself. In addition, there are numerous hindrances in the implementation of parate execution namely that the act of Fidusia security is not made as authentic deed as regulated at the Law of Fidusia Security. Therefore, a revision is required to the Law of Fidusia security which having potential to cause barrier to the execution and the maximum term of fidusia registration to obtain a legal certainty. The Method of research used in this thesis is normative juridical and normative research type by reviewing and analyzing the relationship of the practice of execution of fidusia warranty object on PT.Gemilang Usaha Persada based on the relevant regulations and interview to the informants to support data accuracy."

"Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, Perusahaan Pembiayaan Konsumen melakukan pengaturan Jaminan Fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 mengenai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini memberikan suatu penegasan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur apabila tidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur. Skripsi ini akan membahas bagaimana pengaturan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 di PT. BCA Finance. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif ini penulis akan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. BCA Finance sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dalam hal konsumen melakukan perlawanan, BCA Finance meminta bantuan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan objek fidusia berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2011. Saran yang diberikan yaitu PT. BCA Finance sebagai kreditur menambahkan pengaturan mengenai penanganan di lapangan dalam pengeksekusian objek Jaminan fidusia dan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu dalam melaksanakan eksekusi. Lalu terhadap Peraturan kepala kepolisian No. 8 tahun 2011 mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan syarat yang dimana pemohon harus melampirkan penetapan pengadilan dalam melakukan eksekusi. Terhadap Konsumen Pemberi Fidusia agar memperhatikan kewajibannya dalam rangka pembayaran dan kooperatif terkait dengan kendala-kendala pemenuhan kewajibannya.

---

.In carrying out business activities and managing risk, Financing Companies carry out Fiduciary Guarantee regulations on consumer goods. The Constitutional Court issued a decision No. 2/PUU-XIX/2021 concerning Law Number 42 of 1999. This decision provides that the execution of the fiduciary guarantee must be submitted to the District Court by the creditor if an agreement on default between the parties is not reached and no voluntary submission of the object by the debtor. This thesis will discuss how the regulation of consumer financing with fiduciary guarantees in Indonesia and how the implementation of fiduciary guarantees before and after Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 at PT. BCA Finance. This research uses normative juridical research and analyzes the execution of fiduciary guarantees at PT. BCA Finance before and after the Constitutional Court's Decision. From this research, the results are after the Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021, in the case of involuntary, BCA Finance requests assistance from the police to secure the object based on the Police Regulation No. 8 of 2011. The suggestion is PT. BCA Finance as a creditor added arrangements regarding the handling in the field and requested a court order in advance to carry out the execution. Then against Police Regulation No. 8 of 2011 concerning fiduciary execution protection, it is necessary to make adjustments in which the applicant must attach a court order in carrying out the execution. To the Consumers Fiduciary Grantor to pay attention and be cooperative with their obligations in the context of payments."

"Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Salah satu bentuk kegiatan pinjam-meminjam terkait dengan hukum jaminan, di mana hukum jaminan merupakan permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Terkait dengan hal di atas eksekusi obyek jaminan fidusia merupakan masalah panting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Hal-hal lain yang selalu menimbulkan permasalahan hukum dalam eksekusi jaminan fidusia adalah apakah pihak kreditur dalam hal ini bank dapat memiliki Obyek jaminan fidusia tersebut, memang dalam Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan secara tegas bahwa kreditur tidak boleh memiliki Obyek jaminan fidusia tersebut, tetapi ketentuan ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal I dari Akta Jaminan Fidusia bahwa sejak ditandatanganinya akta tersebut, maka penerima fidusia menjadi pemilik (dalam arti kepercayaan) terhadap obyek jaminan fidusia tersebut, berarti dalam hal ini yang menjadi permasalahan hukum adalah bagaimana status hukum dari obyek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi obyek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999, di mana dalam ketentuan tersebut diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan, akan tetapi dalam praktiknya ketentuan tersebut sulit dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut pada saat bagaimana debitur dapat dikatakan melalkukan cidera janji atau wanprestasi, bagaimana proses eksekusi obyek jaminan fidusia pada Bank "X", alasan-alasan apa saja yang menjadi kendala penghambat untuk melakukan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut, dan bagaimana pemecahan atas permasalahan tersebut."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan diluar pengadilan, lebih khusus setelah diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021. Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR. dimana Perusahaan Pembiayaan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia diluar pengadilan melalui titel eksekutorial namun pihak lain tidak menghendaki hal tersebut. Permasalahan pada penelitian ini tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam kedua putusan tersebut yang dilaksanakan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 disahkan, namun diputus setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disahkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta kasus dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia boleh dilakukan tanpa melalui pengadilan, namun harus tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 sehingga Perusahaan Pembiayaan harus memperbaharui pedoman dalam rangka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

---

This thesis discusses about the execution of fiduciary guarantee objects which are held outside the court, especially after the Constitution Court Decision Number. 18/PUU-XVII/2019 has been applied which is strengthened by Constitution Court Decision Number. 2/PUU-XIX/2021. As has been informed in District Court of Gorontalo Decision Number 60/PDT.G/2019/PN.GTO and District Court of Sumber Decision Number 25/PDT.G/2020/PN.SBR where Consumer Finance executes fiduciary guarantee objects outside the court through the parate executie but the consumers do not desire it. The problem in this research is about The Financing Company carries out the execution of the object of the fiduciary guarantee out of court through the executorial title but the other party does not want this. The problem in this study is about the execution of the object of fiduciary security in the two decisions which were carried out before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was ratified, but was decided after the Constitutional Court's decision was ratified. To solve this problem, normative juridical law research method is used with legislation and case approach using secondary data accompanied by explanatory research typology. This research found that the execution of the object of fiduciary security may be carried out without going through a court, but it must still be based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 strengthened by Constitutional Court Decision 2/PUU-XIX/2021 so that the Finance Company must update the guidelines in the context of implementing the execution of the object of fiduciary security."

"Jaminan Fidusia banyak sekali dipergunakan, tetapi apabila terjadi kredit macet maka pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia sulit dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanan eksekusi objek fidusia serta akibat hukum musnahnya objek fidusia terhadap penyelesaian kredit macet. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kreditur dalam melakukan eksekusi objek fidusia mengalami kendala-kendala yaitu apabila debitur tidak beritikad baik seperti objek fidusia tidak mau diserahkan oleh debitur,objek fidusia telah dialihkan kepada pihak ketiga, nilai objek fidusia berkurang,maka kreditur tetap berhak untuk memperoleh kembali pelunasan atas piutangnya.Pelaksanaan parate eksekusi melalui lembaga lelang mengalami kendala dengan rumitnya prosedur lelang dan tingginya bea lelang dan rendahnya harga lelang, maka parate eksekusi melalui penjualan dibawah tangan banyak dipakai karena menguntungakn debitur dan kreditur dengan memperoleh harga yang tinggi.Jika objek fidusia musnah atau hilang diselesaikan dengan cara mengganti ojek yang hilang tersebut dengan persetujuan kreditur dan debitur. Akan tetapi untuk melindungi kreditur sebenarnya telah ada dalam akta jaminan fidusia bahwa jika objek fidusia hilang atau musnah akan muncul klaim asuransi yang merupakan hak kreditur. Dalam hal objek fidusia nilainya tidak mencukupi dalam pelunasan utang debitur maka debitur tetap bertangghung jawab penuh atas kekurangan dari pelunasan utang tersebut(pasal 1131 KUHPerdata).Kedudukan kreditur terhadap pelunasan benda tersebut adalah konkuren terhadap kreditur lainnya. Perlu juga ditentukan berapa nilai terendah pinjaman uang yang dapat menggunakan jaminan fidusia,karena untuk kredit skala kfecil yang dipergunakan pedagang/industri kecil dirasakan sangat memberatkan apabila ditambah dengan melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekundersebagai sumber datanya. Yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalahkewenangan pelaksanaan lelang eksekusi secara mandiri atas objek jaminanfidusia oleh PERUM Pegadaian. Permasalahan tersebut dianalisis denganmenggunakan pendekatan kualitatif yang disusun secara deskriptif analitis. LelangEksekusi merupakan bentuk dari penegakan hukum (law enforcement) yangdilakukan oleh negara dalam hal ini oleh Kantor Pengurusan Piutang dan LelangNegara (KP2LN), hal ini tegas diatur dalam Vendu Reglement stbl no 189 tahun1908, Vendu Instructie stbl No 190 tahun 1908 beserta peraturan pelaksanalainnya yang dikeluarkan olen Menteri Keuangan. Sebagai hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa PERUM Pegadaian memiliki kewenangan untuk melakukanlelang eksekusi secara mandiri tanpa campur tangan KP2LN berdasarkanketentuan lex specialist yang diatur dalam Pandhuis Reglement stbl No 81 Tahun1928 yang menyatakan bahwa Hoofdt Pandhuisdienst (Direktur Pegadaian)berhak mengatur sendiri lelang yang dilakukan oleh Pegadaian. Meskipun padaawalnya ketentuan ini dimaksudkan terbatas untuk objek jaminan gadai yang adadi PERUM Pegadaian,namun seiring perkembangan bisnis PERUM Pegadaianjuga menyalurkan kredit dengan jaminan fidusia. Terhadap objek jaminan fidusiainipun PERUM Pegadaian berwenang melelang objek jaminan fidusia tersebutsecara mandiri. Karena previllege yang diberikan Vendu Reglement dan PandhuisReglement adalah bertolak pemberian kewenangan kepada institusi Pegadaiannya bukan bertumpu khusus pada objek jaminan gadai. Sepanjang anggaran dasarperusahaan memperbolehkan PERUM Pegadaian melakukan pengikatan jaminandi luar jaminan gadai maka Pegadaian sah dan berwenang melakukan lelangsecara mandiri.

---

ABSTRACTThis research used library research which secondary data as its data resources.The main discussion point is PERUM Pegadaian Authority on Fiducia collateral object.This research is analyzed by description methode. Auction is a government lawenforcement which is operated by Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN), strictly regulated in Vendu Reglement staablaad No 189 Year 1908., VenduInstructie Stbl no 190 Year 1908 and Ministry of Finance regulations. This study resultshowed that PERUM Pegadaian has the Independent Executionary Auction Authorityoutside KP2LN intervention based on Lex specialist which stated in Pandhuist Reglementstbl No 81 1928 that Pegadaian President Director has the right to arrange Pegadaianauction independently. Though on its first application this regulation limited to its pawncollateral only, due to its business development PERUM Pegadaian provide fiduaciaryloan services for public, this causes Pegadaian has the authority to do an IndependentAuction Excecution. Due to its privilege given by Vendu Reglement and PandhuisReglement, Perum Pegadaian authority is not only on its collateral pawn object. As longas the statute institution allowed PERUM Pegadaian to charge collateral outside its pawnbusiness, Pegadaian legally has the Independent Auction Excecution Authority."