Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini adalah hasil analisa resiko konstruksi dan model pengaruh kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional akibat diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Studi diawali dengan melakukan identifikasi resiko melalui proses studi literatur penyusunan perkiraan daftar resiko. Karena referensi kebanyakan hanya menyajikan talcs peraturan dan beberapa pembahasan mengenai Keppres no. 80 Tabun 2003 secara umum maka selanjutnya dilakukan survei ahli untuk menetapkan daftar resiko. Daftar resiko tersebut akan dijadikan dasar masukan penentuan pertanyaan wawancara selanjutnya dan penyusunan kuesioner yang akan disebarkan pada praktisi jasa konstruksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang paling dominan bagi kontraktor akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 terhadap kinerja total proyek konstruksi adalah faktor resiko finansial, seperti: kecenderungan terjadinya iklim yang tidak sehat dengan memaksakan harga penawaran dibanting serendah mungkin sehingga cenderung mengganggu cash flow pelaksanaan biaya proyek. Hal tersebut terjadi karena umumnya kontraktor mendapat tekanan besar sebagai akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 yang cenderung menyebabkan adanya perilaku penawaran harga terlalu rendah, adanya tekanan akibat semakin sedikitnya jumlah proyek semenjak terjadinya krisis moneter/multi dimensi 1998/1999, adanya tekanan akibat kebutuhan menjaga kontinuitas pengalaman perusahaan sesuai tuntutan pada penerapan Keppres 80 Tabun 2003, adanya tekanan perilaku dimungkinkannya kecenderungan banting harga merugikan komunitas industri konstruksi yang didukung oleh penerapan Keppres 80 Tabun 2003, adanya tekanan kebutuhan mendapatkan proyek agar karyawan perusahaan tidak menganggur (idle) (efek multiflikasi dari resiko kejadian krisis moneter/multi dimensi 1998/1999).Studi dilaksanakan dengan menggunakan pengolahan data metode statistik terhadap kinerja total konstruksi, yang dilakukan berdasarkan hasil studi resiko pemberlakuan Keppres 80/2003. Hasilnya menunjukan bahwa kontraktor di Indonesia kebanyakan mengalami lost financial, berupa kerugian material (peluang nilai keuangan) akibat berbagai tekanan-tekanan yang dialaminya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek multiflikasi yang dapat menghancurkan industri konstruksi nasional masa ke depan ini.

---

ABSTRAK

This thesis is a research on risk analysis of the outcome of Presidential Decree number 80 year 2003 [Keppres 80/2003] towards Performance of National construction project between year 2004 to 2006 concerning Guidance on Execution of Procurement in Indonesia for all Government Services and Goods. The research began by identifying risk through literature study compilation process of risk factors. Because reference most only presenting regulation text and some solutions concerning Keppres 8012003 in general, hence hereinafter done by expert survey for specifying risk list. Enlist the risk will be made by input base determination of question of interview hereinafter and compilation of questionnaire which will be propagated at practitioner of role of construction.

Research result indicate that very risk factors dominant for contractor as result of applying of Keppres 80/2003 to total performance of project of construction is risk factor financial, like: trend the happening of indisposed climate by forcing bid price is lambasted as low as possible causing tending to bother cash flow execution of expense of project. The mentioned happened because generally contractor get big pressure as effect of applying of Keppres 80/2003 tending to cause existence of behavior of offer of too low price, existence of pressure as result of progressively at least amount of project of since the happening of monetary crisis and or multi dimension crisis of 193811999, existence of pressure as result of requirement take care of continuity of experience of company of according to demand at applying of Keppres 80/2003, existence of behavior pressure possible by him(it tendency of trading down harm industrial community of construction supported by applying of Keppres 80/2003, existence of requirement pressure get project so that employees of company is not be out of job ( idle) ( effect multiplication from risk of occurrences of crisis monetary/multi dimension of 1998/1999). Study executed by using statistical methods data processing to construction total performance, what is done based on risk study result application of Keppres 80/2003. The result shown that contractor in Indonesia mostly experiences lost financial, in the form of loss of material ( monetary value opportunity) after table various the natural dividing valves, what in turn can generate effect multiplications available for breaking is industrial of national construction a period of to the fore this."

"Tesis ini adalah hasil analisa resiko konstruksi dan model pengaruh kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional akibat iberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Studi diawali dengan melakukan identifikasi resiko melalui proses studi literatur penyusunan perkiraan daftar resiko. Karena referensi kebanyakan hanya menyajikan teks peraturan dan beberapa pembahasan mengenai Keppres no. 80 Tahun 2003 secara umum, maka selanjutnya dilakukan survei ahli untuk menetapkan daftar resiko. Daftar resiko tersebut akan dijadikan dasar masukan penentuan pertanyaan wawancara selanjutnya dan penyusunan kuesioner yang akan disebarkan pada praktisi jasa konstruksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang paling dominan bagi kontraktor akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 terhadap kinerja total proyek konstruksi adalah faktor resiko financial, seperti: kecederungan terjadinya iklim yang tidak sehat dengan memaksakan harga penawaran dibanting serendah mungkin sehingga cenderung mengganggu cash flow pelaksanaan biaya proyek. Hal tersebut terjadi karena umumnya kontraktor mendapat tekanan besar sebagai akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 yang cenderung menyebabkan adanya perilaku penawaran harga terlalu rendah, adanya tekanan akibat semakin sedikitnya jumlah proyek semenjak terjadinya krisis moneter/multi dimensi 1998/1999, adanya tekanan akibat kebutuhan menjaga kontinuitas pengalaman perusahaan sesuai tuntutan pada penerapan Keppres 80 Tahun 2003, adanya tekanan perilaku dimungkinkannya kecenderungan banting harga merugikan komunitas industri konstruksi yang didukung oleh penerapan Keppres 80 Tahun 2003, adanya tekanan kebutuhan mendapatkan proyek agar karyawan perusahaan tidak menganggur (idle) (efek multiflikasi dari resiko kejadian krisis moneter/multi dimensi 1998/1999).Studi dilaksanakan dengan menggunakan pengolahan data metode statistik terhadap kinerja total konstruksi, yang dilakukan berdasarkan hasil studi resiko pemberlakuan Keppres 80/2003. Hasilnya menunjukan bahwa kontraktor di Indonesia kebanyakan mengalami lost financial, berupa kerugian material (peluang nilai keuangan) akibat berbagai tekanan-tekanan yang dialaminya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek multiflikasi yang dapat menghancurkan industri konstruksi nasional masa kedepan ini.

---

This thesis is a research on risk analysis of the outcome of Presidential Decree number 80 year 2003 [Keppres 80/2003] towards Performance of National construction project between year 2004 to 2006 concerning Guidance on Execution of Procurement in Indonesia for all Government Services and Goods. The research began by identifying risk through literature study compilation process of risk factors. Because reference most only presenting regulation text and some solutions concerning Keppres 80/2003 in general, hence hereinafter done by expert survey for specifying risk list. Enlist the risk will be made by input base determination of question of interview hereinafter and compilation of questionnaire which will be propagated at practitioner of role of construction.Research result indicate that very risk factors dominant for contractor as result of applying of Keppres 80/2003 to total performance of project of construction is risk factor financial, like: trend the happening of indisposed climate by forcing bid price is lambasted as low as possible causing tending to bother cash flow execution of expense of project. The mentioned happened because generally contractor get big pressure as effect of applying of Keppres 80/2003 tending to cause existence of behavior of offer of too low price, existence of pressure as result of progressively at least amount of project of since the happening of monetary crisis and or multi dimension crisis of 1998/1999, existence of pressure as result of requirement take care of continuity of experience of company of according to demand at applying of Keppres 80/2003, existence of behavior pressure possible by him(it tendency of trading down harm industrial community of construction supported by applying of Keppres 80/2003, existence of requirement pressure get project so that employees of company is not be out of job ( idle) ( effect multiplication from risk of occurrences of crisis monetary/multi dimension of 1998/1999).Study executed by using statistical methods data processing to construction total performance, what is done based on risk study result application of Keppres 80/2003. The result shown that contractor in Indonesia mostly experiences lost financial, in the form of loss of material ( monetary value opportunity) after table various the natural dividing valves, what in turn can generate effect multiplications available for breaking is industrial of national construction a period of to the fore this."

"ABSTRAKPengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan didalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya yangtelah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Di dalam ketentuantersebut diatur secara jelas mekanisme tender untuk memilih penyediabarang/jasa. Dalam perkara tender pengadaan sarana dan prasarana konversienergi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009, terdapat beberapapermasalahan yang berdasarkan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2010 mengarahkepada praktik persekongkolan tender, dimana salah satunya adalah persoalanpost bidding activity. Majelis Komisi terlalu terburu-buru menyimpulkan telahterjadinya persekongkolan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun1999 atas dasar post bidding activity yang dilakukan panitia tender. Selain itu,Majelis Komisi telah keliru menyimpulkan adanya post bidding activity padapemasukan dokumen sebagai bentuk klarifikasi. Dengan melihat pada persoalantersebut, maka perlu bagi Majelis Komisi untuk menjabarkan lebih jelas unsurpersekongkolan yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 demi terciptanyapenegakan praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

---

ABSTRACTProcurement of government's goods/services can not be separated

from the provision of the Presidential Decree No. 80 Year 2003 and Its changes

that have been repealed by Presidential Regulation No. 54 Year 2010. The

mechanism of selecting the goods/services provider is clearly stipulated within the

provisions. In the case of Energy Conversion Facilities and Infrastructure's

Procurement within the Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy

and Mineral Resources budget year 2009, There are several issues under the

Commission's Decision No. 41/KPPU-L/2010 that leads to tender conspiracy

practices in which post bidding activity is one of the issues. The Commission was

too hasty to conclude there has been a conspiracy as set forth in Article 22 Law

No. 5 Year 1999 according to post bidding activity practice. Furthermore, the

Commission had wrongly concluded that there was post bidding activity on entry

documents as a form of clarification. Acknowledging the issues, it is necessary for

the Commission to clearly define the elements of conspiracy set forth in Law No.

5 Year 1999 in order to execute a fair business competition in Indonesia."

"ABSTRAKTender bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan pemenang dengan harga penawaran terendah dan kualitas terbaik melalui persaingan usaha sehat, tetapi juga harus lulus kualifikasi yang dipersyaratkan dengan melalui tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Pada prakteknya, masih ada pemenang tender yang ditetapkan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan tersebut, antara lain melalui persekongkolan tender dan tidak lulus tahap pembuktian kualifikasi. Ditetapkannya pemenang tender yang lulus evaluasi penawaran namun tidak lulus pembuktian kualifikasi antara lain disebabkan karena adanya kelalaian panitia tender dan perbedaan pengaturan mengenai tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sehingga mengakibatkan timbulnya sanggahan dari peserta tender yang merasa dirugikan. Dasar penetapan pemenang dalam tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah dan mekanisme pengajuan sanggahannya merupakan kedua masalah yang diteliti dalam tesis ini. Tipe penelitian tesis ini adalah doktrinal, dengan sifat penelitian preskrtptif. Hasil penelitian membuktikan penetapan pemenang dengan cara melanggar prinsip persaingan usaha sehat ditunjukkan melalui persekongkolan yang terjadi dalam tender proyek multi years di Riau, sedangkan penyimpangan terhadap syarat kelulusan tahap pembuktian kualifikasi ditunjukkan melalui ditetapkannya pemenang tender yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha yang sah yaitu pada kasus CV. Swakarya, dan masuk dalam daftar sanksi denda di KPPU yaitu pada kasus PT. Kencana Redo. Adapun mengenai mekanisme sanggahan, pengguna jasa menjawab surat sanggahan melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada kasus CV. Swakarya dan PT. Kencana Redo."

"Tesis ini membahas tentang Penerapan Peraturan Presiden Bersifat Mendesak Yang Ditentukan Oleh Presiden Untuk Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistim Hukum Nasional (Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keberadaan peraturan presiden jika merujuk pada UUD 1945 tidak disebutkan secara langsung, yang ada hanya peraturan pemerintah sebagai produk eksekutif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur materi muatan perpres yaitu materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, dan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun dengan adanya Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah meniadakan tahapan penyusunan peraturan presiden yaitu pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian (PAK) dan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Hasil dari penelitian tesis ini adalah Presiden mempunyai kewenangan membentuk peraturan presiden yang berasal dari delegasi kewenangan atau atribusi kewenangan. Beberapa contoh peraturan presiden yang dibentuk berdasarkan Pasal 66, ternyata tidak implementatif dan menimbulkan kegaduhan publik, sehingga status Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 dalam sistim hukum nasional, tidak tepat secara ilmu pengetahuan perundang-undangan, asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta RPJM ke-3 (2015-2019) bidang hukum.

---

This thesis discusses the Application of Urgent Presidential Decree Predefined By President To Governance Needs In The National Legal System (Based On Article 66 of Presidential Decree Number 87 Year 2014 On The Implementation of Law Number 12 Year 2011 About The Establishment of Legislation). The existence of the presidential decree refers to 1945 is not mentioned directly, there is only government regulation as the executive products. The Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation has been set the material content of presidential decree which are material that was ordered by the Act, material to carry out government regulation, and materials to carry out the implementation of governmental power. Under the Article 1 point 1 of Law No. 12 year 2011, the formation of legislation consists of planning, arrangement, discussion, approval or establishment and promulgation. However, the presence of Article 66 of Presidential Decree Number 87 Year 2014 on the Regulation on the Implementation of Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation has excluded the sequences of presidential decree arrangement, which are not forming inter-ministerial committee and / or inter non-ministerial (PAK) and processing of harmonization, rounding and stabilization of conception. The results of this thesis shows that president has the authority to form a presidential derived from the delegation of authority and the authority of attribution. Few examples of the presidential decree which was established by the provisions of Article 66 shows that it is not implementable and it causes a public outcry, so that the position of Article 66 of Presidential Decree No. 87 year 2014 in the national legal system is not appropriately fit to the science of laws and regulations, principles of formation and substance of the legislation and the 3rd Development Plan (2015-2019) of the legal field."