Pelanggaran masa iddah ditinjau dari hukum Islam, UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: studi kasus Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2085/Pdt.G/2004/PA.Ts = Analysis of delinquency to iddah period in terms of Islamic law Marriage Act number 1 of 1974 compilation of Islamic law : case study of Religious Court's Verdict number: 2085/Pdt.G/2004/PA.Ts

Akibat hukum pembatalan perkawinan poligami oleh isteri pertama terhadap pembagian harta bersama dan hak-hak isteri kedua : studi kasus putusan pengadilan tinggi agama Pekanbaru nomor 42/pdt.g/2017/pta.pbr = Legal consequences resulted by the annulment of polygamous marriage by the first wife towards the division of matrimonial property and the second wife's rights : case study on the verdict of Pekanbaru religious high court no. 42/pdt.g/2017/ pta.pbr

Kedudukan dan Akibat Hukum Bagi Perempuan yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan = Status and Legal Consequences For Woman in Unregistered Marriage According to Islamic Law, Marriage Law No. 1/1974, Compilation of Islamic Law and the Draft Bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage

Analisis yuridis mengenai dispensasi perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama = Juridical analysis of the dispensation of marriage in law of marriage No.1 year 1974 and Islamic Law Compilation (Case study Determination of the District Court and Muslem Court)

Tinjauan yuridis terhdap akibat hukum atas status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas namakan suami setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 of 1974 tentang perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2) = Juridicial review of the legal status of wife s assets after divorce that was given to her as a grant on behalf of the husband according to Islamic law and marriage law No. 1 of 1974 (Analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2)