Kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan uu no.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara setelah berlakunya uu no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah = District authority in the management of mineral and coal mining under law no 4 years 2009 on mineral and coal mining after enactment of law no 23 year 2014 on regional government

Analisis kedudukan PKP2B berdasarkan perubahan ketentuan mengenai kontrak pertambangan menurut UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Analysis coal mining agreement position based on amandement of provisions on mining contracts according to law number 11 of 1967 regarding principal provisions of mining and law number 4 of 2009 regarding mineral and coal mining

Tinjauan kebijakan hukum pertambangan yang berkeadilan bagi investor dan pemerintah pasca berlakunya UU No 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara: studi kasus PT X sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan nikel = Review of equitable law in mining policies for both investor and government after the enactment of law No 4 year 2009 concerning mineral and coal mining: case study of PT X a foreign investing company within business scope of nickel mining

Kerjasama dalam kegiatan usaha jasa pertambangan menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Cooperation in mining services business activity according to Law of the Republic of Indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining / Raja Baringin Grahita Natha

Kaedah pertambangan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara