Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering

Notaris merahasiakan isi akta dihubungkan dengan kedudukannya sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary keep the contents of the deed linked to his position as a reporting party in Government Regulation Number 43 of 2015 concerning reporting parties in the prevention and eradication of money laundering act

Perlindungan hukum terhadap notaris/ppat yang melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan wajib pajak peserta pengampunan pajak = Law protection for notary who report suspicious financial transaction of taxpayers participating in tax amnesty

Akibat Hukum Pelaksanaan Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 84/Pdt.G/2019/Pta.Jk) = The Legal Consequences Of The Implementation Of The Office Notary In The Making OF The Deed Of Will (The Analysis Of The High Religious Court Decision Case Number: 84/Pdt./2019/PTA.JK

Keabsahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Mengatur Akibat Hukum Perceraian di Hadapan Notaris Tanpa Diikuti Pengesahan oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62/PDT/2022/PT DKI) = The Legality in Making a Postnuptial Agreement that Stipulates the Legal Consequences of a Divorce Attested by a Notary without being Followed by the Ratification from the Civil Registry Office (Study of the Verdict of the High Court for the Special Capit