Pembatalan akta yang dianggap cacat hukum yang dilakukan oleh seorang notaris /PPAT

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina

Akibat hukum keberpihakan notaris/ppat dalam pembuatan akta jual beli atas tanah (studi putusan makamah agung nomor 1175 k/pid/2016) = Legal concequences of notary/ppat allegiance in making the deed of sale and purchase of land (study of the verdict of sepreme court of the republic of Indonesia number 1175 k/pid/2016)

Implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai tergugat atau turut tergugat dalam pembatalan Akta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 15/PDT.G/2018/PN.TNG = Implication and legal protection of Notary/PPAT as Defendant or Co-Defendant in the Cancellation of Deed in Tangerang District Court Decision Number 15/PDT.G/2018/PN.TNG

Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2379/PID.B/2018/PN Tng) = Legal Consequences Deed Of Sale & Purchase Which Made By Notary/PPAT Employees (Study Of Decision Of The Tangerang State Court Number 2379/PID.B/2018/PN TNG)