Pemisahan Wewenang antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ditinjau dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peranan Hukum Korporasi di Indonesia Berkaitan dengan Upaya Mendukung Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) oleh Dunia Usaha (Analisis Atas Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)

Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Akta Notaris (Tinjauan terhadap Beberapa Pasal dalam Undang-undang No.16 Tahun 2001 yang Perlu Dimasukkan dalam Akta Notaris)

Aspek-Aspek HAM dalam Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksanaannya

Implementasi Peranan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Pasca Undang-undang No.22 Tahun 1999