Hukum perlindungan konsumen

Hukum Perlindingan Konsumen

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT X Dengan Badan Publik Y) = Legal Protection For Parties With Good Faith in Government’s Procurement of Goods and Services (Case Study of PT X and Public Agency Y)

Bentuk perlindungan hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pasca pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (Studi putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018) = Form of legal protection for land deed making officials (PPAT) subsequent to the law of the Republic of Indonesia regarding notary profession (Study of MPD decision No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018).