Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

Pertimbangan Unsur Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana; Studi Kasus Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi = Consideration of Intentionality as a Basis for Criminal Liability; Case Study of the Application of Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law at the Corruption of Court

Pembuktian unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus way

Pertentangan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Azas equality before the law) dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan terhadap pejabat negara tertentu = Contradiction article 27 paragraph (1) of the constitutions 1945 (Principle of equality before the law) in corruption's investigation process committed by the spesific state official