Inkonsistensi penerapan syarat sah pailit terhadap permohonan kepailitan BUMN Persero menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU = Inconsistency in the application of legal bankruptcy requirements to Bankruptcy Applications for State-Owned Enterprises (BUMN) according to Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Litigation

Kewenangan Kreditor dalam Melakukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Studi Kasus: PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Angkasa Pura II) = Creditor's Authority in Applying for Bankruptcy and Suspension of Payment against Persero State-Owned Enterprises (Case Study: PT Merpati Nusantara Airlines and PT Angkasa Pura II)

Analisis yuridis terhadap PT. Indonesia Power sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hukum kepailitan: studi kasus putusan pengadilan nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. = Judicial analysis of PT. Indonesia Power as State-Owned Enterprise subsidiaries in bankruptcy law: case study: court decision number 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Jkt.Pst

Tinjauan yuridis terhadap syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan

Kepailitan terhadap bank : suatu tinjauan hukum atas putusan pengadilan mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap bank