Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh pengadilan tata usaha negara sebagai bentuk penyelesaian sengketa kepemilikan ganda (analisis kasus pembatalan sertipikat hak guna bangunan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta No. 01.G.TUN/2005/PTUN.JKT)

Pemindahan hak milik atas tanah secara jual beli dan praktek pengurusan pendaftaran tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacad hukum di Wilayah Kotamadya Jakarta timur (analisis kasus: putusan Pengadilan Negeri Jkarta Pusat No. 636/PDT/G/1988/PN.JKT.PST, tanggal 13 Desember 1988 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-XI-1999, tanggal 3 Maret 1999)

Penguasaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing berdasarkan 'Nominee Arrangement' (Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2236 K/Pdt/2004)