Bentuk perlindungan hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pasca pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (Studi putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018) = Form of legal protection for land deed making officials (PPAT) subsequent to the law of the Republic of Indonesia regarding notary profession (Study of MPD decision No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018).

Perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas satuan rumah susun yang hak atas tanah bersama berada di atas tanah hak pengelolaan (analisis kasus :apartemen mangga dua court)

Analisis perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan di Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort = Analysis of legal protection for policy makers in Bank Indonesia on doing of its function as lender of the last resort / Eva Aderia Simanjuntak

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan: studi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-1.AH.02.04 tahun 2018 = Legal protection for people who make deeds before the notary who have been dismissed: study on the Decision of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-1.AH.02.04 of 2018

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dikaitkan dengan sistem publikasi negatif bertendensi positif dalam sistem pendaftaran tanah secara elektronik: Studi banding dengan negara Australia = Legal protection for landholders associated with a negative-positive publication system in electronic land registration: A comparative study with Australia