Kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = The authority of the supervisory board of the corruption eradication commission in issuing permits for wiretapping, searching and confiscation from a constitutional law perspective.

Independensi Penyidik Tipikor Di Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengalihan Status Kepegawaian Monjadi Pegawoi Negori Sipil = Independency of Corruption Investigators in the Corruption Eradication Commission in the Transfer of Employee Status to Civil Servants

Perlindungan Hak Atas Privasi Subjek Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = The Protection of the Rights to Privacy of Tapping Subjects of the Corruption Eradication Commission Based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengeksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap = The authority of the corruption eradication commission to execute legally binding verdict

Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi = Analysis of the Implementation of Policies for Handling Money Laundering at the Corruption Eradication Commission (KPK)