Peranan pejabat terkait dalam terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dihadapan notaris/pejabat pembuat akta tanah di kota Tanggerang

Peranan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi penerimaan negara dan fungsi strategis pejabat pembuat akta tanah/notaris dalam rangka pengenaan dan pengamanannya

Efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta

Peran Koordinasi Pemungutan Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta

Pengaruh pelaksanaan bea perolahan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) berkaitan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan