Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia (suatu tinjauan dari aspek tugas dan wewenangnya)

Eksistensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari Gessetzgebungswissenschaft)

Melacak Pergulatan perebutan kemenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah di bidang mineral dan Batubara.

Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the President’s Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009

Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan (kajian mengenai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstructural oleh perancang peraturan perundang-undangan) = The Authority of The Minister of Law and Human Rights in Harmonizing The Draft Legislation / Bhaktiarsa Bagus Syaifullah