Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia

Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Minangkabau Ditinjau dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Analisa Kasus)

Sebagai Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Catatan sipil (Analisis Putusan PN No. 33/PDT.G/1995/PN.JKT.SEL)

Sistem perkawinan orang Jepang

Penolakan Harta Perkawinan Sebagai Boedel Pailit atas Dasar Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim = The Refusal of Marriage Property as Bankruptcy Property Based On Unregistered Prenuptial Agreement Case Analysis No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim