"Kota Padang Panjang sebagai kota terkecil di Propinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya alam yang terbatas. Kondisi topografi alamnya yang bergelombang semakin memperkecil ketersediaan lahan yang efektif untuk dimanfaatkan dalam pembangunan. Keterbatasan tersebut menjadi masalah dalam pengelolaan sumbedaya alam dan Iingkungan di daerah, dan juga dalam rencana penataan ruang wilayah. Tidak jarang dijumpai alokasi pemanfaatan yang kompleks pada satu kawasan alam yang menurunkan fungsi tertentu dari Iingkungan alamnya dan menimbulkan kerugian bagi kawasan disekitamya.Salah satu kawasan alam yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat Padang Panjang adalah Kawasan Bukit Tui. Bukit ini memiliki kandungan batu kapur yang cukup potensial, sehingga berkembang kegiatan penambangan dan industri kapur. Sebagian wilayah Bukit Tui juga ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pemanfaatan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang melalui Perda Nomor 14 Tahun 1998. Diduga, pemanfaatan sebagai Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Industri Kapur memberikan dampak yang berlawanan terhadap keberlangsungan fungsi Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung. Saat ini sebagian areal Bukit Tui juga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan wilayah pemukiman.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) memperoleh gambaran mengenai kegiatan pemanfaatan kawasan Bukit Tui menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Panjang; (2) memperoleh data dan informasi manfaat kawasan Bukit Tui, balk sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan maupun Kawasan Industri Kapur dan (4) mengkaji prioritas pengembangan dan pemanfaatan kawasan Bukit Tui ditinjau dari nilai manfaat yang diperoleh.Penelitian ini adalah penelidan deskriptif. Metode yang digunakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai manfaat kawasan Bukit Tui menurut alokasi yang ditetapkan. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi Iingkungan dan pola pemanfaatan Bukit Tui, balk menurut yang ditetapkan dalam RTRW maupun menurut perkembangan aktual scat ini.Penilaian manfaat dari Kawasan Lindung mencakup nilai penyerapan karbon, nilai pengendali erosi dan nilai sumber air Tungku Sadah. Sedangkan nilai manfaat dari Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur didapat dengan analisis terhadap manfaat biaya dari masing-masing kegiatan. Penilaian terhadap nilai kerugian yang diderita petani padi sawah akibat dampak dari kegiatan penambangan dan industri kapur juga dihitung dan dikategorikan sebagai nilai ekstemal.Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Pemanfaatan Bukit Tui menurut RTRW Kota Padang Panjang (Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998) adalah sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Penetapan sebagai Kawasan Lindung adalah untuk kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana alam. Alokasi sebagai kawasan budidaya meliputi Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Batu Kapur. Alokasi pemanfaatan tersebut memperlihatkan adanya kompleksitas pemanfaatan Kawasan Bukit Tui; (2) Pemanfaatan Kawasan Bukit Tui yang ditemui di lapangan saat ini berkembang dari apa yang telah ditetapkan dalam RTRW. Selain tetap dimanfaatkan sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan Batu kapur dan Kawasan Industri Kapur, Bukit Tui juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, pemukiman, dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam; (3) Nilai manfaat pertahun (keadaan perhitungan tahun 2005) yang diperoleh dari pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung adalah sebesar Rp.5.432.423.739,6, meliputi nilai penyerapan karbon Rp.642.068.337.6, nilai pengendalian erosi Rp.84.319.200,- dan nilai sumber air bagi masyarakat Rp.1.982.858.202,- serta Rp.2.723.178.000,- bagi PDAM sebagai opportunity cast apabila sumber air Tungku Sadah tidak aria. Pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Pertambangan Batu Kapur mempunyai nilai manfaat pertahun sebesar Rp.502.841.575,76 dan sebagai Kawasan Industri Kapur sebesar Rp. 1.055.814.000,-. Kedua nilai tersebut adalah nilai manfaat sebelum dikurangi dengan nilai dampak yang ditimbulkan. Dampak dari kedua kegiatan adalah penurunan produksi padi sawah yang terkena aliran erosi dari areal penambangan dan Iimbah industri kapur . Nilai dampak tersebut dikategorikan sebagai nilai ekstemal yang ditanggung masyarakat dengan nilai sebesar Rp.45.491.225,-/tahun; dan (4) Prioritas pemanfaatan berdasarkan nilai manfaat terbesar dari Kawasan Bukit Tui adalah sebagai Kawasan Lindung. Untuk mempertahankan fungsi pelestarian Iingkungan dari kawasan tersebut secara menyeluruh adalah dengan meniadakan kegiatan budidaya yang merusak termasuk pertambangan dan industri batu kapur. Jika pemerintah daerah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, berketapan untuk tetap mengalokasikan pemanfaatan sebagai Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri Kapur di Kawasan Bukit Tui, maka harus diikuti dengan upaya pengelolaan dampak kedua kegiatan agar fungsi lndung dari kawasan tetap terpelihara dan dapat terhindar dari bencana alam yang pada akhimya akan merugikan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar (1) meninjau kembali pemanfaatan Kawasan Bukit Tui melalui penyusunan dan penyempumaan RTRW dengan ikut memperhatikan nilai manfaat dan nilai dampak yang ditimbulkan; (2) untuk keperluan penilaian manfaat dan dampak dari kegiatan pemanfaatan Bukit Tui diperlukan dukungan data yang akurat mengenai kondisi kawasan dan potensi pemanfaatannya; (3) menerapkan pola penambangan terkendali pada lokasi penambangan yang akan ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang yang akan datang; (4) pemerintah daerah diharapkan dapat segera memberlakukan ketentuan pengelolaan Iingkungan bagi kegiatan pemanfaatan kawasan yang menimbulkan dampak merugikan bagi Iingkungan alam dan masyarakat; (5) mencarikan altematif pemanfaatan dari sumberdaya alam yang ada di Kawasan Bukit Tui dengan memperhatikan karakteristik kawasan dan kelestarian fungsi Iingkungannya; dan (6) untuk keperluan pengelolaan kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, perlu kiranya pemerintah daerah mengalokasikan dana pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

"

ABSTRAK

 

 

Nama	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Program Studi	:	KajianPengembanganPerkotaan
Judul	:	Peran Aktor Dalam Produksi Dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Di Kota Padang
Pembimbing	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

Penelitian ini menganalisis peran aktor dalam produksi dan pemanfaatan ruang kawasan perkantoran pemerintah provinsi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan konsep konteks ruang dalam studi perkotaan, peran aktor dalam produksi ruang, dan konflik ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan media publikasi online. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya: Pertama, pola pemanfaatan ruang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan yaitu Pemerintah Kota Padang, investor, dan masyarakat sekitar dalam memproduksi ruang sebagai produk politik, sosial, dan ekonomi. Kedua, penyebab langsung dan tidak langsung dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan regulasi penataan ruang yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Ketiga, menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan perkantoran pemerintah provinsi yang ditinjau melalui teori produksi ruang.

Kata Kunci: Aktor, Pemanfaatan Ruang, Produksi Ruang, Kawasan Perkantoran Perkantoran Pemerintah Provinsi, Kota Padang

 

---

ABSTRACT

Name	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Study Programme	:	Urban Studies
Title	:	The Role of Actors in the Production and Use of Provincial Government Office Space in Padang City
Consellor	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

This study analyzes the role of actors in the production and use of provincial government office space in Padang City. This study uses the concept of spatial context in urban studies, the role of actors in spatial production, and spatial conflict. This research uses qualitative methods and case studies by collecting data through in-depth interviews and secondary data analysis such as laws and regulations, regional regulations, and online publication media. This study found several results, including: First, the pattern of spatial use carried out by interested actors namely the Padang City Government, investors, and surrounding communities in producing space as a political, social and economic product. Second, the direct and indirect causes of non-conformity of spatial use with spatial planning regulations listed in Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Spatial Planning and Padang City Region in 2010 - 2030. Third, analyzing spatial incompatibility in space in provincial government offices which is reviewed through the theory of space production.

Keywords: Actor, Spatial Use, Production of Space, Provincial Government Office Area, Padang City

 

"

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di kalangan masyarakat, mulai dimanfaatkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berjalan efektif serta efisien. Pemerintah kota Padang Panjang menanggapi hal ini dengan menetapkan pengembangan sistem informasi pemerintah sebagai salah satu pekerjaan utama untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen tata kelola yang baik, yang transparan dan accountable. Sayangnya penerapan yang dilakukan cenderung berjalan lambat, dengan masih rendahnya implementasi sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dalam proses bisnisnya. Belum adanya perencanaan strategis SI/TI ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut.Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses dari pengembangan rencana untuk penggunaan SI/TI dalam organisasi dengan pemakaian biaya yang efektif dan selaras dengan kebutuhan yang diutamakan dalam manajemen dan operasional organisasi. Ada beberapa metodologi yang bisa digunakan sebagai kerangka dalam membangun sebuah perencanaan strategis SI/TI. Metodologi Anita Cassidy adalah salah satu metodologi yang banyak dipakai dan juga penulis gunakan dalam penelitian untuk menyusun perencanaan strategis SI/TI pada pemerintah kota Padang Panjang. Metodologi ini mengakomodir penggunaan banyak metode dan teknik untuk membantu proses analisis yang dilakukan dalam perencanaan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah perencanaan strategis SI/TI berupa visi dan misi SI/TI, prinsip-prinsip SI/TI yang menjadi kerangka dalam pengembangan dan implementasi proyek SI/TI, rencana proyek SI/TI dan roadmap beserta analisis risiko proyek SI/TI untuk implementasi rencana proyek SI/TI yang bisa dijadikan acuan bagi pengembangan dan implementasi SI/TI di pemerintah kota Padang Panjang dimasa yang akan datang.

---

The enhancement of information and communication technology that is rapidly increasing among the people, began to used by the Indonesian government to implement electronic-based government or e-Government. This is done to creating a effective, efficient and good governance. Padang Panjang city government responded by setting government information systems development as one of the major work to apply management principles of good governance, transparent and accountable. Unfortunately, the application which do tend to be slow, with the low implementation of information systems and information technology (IS/IT) in city government business processes. Lack of IS/IT strategic planning is suspected to be one of the causes of it.

IS/IT Strategic Planning is a process of developing a plan for use IS/IT in the organization with cost-effective use and aligned with the priority needs in the management and operations of the organization. There are several methodologies that can be used as a framework for building a IS/IT strategic planning. Anita Cassidy methodology is one of methodologies that is widely used and is also author use for study in IS/IT strategic planning of Padang Panjang city government. This methodology accommodates the use of multiple methods and techniques to assist in the analysis carried out in the planning.

The end result of this study is IS/IT strategic planning in the form of the vision and mission of IS/IT, the principles of IS/IT to be a framework for the development and implementation of IS/IT projects, IS/IT project plans and project risk analysis and its roadmap of IS/IT project plan for the implementation of IS/IT can be used as a reference for the development and implementation of IS/IT in the city of Padang Panjang government in the future."

"ABSTRAKPada saat ini kerusakan kawasan bersejarah pada kota-kota di Indonesia semakin banyak terjadi. Keberadaan masyarakat yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami kawasan bersejarah juga memberikan ciri tersendiri. Baik dari ciri yang mereka berikan kepada bangunannya, kegiatan yang dilakukan, hingga acara kebudayaan yang diselenggarakan. Hal ini juga terjadi di kawasan kota tua Padang yaitu kawasan Muaro. Pada kawasan ini selain kondisi sosial masyarakatnya, Kegiatan ekonomi dan pariwisata memberikan ciri khusus pada kawasan Muaro Padang. Kegiatan ekonomi yang menonjolkan kuliner khas Padang serta cerita rakyat seperti “Siti Nurbaya” dan “Malin Kundang” yang berlokasi disekitar daerah ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pada dasarnya, pemerintah telah mencanangkan program pelestarian pada kawasan tersebut, akan tetapi karena kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat maka program tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya peninggalan sejarah bangsa serta lokalitas dari kawasan tersebut, yang berdampak bukan hanya kepada kawasan itu saja namun juga berdampak pada kawasan yang berada disekitarnya bahkan dapat berdampak pada keseluruhan wilayah kota. Lokasi kawasan Muaro yang berada di daerah rawan gempa dan tsunami juga menjadi sebuah tantangan bagi kawasan ini. Masyarakat dan pemerintah setempat memiliki andil yang paling besar dalam keberlanjutan kawasan bersejarah pada masa sekarang dan selanjutnya. Dari penjabaran di atas, permasalahan kawasan kota tua ini bukan hanya meliputi keadaan bangunan yang terdapat di daerah tersebut namun juga terhadap spasial kotanya. Keadaan hubungan sosial juga menjadi penentu berkembang atau tidaknya kawasan tersebut. Dengan menciptaan kawasan yang memanfaatkan potensi ekonomi dan pariwisata yang telah ada serta mengantisipasi kondisi alam yang rentan dilanda bencana, maka kualitas kawasan yang sempat menurun dapat meningkat kembali.

---

ABSTRACTThe more rampant deterioration of the historical sites in Indonesia creates a situation where the Indonesian Government requires involvements from the citizens themselves. The deterioration may lead to the loss of the historical artifacts as well as the locality of the site. This situation may affect the surrounding area or even the whole city. The diversity of the inhabitants in the area creates a character to the area. This character can be seen from their buildings, activities, up to their cultural events. Trades and tourisms give a certain quality to the area. Local fables such as “Sity Nurbaya” and “Malin Kundang” attract tourists. Muaro is located on a tectonic plate, making it vulnerable to earthquake and tsunami. The inhabitants and the local Government are both responsible in Muaro’s current and future sustainability. This polemic on this historical town involves not only the buildings’ condition but also the city’s spatiality. Moreover, the social aspect of the city also acts as a foundation of the area’s development. Creation of the district that utilize trading and tourism prospect by giving attention to the area’s vulnerability to natural disasters and the district’s deteriorating quality."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, baik jenis ataupun mutunya. Dengan meningkatnya taraf pendidikan dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat maka pemahaman masyarakat terhadap kesehatan juga semakin meningkat yang ditandai dengan semakin kritisnya tanggapan masyarakat terhadap mutu dan jasa pelayanan.RSU Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Padang Panjang. Pada pelayanan rawat jalan, terjadi penurunan kunjungan terutama terlihat pada 2 tahun terkahir ini. Untuk itu perlu diteliti penyebab dari penurunan kunjungan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang persepsi customer (pelanggan) terhadap pelayanan rawat jalan di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang sebagai dasar penyusuuan strategi pemasaran rawat jalan RSU Kota Padang Panjang.Penelitian ini bersifat deskriptif dimana data primer diambil dari informan yang terdiri dari dokter, perawat, pasien RSU Kota Padang Panjang, dan pasien RS Yarsi Padang Panjang dengan menggunakan metode Fokus Group Diskusi (FGD) dan wawancara mendalam sedangkan data sekunder didapatkan dari data rekam medik RSU Kota Padang Panjang.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelayanan perawat dan dokter di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang dan kebersihan serta kenyamanan yang herhubungan dengan fasilitas rumah sakit tidak sesuai dengan harapan pasien. Selain itu tarif pelayanan rawat jalan di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang yang sangat rendah menyebabkan kurangnya motivasi dokter/perawat serta kepercayaan pasien terhadap pelayanan rumah sakit.Hasil penelitian ini merupakan masukan untuk rumah sakit dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu serta pelayanan.

---

The Customer Perspective to The Ambulatory Care Service at General Polyclinic at District Hospital of Padang Panjang as a Basic Marketing Strategy at District Hospital in Padang Panjang CityThe technology and physician knowledge influence to community need for health service, such the kind of health or quality of health, with enhance quality of education and social economic growth in community. The understanding of people to health more enhance that can be looked at of the people responsive about health quality and health service.District hospital of Padang Panjang is the one of government hospital in Padang Panjang city. For ambulatory care service, there is reducing of visiting, especially for two years ago.This research is needed to obtain the information about customer perspective for ambulatory care service at general polyclinic at district hospital of Padang Panjang, as the basic of marketing strategy in district hospital Padang Panjang.This thesis has descriptive character which primary data is gotten from, the physician, the nurse, and the patient of district hospital and Yarsi hospital patient as the informan that use focus group discussion method (FGD) and interview while secondary data is obtained of district hospital medical record at Padang Panjang.From this thesis result is found that nurse service, the physician service, cleaning, and safety, at general polyclinic of district hospital that related by hospital facility not according to patient expect. The ambulatory service cost at general polyclinic, district hospital is so cheap and less motivation of physician, the nurse, and the patient belief to hospital service. This thesis result is for hospital to enhance service quality."

"Preservasi terhadap arsip foto dilakukan untuk menjaga kondisi fisik arsip foto tersebut agar nilai informasi yang terkandung dalam arsip foto tersebut dapat diakses. Berdasarkan nilai informasi dan karakteristik fisik dari arsip foto, dibutuhkan upaya yang berbeda dari arsip konvensional untuk menjaga kondisi fisik dan informasi yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini membahas mengenai upaya preservasi terhadap arsip foto oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Berdasarkan teori piramida preservasi menurut Teygeler (2001) terdiri dari preventive conservation, passive conservation, active conservation, dan restoration oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dalam melakukan kegiatan preservasi arsip foto telah melakukan komponen upaya preservasi yang termasuk ke dalam piramida preservasi, namun masih terdapat beberapa komponen yang perlu dievaluasi untuk kegiatan preservasi pada lembaga tersebut.

---

Preservation of the photo archive is carried out to maintain the physical condition of the photo archive so that the value of the information contained in the photo archive can be accessed. Based on the information value and physical characteristics of photo archives, different efforts are needed from conventional archives to maintain the physical condition and information contained in them. This study discusses the preservation efforts of photo archives by the Padang Panjang City Library and Archives Service. Based on the theory of the preservation pyramid according to Teygeler (2001) consisting of preventive conservation, passive conservation, active conservation, and restoration by the Padang Panjang City Library and Archives Service in carrying out photo archive preservation activities, they have made preservation efforts components which are included in the preservation pyramid, but still There are several components that need to be evaluated for preservation activities at the institution."

"Pelaksanaan manajemen lokakarya mini di puskesmas merupakan sarana evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya. Tujuan dari lokakarya mini ini adalah untuk membahas hambatan yang ditemui terhadap pencapaian target cakupan program, serta membuat rencana kerja baru untuk bulan yang akan datang (Plan of Action/POA). Masih belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik, jadwal lokakarya mini yang sering ditunda, frekuensi yang tidak rutin, sehingga belum sesuai dengan pedoman lokakarya mini. Akibatnya, evaluasi dan lokakarya mini tidak dapat dilakukan secara optimal untuk penilaian kinerja puskesmas.Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran manajemen lokakarya mini di puskesmas dengan pendekatan sistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan staf puskesmas yang terdiri dari kepala tata usaha, pemegang program KIA, imunisasi, dan PKM, serta melakukan telaah dokumen terhadap proses manajemen lokakarya mini yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Kebun Sikolos, pelaksanaan lokakarya mini puskesmas belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan petunjuk buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan lokakarya mini, masih kurangnya pedoman dan protap lokakarya mini bagi seluruh staf, dan sebagian besar staf belum mengetahui pedoman dan protap tersebut. Perencanaan belum berjalan dengan baik, dimana jadwal kegiatan belum ada, pelaksanaan lokakarya mini sering ditunda karena kesibukan pimpinan dalam mengikuti rapat. Frekuensi lokakarya mini masih jarang, pelaksanaannya kadang-kadang 3 bulan sekali. Lokakarya mini sering diadakan karena keadaan yang mendesak, sering dilaksanakan pada pagi hari sebelum pelayanan puskesmas dimulai dengan waktu 1-1,5 jam, sehingga tujuan yang diharapkan belum maksimal. Hambatan yang ditemukan belum pernah dibahas untuk mencari upaya pemecahan masalahnya. Belum adanya rencana kerja bulan berikutnya dari hasil pelaksanaan lokakarya mini yang dilakukan untuk setiap program. Evaluasi pelaksanaan lokakarya mini juga belum pernah dilaksanakan sehingga penilaian kinerja puskesmas tidak tergambar.Hasil penelitian ini menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk menyusun suatu petunjuk teknis lokakarya mini puskesmas dan melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas Kebun Sikolos agar menjalankan lokakarya mini puskesmas secara rutin. Bagi Puskesmas Kebun Sikolos disarankan untuk melaksanakan lokakarya mini secara rutin, terjadwal, sesuai dengan baku pedoman lokakarya mini puskesmas dengan tetap memperhatikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, misalnya dari jam 11.00 - 16.00, sehingga waktu diskusi dan perumusan pemecahan masalah dapat berjalan optimal, membuat perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh staf yang ada, didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang cukup sehingga tujuan dari lokakarya mini dapat tercapai. Diharapkan pimpinan puskesmas dapat mendorong pemberdayaan staf, membina kerjasama, serta membangun semangat kerjasama tim, sehingga dapat dihasilkan tim kerja yang solid dan handal.Abstract:The practice of mini workshop management in puskesmas serves as an evaluation tool for activities conducted in the previous month. The purpose of the mini workshop is to discuss obstacles encountered in achieving program coverage targets and to create a new action plan for the upcoming month (Plan of Action/POA). The less-than-optimal management of mini workshops in puskesmas is reflected in poorly organized planning processes, frequently postponed schedules, and irregular frequency, which do not align with the mini workshop manual. Consequently, evaluations and mini workshops are not optimally conducted for puskesmas performance assessment.This research aims to review mini workshop management in puskesmas using a systems approach. The study employs qualitative methods, including in-depth interviews with puskesmas leadership and staff, such as administrative heads, KIA program holders, immunization officers, and PKM staff, as well as a document review of the mini workshop management process.The research shows that at Puskesmas Kebun Sikolos, mini workshop management has not been well implemented and does not adhere to the puskesmas mini workshop manual. There is a lack of facilities and infrastructure required for conducting mini workshops, insufficient guidelines and protocols for all staff, and most staff are unaware of these guidelines and protocols. Planning is not well-executed, with no established schedule, and mini workshops are often postponed due to the leadership's involvement in meetings. The frequency of mini workshops is infrequent, sometimes occurring only once every three months. Mini workshops are often held under urgent circumstances, typically in the morning before puskesmas services start, taking 1-1.5 hours, which prevents achieving the desired outcomes. Obstacles encountered have not been addressed to find solutions. There is no working plan for the next month based on mini workshop results for each program. Evaluation of mini workshop execution has not been conducted, resulting in an unclear assessment of puskesmas performance.This research suggests that the Health Agency of Padang Panjang City should develop technical guidelines for puskesmas mini workshops and provide technical guidance to Puskesmas Kebun Sikolos to conduct mini workshops regularly. Puskesmas Kebun Sikolos is advised to hold mini workshops routinely, on a scheduled basis, in accordance with the mini workshop manual, while maintaining service activities to the public, for example from 11:00 AM to 4:00 PM, so that discussion and problem-solving time can be optimized. Proper planning should involve all staff, supported by adequate facilities and infrastructure, so that the objectives of the mini workshop can be achieved. It is expected that puskesmas leaders will encourage staff empowerment, foster cooperation, and build team spirit to produce a solid and reliable team."

"Sektor pariwisata menjadi leading sektor pembangunan di Indonesia. Pengembangan industri pariwisata dilakukan secara menyeluruh hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang potensial yaitu Provinsi Sumatera Barat dan lebih spesifik yaitu Desa Wisata Agro Kubu Gadang Kota Padang Panjang. Teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini menggunakan teori penta helix dari Carayannis dan Campbell (2011) untuk melihat peran dari aktor penta helix sebagai upaya pengembangan Wisata Agro Kubu Gadang. Kemudian untuk pembahasan mengenai pengembangan pariwisata, peneliti menggunakan teori pengembangan pariwisata dari Sharpley dan Telfer (2008) sebagai pisau analisis untuk membedah pembahasan mengenai pengembangan wisata agro Kubu Gadang dengan indikator meliputi Environmental Development, Economic and Political Development, Social-Cultural Development, Community Roles Development dan Human Resources Development. Hasil penelitian menunjukan Disporapar selaku leading sectortelah menjalin kolaborasi dengan stake holder pariwisata dan terdapat 10 (sepuluh) aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata agro Kubu Gadang ini meskipun tidak adanya regulasi dan aturan yang mengikat serta kejelasan dari tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing stake holder. Kemudian untuk pembahasan mengenai indikator pengembangan pariwisata, peneliti menemukan telah terlaksananya beberapa indikator pengembangan pariwisata, namun masih ditemukan beberapa permasalahan terkait ketiadaan pelatihan tahap lanjutan yang diberikan oleh stake holderterhadap Pokdarwis Kubu Gadang, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pengembangan desa wisata karena anggaran dari Disporapar di relokasi untuk pembangunan sport centre dan pengembangan wisata agro ini bukan merupakan fokus utama dari Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kota Padang Panjang.

---

Tourism become a leading sector for development in Indonesia. The development of the tourism industry is carried out comprehensively in almost all regions of Indonesia. One of the potential provinces in Indonesia is West Sumatra Province and more specifically, the Kubu Gadang Agro Tourism Village, Padang Panjang City. This research used theory penta helix model from Carayanis and Campbell (2011) to see the role of penta helix actors as an effort to develop agro tourism in Kubu Gadang. Then, to discuss about tourism development, the researcher used the tourism development theory by Sharpley and Telfer (2008) as an analytical tool to dissect the discussion regarding the development of Kubu Gadang agro tourism with output indicators including Environmental Development, Economic and Political Development, Social-Cultural Development, Community Roles Development and Human Resources Development. The research results show that Disporapar as the leading sector has collaborated with tourism stakeholders and there are 10 (ten) actors involved in the development of Kubu Gadang agro tourism even though there are no binding regulations and rules as well as clarity of the responsibilities and authority of each stake holder. Then, to discuss tourism development indicators, researchers found that several tourism development indicators had been implemented, but there were still several problems related to the absence of advanced training provided by stakeholders for pokdarwis Kubu Gadang, as well as the absence of a special budget for developing tourist villages because the budget was from Disporapar for relocation of the construction a sports center and the development of agro tourism is not the main focus from Youth, Sport and Tourism Department Padang Panjang."

"ABSTRAKAngka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACTThe dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas kasus pencurian dengan pemberatan yang mendominasi di kota Padang Panjang selama tahun 2010-2016. Hal ini menggambarkan bahwa usaha pencegahan untuk kasus pencurian dengan pemberatan di kota Padang Panjang masih belum efektif untuk menekan angka kasus tersebut. Dengan memanfaatkan pola-pola pencurian dengan pemberatan yang ada, maka dapat dianalisa dan disimpulkan sebuah solusi untuk menekan dan mencegah angka pencurian dengan pemberatan tersebut. Usaha pencegahan yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan partisipasi dari masyarakat dengan menggunakan konsep community policing yang di Indonesia kemudian diadopsi sebagai Pemolisian Masyarakat Polmas . Secara umum fungsi Polmas sudah berjalan dengan baik di lingkup Polres Padang Panjang terutama untuk bidang Bhabinkamtibmas, namun masih diperlukan beberapa peningkatan program kerja terutama untuk pencegahan pencurian dengan pemberatan di malam hari.

---

ABSTRACTThis paper discusses the burglary cases as dominate crimes that occured in Padang Panjang during 2010 2016. This illustrates that prevention efforts for burglary cases in Padang Panjang are still not effective to reduce the case number. By utilizing the pattern of burglary, it can be analyzed and summed up a solution to suppress and prevent it. Prevention that will be done is to take advantage of the participation of the community by using the concept of community policing in Indonesia and then adopted as Pemolisian Masyarakat Polmas . In general, Polmas function has been running well in the scope of Polres Padang Panjang especially for Bhabinkamtibmas, but still needed some improvement work programs, especially for the prevention of burglary at night.Key words Bhabinkamtibmas, burglary, community policing, crime prevention"