Desentralisasi Asimetris bagi Provinsi Timor Timur berdasarkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Portugal = Asymmetric Decentralization for the East Timor Province based on the Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Portugal

Perbandingan bobot tugas camat dekonsentrasi dan desentralisasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Hubungan antara transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah pusat ke daerah

Kesiapan penataan kembali struktur birokrasi dan pemberdayaan pemerintah daerah dalam menghadapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Studi kasus di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan

Kewenangan pengawasan pemerintahan propinsi terhadap pemerintahan daerah kabupaten dan kota setelah perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945