Penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai bentuk upaya pemaksa dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara: studi putusan nomor 178/G/2011/PTUN.Jkt = Implementation of dwangsom as forcement in law decision of state administrative court: case law decision no 178/G/2011/PTUN.Jkt

Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Eksistensi pengadilan pajak dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Eksistensi justice of Iease in [code/law] number 48 year 2009 about judicial power

Analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap kesalahan pelabelan obat anestesi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan = Juridical analysis of consumer protection against error anesthesia drug labeling reviewed from The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and The Law Number 36 Year 2009 on Health

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradialn Tata Usaha Negara (PTUN) di lengkapi UU RI No 49 th 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; UU RI No.2 Th. 1986 tentang peradilan umum; UU RI no. 8 th 2004 tentang perubahan atas UU RI no.2 th 1986 tentang peradilan umum; UU RI No.5 th. 1986 tentang PTUN; UU RI no.9 th. 2004 tentang perubahan atas UU RI no.5 1986 tentang PTUN; UU RI no. 48 th. 2009 tetang kekuasaan Kehakiman; UU Ri No. 18 Th. 2003 tentang Advokat