Legal effect of nullity on loan agreement violating obligation to use Indonesian language in agreements as stipulated by article 31 of law no. 24 of 2009 to the performing party (case study: 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar) = Akibat hukum perjanjian pinjaman batal demi hukum karena melanggar kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian menurut pasal 31 undang-undang No. 24 tahun 2009 terhadap pihak yang berprestasi (studi kasus no. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pasal 31 undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan ditinjau dari hukum perjanjian = Obligation to use bahasa indonesia as stipulated in article 31 law of the republic Indonesia number 24 of 2009 regarding national flag language emblem and song in view of legal agreement agreement law / Cokro Vera

Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015-2021 = Cancellation of the Agreement due to Violation of the Obligation to Use Indonesian Language under the Law Number 24 of 2009: A Comparative Study of Courts Decisions 2015-2021

Analisis mengenai penggunaan Bahasa Indonesia di dalam kontrak menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lagu kebangsaan dan lambang negara (Studi Kasus Putusan no. 451/Pdt.G/2012/PN.JKT. BAR.) = An analysis regarding mandatory use of Indonesian National Language in a contract Based on Law No. 24 year 2009 on national flag, language, emblem and anthem (Case Study Decision no. 451/Pdt.G/2012/PN.JKT. BAR.)

Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dan undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan: studi kasus: perjanjian sewa menyewa gedung kantor berbahasa Inggris antara PT. X dan PT. Y = Violation of the obligation of the use of the Indonesian language in agreement judged from the validity of the agreement and its relation to the effectiveness of law number 24 of 2009 on flag, language, state symbol and national anthem