Proses penyelesaian sengketa pilkada pasca perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Kedudukan kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum terhadap keabsahan jabatannya = Legal standing of elected regional heads involved in legal cases against the legality of his position

Disparitas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) = The Disparity in Handling Violations of the Administration of Elections for Governors, Regents and Mayors in Law Number 10 of 2016 and Handling of Violations of Election Administration in Law Number 7 of 2017 by the Election Supervisory Body (Bawaslu)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi: Kajian terhadap peran penyelenggara pemilihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengantisipasi pelanggaran = Implementation of regional head elections in the midst of a pandemic: A study on the role of election organizers in increasing public participation and anticipating violations.

Analisis Hukum Kewajiban Pemenuhan Kuota 30% Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berdasarkan Perspektif Ham = Legal Analysis Of The Obligation To Fulfill The 30% Quota For Women's Involvement In General Elections According To Law Number 7 Of 2017 Concerning Elections Based On A Human Rights Perspective