Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Kerjasama dalam kegiatan usaha jasa pertambangan menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Cooperation in mining services business activity according to Law of the Republic of Indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining / Raja Baringin Grahita Natha

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Pengalihan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya dalam perspektif hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945

Dampak potensial akibat penarikan kembali kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat = Potential impact of the withdrawal of the authority to issue mining business permit from the regional government to the central government.