Analisa kewenangan penyelidikan dan penyidikan badan narkotika nasional berdasarkan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu = Analysis of investigation and inquiry responsibilities of the national narcotics board based on the law no. 35 of the year 2009 on narcotics in establishing the integrated criminal justice system

Strategi penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang narkotika di Badan Narkotika Nasional = Asset tracking strategy to combating narcotics money laundering in national narcotics board

Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indionesia (Studi Tentang Penggunaan Diskresi Oleh Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika). = Discretion In The Criminal Justice Process In Indonesia (Study of the Use of Discretion by Indonesian National Police Investigators in Investigating Crimes of Narcotics Abuse).

Pengukuran tingkat kapabilitas pengelolaan pengaduan instansi berdasarkan kerangka kerja ITIL pada aplikasi SP4N LAPOR: studi kasus Badan Narkotika Nasional = Measurement of capability levels based on the ITIL framework in the agencies complaint management action plan on the SP4N application report: a case study of the National Narcotics Board

Justice collaborator sebagai syarat remisi terhadap narapidana tindak pidana khusus berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 (studi kasus rekomendasi justice collaborator bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Rutan Pondok Bambu) = Justice collaborator as a requirement for remission towards special crimes convict based on government's regulation number 99 year 2012 (recommendation as justice collaborator for narcotic crimes' convict in Pondok Bambu correctional facility)