Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Politik hukum hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = The legal politics of financial relations between the center and the regions in terms of Law number 1 of 2022 concerning financial relations between the center and regions and Law number 23 of 2014 concerning Regional Government

Dinamika Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = Dynamics of Supervision of Regional Regulations After the Birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

Penyelesaian sengketa tapal batas antar kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah = Settlement of border inter-regency/city border disputes based on law number 23 of 2014 concerning regional government

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit