Kebijaksanaan Pemerintah 23 Mei 1995 Tentang Tarip Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan Tata Niaga Impor Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor LPTE / KB Penanaman Modal Perizinan dan Restrukturisasi Usaha

Kebijakan pemerintah 23 Mei 1995 : tentang bea masuk dan bea masuk tambahan tata niaga impor, entrepot produksi untuk tujuan ekspor EPTE/KB penanaman modal perizinan dan restrukturisasi usaha Menteri Keuangan R.I.

Pedoman peraturan kebijaksanaan pemerintah tentang tata cara pembayaran pengembalian bea masuk dan bea masuk tambahan dilengkapi: surat edaran bersama nomor: SE-28/PJ/1994; nomor: SE-04/BE/1994 dan surat edaran bersama, nomor: SE-17/BC/1994; nomor: SE-05/BE/1994

Upaya peningkatan ekspor nonmigas melalui fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk memerlukan pranata hukum yang berkualitas

Pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE : studi kasus terhadap perusahaan teraktif pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta = The Impact of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility sceme (case study for the most active companies in directorate general of customs and excise regional office Jakarta)