Keputusan Presiden. Pembangunan pengusaha nasional: kumpulan keppres-keppres

Pertanggungjawaban hukum keuangan dalam BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah : analisa penyalahgunaan keuangan dalam BUMN

Pertanggungjawaban Direksi PT. Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh BUMN : Analisis hukum keuangan publik terhadap divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina = Responsibility of board of Directors of PT. Pertamina in alleged bid rigging conducted by State Owned Enterprise : Legal analysis of public finances against divestment of two VLCCvlcc tanker units of PT. Pertamina

Pengelolaan harta kekayaan negara : suatu tinjauan yuridis

Diskresi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Discretion in state financial management as stipulated in Article 25 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration