Penggunaan hak interpelasi sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat setelah amandemen undang-undang dasar tahun 1945 = An usage of the rights of interpellation as the implementation of the house of representatives oversight functions after the amandement of the constitution of 1945

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Tentang dan sekitar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah : studi kasus pada penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Banyumas = Council position as the local government in the implementation of local legislation function : case study on preparation of local regulations in the District Council Banyumas

Rekonstruksi Relasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Reconstruction of the Relations between the DPR and the DPD regarding Budget Oversight