Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Restricting The Amount of Notarial Deeds According to Notary Code of Ethics and Law No 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position.

Ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum = Discrepancy between the recommendations of The Local Supervisory Council and the decision of The Regional Supervisory Council to the decision of The Central Supervisory Council Number 19/B/MPPN/XII/2017 against the sale and purchase agreement legally flaw

Implikasi dari pembuatan akta pendirian yayasan yang memiliki nama yang sama (studi kasus Putusan Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks) = The implication of making a foundation deed which has the same name (learning the Decision of Makassar District Court Number:98/Pdt.G/2017/PN.MKS.)

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Jual Beli yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sah sebagai Para Pihak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.PTK) = Accountability of Notary as Acting Author of Land Deed for Purchase Deed which does not Include All Legal Heirs as Participants (Pontianak District Court Decision Study Number 60/Pdt.G/2018/PN.PTK).

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pembatalan Akta Jual Beli yang Surat Kuasanya Palsu dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/Pdt/2017/PT. YYK) = Notary/Land Deed Official Responsibility for The Cancellation of The Sale and Purchase Deed which Power of Attorney was Forged and without The Approval of The Land Owner (Case Study of Yogyakarta High Court Decision Number 106/Pdt/2017/PT.YYK).