Mining Law: Survey of Indonesia economic law Padjadjaran University law school

Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubar = Reduction the Authority of Local Governments in Mining Business Activities in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal

Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Tinjauan terhadap tanah perwatasan yang berada dalam wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Kaltim Prima Coal dihubungkan dengan hukum pertambangan berdasarkan putusan mahkamah agung no. 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 33/Pdt-G/2012/PN-SGT = A review on tanah perwatasan in pt kaltim prima coal s coal contract of work area related with mining law based on judicial court decree number 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA and sangatta district court decree number 33/Pdt-G/2012/PN-SGT

Tinjauan kebijakan hukum pertambangan yang berkeadilan bagi investor dan pemerintah pasca berlakunya UU No 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara: studi kasus PT X sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan nikel = Review of equitable law in mining policies for both investor and government after the enactment of law No 4 year 2009 concerning mineral and coal mining: case study of PT X a foreign investing company within business scope of nickel mining