Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta : analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 20 ayat (1) tentang Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dalam kaitannya pengangkatan PPPK dalam jabatan pimpinan tinggi = Judicial review of the appointment of civil servants in positions within the government of Jakarta : analysis of law no 5 of 2014 on state civil apparatus article 20 (1)

Peran lembaga pemerintah dalam manajemen aparatur sipil negara ditinjau dari undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = The roles of government authority in state civil apparatus management pursuant to law no 5 of 2014 concerning on state civil apparatus

Kedudukan hukum pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara berdasarkan undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Legal position of government employees non state civil apparatus based on undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Charging high leadership position in act no 5 of 2014 on state civil apparatus

Permasalahan Tata Kelola Aparatur Sipl Negara Secara Desentralisasi Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara = The Problems of State Civil Apparatus Centralized Management In Indonesian Act No. 5 of 2015 Concerning State Civil Apparatus