Iqbal Rullya R.
Implikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyerahkan protokol tanpa usul permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/XII/2017 = Implication of criminal sanctions against notary proven providing criminal acts of corruption and submitting protocol without proposal of request to Notary Supervisory Board : case study of decision of Supervisory Board of Notary Center Number 10/B/MPPN/XII/2017
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis Membership
Feisya Amalia Ghaisani
Perlindungan hukum dan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama studi kasus. Studi kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 04/B/MPPN/VII/2017 = Legal protection and sanctions against notary who does not provide copy of deeds over a long relative period. Case study : verdict of supervisory board of notary center No. 04/B/MPPN/VIIv/2017
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis Membership
Astrid Trishanty Putri
Kewenangan notaris yang dijatuhi pidana penjara dan implikasi hukum terhadap aktanya (studi putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 18/B/MPPN/XII/2017) = Authority of notary who detained on prison criminal and law implication towards his deed (case study of notary center examining board verdict number 18/B/MPPN/XII/2017)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership
Monika Yulianti Hadiwidjaja
Asas praduga sah bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 K/Pid/2010 = Presumption of validity principle for notary in regards to the deed they made : case study Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1099 K/Pid/2010 / Monika Yulianti Hadiwidjaja
2013
 UI - Tesis Membership
Marianus Mendrofa
Kewenangan Penghapusan Merek Atas Prakarsa Menteri Terhadap Merek Terdaftar Dan Telah Ada Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 196/G/2020/PTUN-JKT) = Authority for Removal of Marks on the Initiative of the Minister against Registered Marks and There Has Been a Court Decision That Has Permanent Legal Force (Case study: Decision of the State Administrative Court Number: 196/G/2020/PTUN-JKT)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
 UI - Tesis Membership