Kewenangan pegawai bea dan cukai sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana kepabeanan berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kefabeanan (studi kasus praperadilan HA. Abdul Waris Halid)

Kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan penyidik Polri dalam upaya paksa penahanan (studi kasus penahanan tersangka Erni Rusdiana dalam tindak pidana pemalsuan pita cukai)

Kedudukan dan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

Mekanisme koordinasi penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan