Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini, meneliti tentang faktor penyebab kekerasan massa oleh FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang Jakarta Selatan dan kekerasan massa FPI di kantor majalah Playboy Indonesia. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian studi kasus, data yang digunakan dengan mengunakan data kualitatif sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara secara mendalam dan observasi penulis di lapangan. Dari hasil penelitian tentmg kekerasan massa FPI terhadap tempat hiburan di kawasan Kemang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan massa PPI disebabkan oleh:Pertama, adanya tempat hiburan yang melakukan pelanggaran jam operasional di saat bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Perda No. 10 tahun 2004. Kedua, adanya tempat hiburan yang menyalahi ijin usaha dan fungsi yang sebenarnya. Ketiga, tidak adanya respon dari pemerintah dan aparat Kepolisian terhadap aspirasi dan tuntutan PPI serta umat Islam yang menghendaki seluruh tempat hiburan yang mempasilitasi kemaksiatan agar menutup usahanya pada saat bulan puasa Ramadhan. Keempat, FPI melihat tidak berfungsinya aparat Pemda DKI dan aparat kepolisian bahkan menurut FPI mereka terkesan membiarkan pelanggaran aturan tersebut terlebih-lebih aparat juga tidak melakukan pengawasan dan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap tempat hiburan yang melanggar. Kelima, sebagai bentuk keprihatinan FPI terhadap berbagai kemaksiatan yang terjadi di tempat-tempat hiburan khususnya di masyarakat. Keenam, adanya kondisi yang dapat memicu FPI melakukan tindakan kekerasan, yakni munculnya serangan balasan oleh pihak Iain dalam bentuk aksi peenghadangan jalan menuju tempat hiburan yang menjadi sasaran aksi FPI.Adapun faktor penyebab kekerasan FPI terhadap majalah Playboy adalah:Pertama, diabaikan seruan dan beberapa tokoh masyarakat, anggota DPR, pemerintah dan ormas-ormas Islam agar pihak Playboy Indonesia menghentikan penerbitannya.Kedua, aparat hukum Iamban dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas terbit dan beredar luasnya majalah playboy di masyarakat.Ketiga, telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan oleh pihak Playboy Indonesia yang akan menampilkan gambar dan foto-foto yang sopan dan tidak menyuguhkan foto telanjang. Keempat, dengan terbit dan beredarnya majalah Playboy di Indonesia.Hal tersebut membawa citra dan preseden yang buruk bagi Indonesia di mata umat Islam di seluruh dunia, sebab Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas penduduknya beragama Islam 'seakan-akan' telah membolehkan beredarnya majalah Playboy. Adapun dampak yang diakibatkan dari kekerasan massa FPI telah mengakibatkan kerugian/ korban fisik, material, dan non materil dari kedua sasaran aksinya tersebut.

---

This research, checking about factor cause of mass violence Islamic Defender Front (FPI) to hotspot in area Kemang South of Jakarta and mass violence FPI in office Indonesian Playboy magazine. This research is utilizing type of case study research, data used by utilizing is data qualitative, while technique of its data collecting though interview exhaustively and observation of writer in field. Prom result of research about mass violence by FPI to hotspot in area Kemang. Writer can conclude that mass violence FPI because of :

First, existence of hotspot conducting collision clock of operational in moment of month Ramadhan, as which have been arranged and specified in Perda No. 10 Year 2004.

Second, existence of hotspot trespassing permission of is effort and the function which in fact.

Third, inexistence of respon from government and guard of police to aspiration and demand of FPI and also people of Islam wanting entire all hotspot which providing of immorality in order to close effort at the time of Ramadhan. Fourth, FPI see do not function it worker of Local government of DKI and guard of police even according to their FPI impress to let collision of the order, is more security guard nor conduct observation and do not give coherent sanction to hotspot which impinge. Fifth, as form of concern of FPI to various immorality that happened in hotspot specially in society. Sixth, existence of condition which can trigger FPI conduct action violence, namely appearance of counterattack by other party inthe fonn of action block walke to go to hotspot becoming target of action PPI.

As for factor cause of mass violence by FPI to Indonesian Playboy magazine is:

First, disregarded of exclamation from some elite figure, member DPR, governmental and Islamic organizations in order to side Indonesian Playboy magazine discontinue his publication.

Second, slowgoing worker law and do not conduct action something for published and circulate playboy magazine broadness in society.

Third, have been happened by the public falsehood conducted by Indonesia Playboy party to present photos and picture respectably and do not serve naked photo. Fourth, risingly and circulate it the Playboy magazine in Indonesia.

The mentioned bring ugly and prescden image for Indonesia in Islam people eye in all the world, Indonesia cause as resident which its majority resident believe in Islam 'likely' have enabled to circulate it the Playboy magazine. As for impact resulted from mass FPI violence have resulted loss or physical victim, material, and non materil from his action target second."

"Skripsi ini membahas tentang aksi-aksi Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan survey. Aksi-aksi yang dilakukan Front Pembela Islam meliputi aksi sosial, konsolidasi dengan kalangan militer, aksi pembatasan tayangan media, aksi dalam dunia politik di Indonesia, aksi penutupan tempat hiburan selama bulan Ramadhan, kegiatan internal, aksi penolakan terhadap Ahmadiyah dan aksi penutupan kantor majalah Playboy. Hasil penelitian ini merekomendasikan terhadap pemerintah untuk mengawasi aksi-aksi Front Pembela Islam dengan ketat.

---

This thesis explains the actions of Islamic Defender Front (FPI) in Jakarta. This research conducted with qualitative and survey method. The social actions, which are consolidation with military group in Indonesia run, delimitation of media publication, political action, closing bars, gambling area, and prostitution when Ramadhan, internal activity, rejection of the Ahmadiyah and closing Playboy magazine office.. The research suggested that government has to control the actions of Islamic Defender Front."

"Penelitian ini membahas tentang organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 2020 dengan pendekatan tipologi ideologi keagamaan dan gerakan FPI berdasarkan pengaruhnya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan keterkaitannnya dengan penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia. Teori yang digunakan adalah Islamisme/Fundamentalisme/Islam Politik disertai Teori Kebijakan Publik (Public Policy) sebagai pisau bedah analisis penelitian ini. Metode penelitian yang diigunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, FPI dibubarkan secara resmi organisasi dan kegiatannya karena dianggap menganggu ketertiban masyarakat dan ideologi yang tidak sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah ini bersifat inkremental/marginal dalam pengambilan keputusannya yang faktor utamanya persinggungan kepentingan politik dengan kelompok Islamis. Di sisi lain, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pidana bagi para tokohnya dan menjadikan mitra pertimbangan mengatasi permasalahan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan kebaruan menyikapi organisasi FPI sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer dan mewujudkan peran keadilan dan obyektivitas dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan Islam lainnya.

---

This research discusses the community organization Islamic Defenders Front (FPI) which was officially disbanded by the Indonesian Government on 30 December 2020 with approach typology of religious ideology and the FPI movement based on its influence in the diverse Indonesian society and its relationship with the Indonesia Government’s policy. The theory used is Islamism/Fundamentalism/Political Islam from with Public Policy Theory from were also used as knife for the analysis of this research. The research method used is qualitative through interviews, observation and literature study. Based on the Joint Decree (SKB) of 3 Ministers, FPI's organization and activities were officially disbanded because it was deemed to be disrupting public order and an ideology that was not accordance with the country foundation Republic of Indonesia. This government policy is incremental/marginal in its decision making, the main factor being the intersection of political interests with Islamist group. On the other hand, the Government also implements criminal policies for its figures and makes them consideration partners in overcoming national problems. This research be expected provide new insights for respond about FPI organization as a contemporary Islamic movement and realizing the role of justice and objectivity in the policies implemented by the Indonesian government towards other Islamic movements."

"Kajian tentang gerakan Islam fundamentalis kembali menarik perhatian berbagai kalangan ilmuwan sosial dan polilik beberapa tahun belakangan. Beberapa kejadian di tingkatan Internasional maupun domestik yang terjadi beberapa tahun terakhir yang diawali dengan kasus penyerangan terhadap Gedung WTC 11 September 2001 dan berbagai kejadian di dalam negeri sepanjang 1998-2003, mulai dari peledakan bom secara sporadis di Malam Natal tahun 2000, tragedi Bom Bali 12 oktober 2002, dan aksi bom bunuh dlri di Hotel Merriot Jakarta, yang kesemuanya telah menelan banyak korban, telah semakin mengukuhkan bahwa gerakan Islam fundamentalis yang dalam aksi-aksinya sering kali memakai cara-cara radikal benar-benar nyata adanya dan telah menjadi ancaman bersama.Proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia sejak 1998 secara langsung ataupun tidak telah memberikan ruang bagi organ-organ Islam fundamentalis dan radikal untuk tumbuh dan berkembang. Transisi politik yang sering kali diwarnai berbagai macam kegalauan dan aneka persoalan, telah menyebabkan kurangnya perhatian akan potensi-potensi dari gerakan organisasi-organisasi islam fundamentalis dan radikal ini terhadap masa depan nasional. Patut untuk diakui bahwa seiring dengan kecenderungan ke arah krisis governabilitas dan ketidak becusan para elit-elit untuk mengkondisikan situasi ekonomi dan politik yang stabil dan kondusif, sedikit banyak mengimplikasikan semakin menguatnya daya tarik nilai-nilai alternatif yang ditawarkan oleh perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang ekstrim tersebut. Kembali mengerasnya tuntutan untuk pemberlakuan syariat Islam dapat dipahami salah satunya oleh faktor menipisnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum yang berjalan di Indonesia, sehingga alternatif lain serta merta dipandang sebagai solusi terbaik.Beberapa tindak kekerasan yang telah beberapa tahun berlangsung, telah menyebabkan beberapa aktifis gerakan Islam fundamentalis radikal duduk dalam kursi pesakitan. Organisasi yang menjadi fikus kajian dalam tesis lni, FPI, Majelis Mujahidi, Laskar Jihad, dan Hizbut Tahrir Indonesia, benar-benar berada dalam posisi yang Iemah. Baik akibat berbagai penangkapan terhadap tokoh-tokohnya ataupun karena tekaanan-tekanan yang makin keras dari berbagai kalangan di luar dan dalam negeri. Namun demikian, realitas telah menunjukkan bahwa masyarakat mulai terpikat dengan beberapa agenda utama yang diperjuangkan oleh elemen-elemen ini, sekurangnya telah banyak survei memperllhatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap berlakunya syariat Islam.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsepsi gagasan dan pemikiran organisasi yang menjadi subyek kajian ini hampir semuanya secara frontal bertolak belakang dengan nilai dan prinsip demokrasi. Lebih jauh, demokrasi dianggap sebagai sistem kufur yang harus diperangi. Dan beberapa diantaranya masih bersiteguh untuk mendirikan suatu kekuasaan polilik berbentuk Negara Islam atau Daulah Khilafah lslamiyyah. Konstruksi politik yang diangankan oleh kelompok-kelompok ini, diukur dari cara pandang demokrasi, sangat jelas bersifat eksklusif dan diskriminatif. Hal ini dlbuktikan dengan konsepsi mereka yang mengharamkan kepemimpinan politik perempuan misalnya, atas kepemimpinan warga non muslim.Tentu adanya kenyataan yang demikian menjadi tantangan serius bagi seluruh elemen yang berkomitmen dengan penegakkan prinsip demokrasi, yang menghargai pluralitas dan toleransi. Sejauh mana masa depan demokrasi di Indonesia akan terus eksis dan terus bertumbuh kuat, pada hemat penulis, akan tergantung kepada bagalmana para elit-elit strategis negeri ini dapat membuktikan kinerja pemerintahan yang demokratis akan memberikan hasil yang optimal dan mensejahterakan masyarakatnya. Termasuk juga, bagaimana elemen-elemen muslim moderat yang menghargai pluralitas, kebersamaan, dan toleransi dapat meyakinkan kepada masyarakat luas akan kebaikan dan keutamaan prinsip-prinsip tersebut, dibandingkan apa yang selalu ditawarkan oleh kelompok Islam fundamentalis radikal."

"Kekerasan sosial saat ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Kekerasan sosial seperti konflik antar agama dan demonstrasi yang berujung pada anarkisme banyak disiarkan oleh media karena memiliki nilai berita yang tinggi. Di makalah ini, penulis melakukan analisis studi literatur berdasarkan konsep The Five Types of Communicative Power yang dikemukakan oleh McQuail bahwa media massa tidak sekedar berperan sebagai pihak yang meliput dan menyiarkan kekerasan sosial. Media massa juga memiliki peran dalam menyulut kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia. Makalah ini bertujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya “melek media” (media literacy) karena apa yang disampaikan oleh media tidak selalu sesuai dengan realitas sosial. Selain itu, penulis melihat sisi positif bahwa media dapat berperan sebagai penengah dan pencari solusi atas berbagai tindakan kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia.

---

Nowadays, social violence happens frequently in Indonesia. Social violence, such as conflict between different religion or anarchist mass demonstration, excessively broadcast by the mass media because of its news value. In this paper, writer did a literature study analysis based on The Five Types of Communicative Power concept by McQuail. Mass media is not only do the cover and broadcast social violence that happen but also involve in provoke the social violence in Indonesia. This writing aims is to create awareness about the importance of media literacy. The information told by the media is not always same as the reality. Moreover, there is positive opportunities that mass media can be rolled as the mediator and problem solver for the social violence that happen in Indonesia."

"Dilatar belakangi oleh kenyalaan sosial gerakan islam garis keras muncul kembali di antara gerakan gerakan sosial yang lain, pada era refonnasi. Sepanjang sejarah di Indonesia gerakan ini telah mengalami pasang sumt, sekaligus mengindikasikan adanya kekuatan spiritual yang berasal dan nilai-nilai agama yang dikonstruksi oleh sebagian penganutnya, dan pada kondisi tertentu muncul sebagai gerakan yang radikal. Para ahli mengidentitikasikan bahwa gerakan ini merupakan model keberagamaan fundamentalis, yang secara idiologis adalah salafiah radikal, mereka mengklaim dirinya sebagai pengikut orang-orang terdahulu (tokoh islam zaman awal). ldiologi ini dipengaxuhi oleh pemikiran ibn Taimiyah yang menentang infiltrasi budaya lokal dalam mempraktekkan agama, dan gerakan pemurnian ajaran agama Wahabiah.Salah satu kelompok masyarakat yang melakukan gerakan secara radikal pada pasca reformasi adalah FPI. Agenda utamanya adalah penerapan syariat Islam, melalui amar ma'ruf nahyi munkar. Di antara aksinya adalah melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan syariat, dengan upaya remoralisasi masyarakat.Permasalahannya, ketika FPI menggunakan alasan-alasan agama untuk melakukan kontrol sosial dan di antara aksinya terdapat kekerasan, diperlukan penjelasan sosiologis yang lebih konprehensif mengenai keterkaitan antara model keberagamaan yang terdapat dalam FPI dengan kontrol sosial yang dilakukannya.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Karakteristik organisasi sosial keagamaan; Karakteristik kontrol sosial; dan kontektualisasi dan kedua varibel tersebut.Dengan menggunakan kerangka teori Fundamentalisme Islam dan Kontrol Sosial, serta pendekatan kualitatif diperoleh temuan-temuan:1. Front Pembela Islam merupakan organisasi sosial keagamaan yang dipengaruhi oleh idiologi fundamentalisme Islam dengan ciri utama:a. Lahir sebagai respons atas keadaan sosial dan politik terutama kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dan marjinalisasi umat Islam.b. Prinsip nilai yang dipakai adalah ajaran islam, sebagai sesuatu yang berasal dari yang suci, bersifat final dan mengatur seluruh kehidupan umat manusia.c. Didirikan oleh tokoh kharismatik.d. Tujuan pokok yang ingin dicapai adalah menerapkan syariat lslam.e. Struktur organisasi cenderung terpusat pada satu orang sebagai ketua Umum.f. Cenderunng menjadi organisasi yang militan dan ekslusif.g. Cenderung menonjolkan simbol-simbol distintif.2. Kontrol sosial yang dilakukan merupakan cerminan dari fundamentalisme yang terdapat dalam FPI: a. Merupakan kontrol sosial para elit FPI.b. Nilai-nilai yang diusung merupakan nilai-nilai yang dikonstruksi oleh para elit dengan sikap konservatif terhadap nilai-nilai Islam masa awal, sehingga iidak ada upaya merekonstruksi nilai-nilai yang Iebih kentektual.c. Kontrol sosial yang dilakukan sebatas pada tataran teknis tidak sampai pada tataran rekonstruksi nilai-nilai yang di sepakati oleh berbagai kelompok masyarakat.Berdasarkan beberapa hat tersebut dapat penulis rekomendasikan sebagai kontribusi konseptual dan kebijakan:1. Kontribusi KonseptualSecara sosiologis, fungsi instansi agama tidak hanya sebagai kontrol sosial, akan tetapi ada beberapa fungsi Iainnya. Dengan demikian organisasi sosial keagamaan fundamentalisme juga akan melakukan fungsinya yang Iain. Maka kedepan, studi megenai gerakan islam fundamentalis perlu dilakukan dengan mengkonsentrasikan pada fungsi agama yang lain.2. Kontribusi KebijakanPemerintah (eksekutif dan Iegislatif) perlu melakukan regulasi kontrol sosial yang mengkomodasi kepentingan-kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Memposisikan dan memfasilitasi masyarakat sebagai unsur dalam kontrol sosial tidak pada tataran praksis akan tetapi pada tataran nilai. Seluruh komponen dalam masyarakat yang ada bersama-sama merekonstruksi nilai-nilai dan norma-norma universal, dan mensosialisasikannya di tengan-tengah masyarakat.Sedangkan pada tataran praksis kontrol sosial menjadi tanggung jawab pemerintah secara formal, yang mengawasi dan mengendalikan bekerjanya nilai-nilai dan norma-norma kontrol. Regulasi ini sekaligus juga dalam rangka menghilanghkan penyebab munculnya fundamentalisme, sehingga akan kehilangan momen untuk bangkit."

"Dalam kenyataan sekarang ini, Indonesia dilanda sebuah krisis, krisis ini bukan dilahirkan dari perhitungan keuangan negara ataupun pengaruh naik turunnya nilai rupiah terhadap dollar, tetapi diakibatkan oleh sebuah fenomena krisis yang dihadapi oleh pemerintah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah. ketidakpastian politik nasional yang selalu digoncang dengan berbagai isu kejahatan para pejabat pemerintah. Kondisi politik ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya sangat dipengaruhi oleh suhu politik yang ada di negeri ini. Selama perpolitikan tidak stabil, negara ini tidak bisa melakukan langkah pembangunan secara maksimal karena para elit bergulat dengan masalahnya sendiri-sendiri. yaitu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dapat dilihat juga dari lahirnya ormas-ormas yang sering melakukan main hakim sendiri. Ormas ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat akan pemerintah. Pemerintah dianggap tidak bisa mengakomodasi kepentingan atau keamanan mereka sehingga mereka membentuk organisasi yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka. Organisasi seperti Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) adalah usaha mereka mempertahankan kepentingan golongan mereka. Keberadaan organisasi ini juga dapat dianggap sebagai "negara dalam negara", karena mereka melakukan tindakan yang sering tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Karena hal tersebutlah Polri diwajibkan untuk berperan dalam hal penegakan hukum dan pengenaan sanksi pidana menurut KUHP bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam kekerasan antar Ormas.

---

Today, Indonesia was hit by a crisis, the crisis is not born out of the country or the financial calculations influence the rise and fall of the rupiah against the dollar, but due to a phenomenon of the crisis faced by the government which resulted in public mistrust of the government's efforts. National political uncertainty that always shaken with crime issues government officials. The political conditions greatly affect the stability of both countries political, economic, social, and cultural strongly influenced by the political climate in this country. During the unstable politics, this country can not perform optimally development step because the elite grappling with the problem on their own. public distrust in government can be seen also from the birth of mass organizations often perform vigilante. This is a form of mass organizations would distrust the government. The Government considered can not accommodate their interests or security so that they form an organization that is considered to channel their aspirations.Organizations such as Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), and Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) is the effort they defend their class interests. The existence of these organizations can also be considered as a "state within a state", because they often do not act in accordance with legal procedures in Indonesia. This is where the Police Officers of Indonesian Republic step forward to enforce the laws and imposition of criminal sanctions under the Criminal Code for the actors involved in the violence between mass organization."

"Tesis ini tentang Kajian ini mengenai organisasi keagamaan Front Pembela Islam. Perhatian utama tesis ini adalah kegiatan Front Pembela Islam dengan fokus aksi-aksi Front Pembela Islam dengan menggunakan cara-cara radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik. Dalam kajian tesis ini organisasi Front Pembela Islam dilihat dari kegiatan anti maksiat sehingga memperoleh dana (materi) untuk memenuhi kebutuhan individu anggota dan organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk eksistensi dan kegiatan Front Pembela Islam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi-aksi Front Pembela Islam dengan menggunakan cara-cara radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik. Cara-cara radikal itu terkait dengan eksistensi dan kegiatan organisasi. Eksistensi dan kegiatan organisasi itu adalah:a) anggota FPI sebagian besar adalah golongan masyarakat yang tidak berkecukupan dan kurang terpelajar,b) FPI membentuk Laskar Pembela Islam yang dikerahkan untuk melakukan aksi-aksi radikal,c) Front Pembela Islam tergolong organisasi tradisional dan menggunakan manajemen pesantren.d) Kegiatan Front Pembela Islam dalam bentuk pelayanan keagamaan, pelayanan politik, bisnis organisasi dan aksi-aksi radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik,e) Dukungan dana (materi) dari anggota dan donatur luar kepada organisasi FPI dan dukungan dana (materi) dari donatur luar kepada anggota FPl.Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya penguatan Pokes sebagai Kesatuan Operasional Dasar dalam mengantisipasi kegiatan Front Pembela Islam. Penguatan ini dilakukan melalui cara mencukupi peralatan material dan anggaran, menugaskan anggota Intelijen dan Babin kamtibmas Kelurahan untuk menggaiang pimpinan FPI dan mengawasi kegiatan dakwah FPI, melarang aksi lapangan FPI dan memberdayakan satuan kekuatan besar yang merupakan gabungan dari seluruh fungsi untuk yang melakukan upaya melakukan upaya pencegahan aksi lapangan dan penindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI.Daftar Kepustakaan : 60 buku + 36 dokumen"