Hukum pembuktian tindak pidana korupsi

Pergeseran ajaran melawan hukum materiil ddalam tindak pidana korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Prp Tahun 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 = The Shift of Substantive law concept in corruption cases since applicability of act no. 24 in 1960 until act No. 20 in 2001 jo. act No. 31 in 1999

Tinjauan yuridis mengenai pembuktian tindak pidana korupsi menurut undang-undang no. 20 tahun 2001

Penerapan pembalikan beban pembuktian perkara gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf A UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi : studi kasus dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Gayus Tambunan Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika = Reversal of the burden of proof case application of gratification according to the provision on Article 12 B of paragraph 1 letter A in Act No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning the amandment of Act No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption : case study Gayus Halomoan Pertanahan dan Dhana Widiatmika / Erni Pramoti

Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi