Benturan kepentingan pengelotaan hak atas hutan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat:Analisa terhadap putusan PTUN tentang pencabutan ijin usaha perkebunan kelapa sawit KPKS Bukit Harapan

Benturan kepentingan pengelolaan hak atas hutan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat (analisa terhadap putusan PTUN tentang pencabutan ijin usaha perkebunan kelapa sawit KPKS Bukit Harapan)

Analisa harmonisasi ketentuan pemerintah daerah Kabupaten/ kota dengan pemerintah pusat terkait pungutan retribusi menara telekomunikasi : studi kasus Pemerintah Kota Lampung = Analysis harmonization of district/regional government regulation with central government related to retributions of telecommunication towers : case studies, local government of Lampung

Pengelolaan BUMN dalam hubungannya dengan akomodasi kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah: studi kasus PT. Semen Tonasa

Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah