Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Tanah Letter C Yang Tidak Diukur Oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/PDT/2021) = Responsibilities of Land Deed Officials for Letter C Land Sale and Purchase Deeds That Are Not Measured by the Surabaya City Land Office (Study of Supreme Court Decision Number 71 PK/PDT/2021)

Peralihan penguasan tanah yang dikuasai berdasarkan surat izin mempergunakan tanah (occupatie vergunning) dalam perspektif hukum tanah di Indonesia : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 PK/Pdt/2015 = The transfer of land occupation based on land occupation license (occupation vergunning) from the perspective of Indonesian land law : the analysis of the Supreme Court Verdict No. 629 PK/Pdt/2015

Konsep bank tanah sebagai solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia = Land banks concept as solution in order to overcome land acquisition issues for public purposes judging from land law concept in Indonesia

Implementasi Pengecekan Sertipikat Hak atas Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat = The Implementation of Electronic Land Rights Checking at the Pontianak City Land Office, West Kalimantan Province

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengosongan tanah atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya = Authority of the regional government in implementing the disposal of land for use of land without rightful permits or proxies