Pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah

Dinamika Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = Dynamics of Supervision of Regional Regulations After the Birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

Kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri sebagai executive control terhadap pemerintah daerah = Regional regulation annulment by minister of internal affairs as executive control for regional government

Kegagalan upaya pemekaran daerah di Indonesia (Studi kasus gerakan presidium pembentukan Provinsi Cirebon dalam upaya pemekaran Provinsi Cirebon periode tahun 2000-2018 = The failure of regional expansion efforts in Indonesia (Case study of the presidium movement for the establishment of the Province of Cirebon in the efforts to expand Cirebon Province for the period of 2000-2018.

Posisi Wakil Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia