Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besaran pengaruh sikap, norma subjektif dan kendali perilaku terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Neto. Penelitian dilakukan terhadap 220 responden di wilayah Kota Bekasi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dan Bekasi Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Model dan Teori yang digunakan adalah Theory Of Planned Behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto. Kendali perilaku tidak berpengaruh secara signifikan, karena masih ada kesulitan dalam pelaporan dan memperoleh informasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan neto serta Wajib Pajak masih merasa kurang mampu untuk memberlakukan perilaku tersebut.

---

The Objective of this research is to determine the influence and how large the influence of attitudes, subjective norms and behavioral control on the intention of individual moslem taxpayer to use zakah as net income deduction. This research has 220 respondents (purposive sampling) in the city of Bekasi. The Respondents are taxpayer in Small Tax Office (STO) North Bekasi and South Bekasi. Data analysis was performed by Structural Equation Modeling base on Theory of Planned Behavior. The results of the research shows that there is a positive and significant influences of attitude toward of behavior and Subjective norm towards Moslem individual taxpayer intention to use zakah as a net income deduction. Perceived Behavioral Control does not have influencesignificantly,because there are still difficulties in reporting and obtaining information about the zakah as a net income deduction and the Taxpayers still feel less able to enforce this behavior."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pobabilitas overeducation dan undereducation serta sejauh mana overeducation dan undereducation tersebut berpengaruh terhadap penghasilan. Data yang digunakan adalah data Sakernas 2013. Status ORU (overeducation, requirededucation dan undereducation) diukur menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa lama bersekolah, umur, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas overeducation dan undereducation. Overeducation memiliki hubungan negatif dengan penghasilan, sedangkan undereducation memiliki hubungan positif. Hasil yang sama ditemukan setelah dibuat model terpisah menurut jenis kelamin dan jenis pekerjaan kecuali pada pekerja white collar, di mana undereducation tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghasilan.

---

ABSTRACT

The objective of this research is to identify the determinants of overeducation and undereducation and how these determinants influence earnings using the 2013 Sakernas data. The ORU (overeducation, requirededucation and undereducation) status is measured by using the values of mean and standard deviation. The results show that years of schooling, age, sex, and region have significant effect on probabilities to have overeducation and undereducation status. Overeducation and undereducation have negative and positive impacts on earnings, respectively. Separate models by gender and by occupation show the same results, except for white collar employees where undereducation has no significant impact on earnings."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak dinamika penduduk terhadap lingkungan yang diukur dengan jumlah emisi CO2 pada lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Dengan metode multilevel fixed effect untuk data kelima negara tersebut tahun 1970-2010, ditemukan bahwa semua variabel bebas, yaitu jumlah penduduk, angka urbanisasi, proporsi penduduk usia kerja dan kontribusi industri dalam PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap emisi CO2. Yang berpengaruh paling besar terhadap jumlah emisi CO2 adalah proporsi penduduk usia kerja sedangkan yang berpengaruh paling kecil adalah jumlah penduduk. Temuan ini membuktikan bahwa dinamika penduduk berpengaruh terhadap lingkungan.

---

This research aims to analyze the impact of population dynamics on environment measured by the size of CO2 emissions using the data of five ASEAN countries, which are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. The results of multilevel fixed effect method on the data of these five countries from 1970-2010 show that all the independent variables?population size, urbanization rate, proportion of working-age population, and share of industry in GDP?have positive impact on CO2 emissions. Proportion of working-age population has the strongest impact, while population size has the weakest impact. These results prove the impact of population dynamics on the environment."

"Kekalahan Jepang pada perang dunia II membawa sebuah dampak besar kepada negara Jepang. Kekalahan Jepang pada saat itu membawa sebuah perubahan pada memori kolektif bangsa Jepang yang kelak akan bertahan selama puluhan tahun. Hal ini dapat terlihat dengan kebijakan pertahanan bangsa Jepang. Bangsa Jepang merasa bertanggung jawab terhadap kekejaman yang telah mereka lakukan selama perang dunia II, sehingga mereka membuat sebuah undang-undang yang menyatakan mereka selamanya akan meninggalkan perang dan tidak akan mengakui keberadaan angkatan bersenjata. Sebuah Konstitusi yang kemudian dijuluki Konstitusi Pasifis. Tapi seiring berkembangnya dinamika hubungan internasional, keberadaan pasal ini menjadi sebuah hal yang bersifat paradoks. Pada saat ini Jepang memiliki angkatan bersenjata yang memiliki anggaran terbesar ketiga di dunia. Sementara interpretasi konstitusi hanya menyebutkan Jepang boleh memiliki angkatan bersenjata untuk keperluan pertahanan. Kehadiran Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang membawa Jepang kepada sebuah langkah baru, menuju perubahan Konstitusi. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menangkap bagaimana perubahan ini kemudian tercermin melalui sebuah fenomena budaya populer Jepang, yaitu serial animasi Gundam.

---

Japan's defeat at World War II gives a huge impact to the Japanese people. The defeat is causing the Japanese people collective memory to be changed, and it was unchanged for decades after it. The Japanese people feel the responsibility for the cruelty that they came up with, which is causing them to create a constitution that state the renunciation of war and will never admitting any military power. This Constitution is called the Pacifist constitution. But at present, Japan have a third largest defense budget, yet their constitution interpretation still insist that this "Self Defense Force" is for defense purposes only. Through this research, I would like to analyze three Gundam movies from three different era, which will show us how Japanese have changed their collective memory of a traumatic one in World War II. Also, I am analyzing and find out how the Japanese have change from the traumatic past to the current society which is shown by the popular culture phenomenon, Gundam."

"Pada tanggal 11 Maret 2011, Jepang dilanda bencana alam gempa bumi dan tsunami, yang kemudian diikuti dengan insiden kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima. Rentetan bencana itu selanjutnya memberikan pengaruh dalam tiap aspek kehidupan masyarakat Jepang, termasuk juga di dalamnya adalah aspeksastra.Penulis-penulis Jepang mengekspresikan tanggapan mereka atas peristiwa bencana tersebut dengan berbagai macam cara. Umumnya karya-karya mereka menitikberatkan pada trauma korban dan kondisi sosial pasca bencana, khususnya kondisi yang berhubungan dengan peristiwa kebocoran PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) di Fukushima.Penulis tertarik untuk mengkaji tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh para penulis Jepang terkait dengan bencana Higashi Nihon Daishinsai tersebut. Beberapa tanggapan tersebut dituangkan dalam bentuk cerita pendek yang secara tidak langsung merefleksikan isi hati para penulis sebagai bagian dari masyarakat Jepang. Kumpulan cerita pendek tersebut diterbitkan dalam satu buku yang berjudul 「それでも三月は、また」(Soredemo sangatsu wa, mata). Tiga belas dari lima belas cerita pendek yang ada di dalamnya, yaitu #12300;不死の島」(Fushi no Shima) karya Tawada Yoko,「おまじ ない」(Omajinai) karya Shigematsu Kiyoshi, ｢夜泣き帽子｣(Yonaki boushi) karya Ogawa Yoko, ｢神様２０１１｣(Kamisama 2011) karya Kawakami Hiromi, ｢三月の 毛糸｣(Sangatsu no Keito) karya Kawakami Mieko, 「ルル」(Lulu) karya Ishii Shinji,｢美しい祖母の聖書｣(Utsukushii Sobo no Seisho) karya Ikezawa Natsuki, ｢ピース｣ (Piisu) karya Kakuta Mitsuyo,「十六年後に泊まる」(Jyuuroku Nen go ni Tomaru) karya Furukawa Hideo,｢日和山｣(Hiyoriyama) karya Saeki Kazumi , ｢ユーカリの小 さな葉｣(Yuukari no Chiisana Ha) karya Murakami Ryu, dan 「惨事のあと、惨事の まえ」(Sanji no Ato, Sanji no Mae) karya David Peace.Kesamaan yang terdapat dalam cerita-cerita pendek tersebut adalah adanya deskripsi mengenai kondisi sosial dan trauma pasca Higashi Nihon Daishinsai. Penulis berencana untuk menganalisis kondisi sosial dan trauma pasca bencana dalam cerita-cerita pendek tersebut, dan menghubungkannya dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang berangkat dari keyakinan bahwa sastra adalah cerminan dari kondisi masyarakat;

---

On March 11 2011, Japan has experienced a strong earthquake and tsunami which was followed by a nuclear meltdown in Fukushima. Those disasters gave an impact to every aspect of Japanese life, including literature aspect.The Japanese writers expressed their thoughts about the disaster in certain ways. Their works are often emphasized on victim?s trauma and social condition after disaster, particularly the condition which is related to the meltdown of nuclear power plants in Fukushima.I am interested in reviewing the writer?s thought regarding Higashi Nihon Daishinsai?s disaster. Some of the thoughts were written in the form of short stories which reflected the writers thought as a member of Japanese society. Those short stories were published in a collection titled 「それでも三月は、また」(Soredemo sangatsuwa, mata). Thirteen of fifteen short stories inside are:「不死の島」(Fushi no Shima) written by Tawada Yoko,「おまじない」(Omajinai) written by Shigematsu Kiyoshi, ｢夜泣き帽子｣(Yonaki boushi) written by Ogawa Yoko, ｢神様２０１１｣(Kamisama 2011) written by Kawakami Hiromi, ｢三月の毛糸｣(Sangatsu no Keito) written by Kawakami Mieko, 「ルル」(Lulu) written by Ishii Shinji, ｢美しい祖母の聖書｣ (Utsukushii Sobo no Seisho) written by Ikezawa Natsuki, ｢ピース｣(Piisu) written by Kakuta Mitsuyo,「十六年後に泊まる」(Jyuuroku Nen go ni Tomaru) written byFurukawa Hideo,｢日和山｣(Hiyoriyama) written by Saeki Kazumi , ｢ユーカリの小さ な葉｣(Yuukari no Chiisana Ha) written by Murakami Ryu, and 「惨事のあと、惨事 のまえ」(Sanji no Ato, Sanji no Mae) written by David Peace.The resemblance between those short stories is a presence of a description about social condition and trauma after Higashi Nihon Daishinsai. I intended to analyze the social condition and trauma inside those short stories and relate it to the real condition inside Japanese society. This research is a qualitative research with a sociological approach with a belief that literature is a reflection of society?s condition."

"Tesis ini mencoba menganalisis penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa buruh di wilayah hukum Polresta Bekasi yang menutup jalan tol Cikampek. Penutupan jalan tol yang dilakukan oleh buruh mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat pengguna jalan tol ini serta pihak perusahaan yang menggunakan fasilitas ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, wawancara mendalam, studi dokumen dan trianggulasi. Kasus yang diteliti adalah penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa buruh yang gagal dilaksanakan oleh Polresta Bekasi dan mengakibatkan buruh dapat menutup jalan tol Cikampek. Penelitian menunjukan bahwa buruh menutup jalan tol akibat gagal runding dalam penetapan upah minimum kabupaten dan Apindo Kabupaten Bekasi menggugat ke PTUN. Dewan Pimpinan Apindo Kabupaten Bekasi melakukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat. Faktor yang mempengaruhi kegagalan ini adalah pertama, personil Polresta Bekasi yang masih kurang paham hukum ketenagakerjaan sehingga takut mengambil risiko dan takut bermasalah. Kedua, serikat pekerja memanfaatkan kelemahan pengawas ketenegakerjaan dan kelemahan Polresta Bekasi. Ketiga, masyarakat dengan adanya aksi perlawanan yang dapat menyebabkan konflik dengan buruh. Keempat, pengusaha dengan kelalaiannya melalukan pembinaan kepada pekerja dan serikat pekerjanya. Kelima, penyelesaian permasalahan industrial di Kabupaten Bekasi yang tidak dapat terselesaikan dengan baik akibat kurangnya pengawas tenaga kerja. Penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa yang ideal dengan mengetahui fenomena sebenarnya dibalik unjuk rasa yang terjadi bahwa selama ini seringnya terjadi unjuk rasa dikarenakan adanya oknum serikat pekerja yang mencari keuntungan dengan memperoleh success fee serta pengambil alihan kekuasaan. Upaya yang paling tepat adalah mengaplikasikan tindakan preemtif melalui kegiatan pemolisian masyarakat secara aktif dan berkesinambungan.

---

This thesis tries to analyze the organization of labor protests in securing jurisdiction Bekasi Police shut Cikampek toll road. Highway closures made by the workers resulted in many losses experienced by the users of this highway as well as the companies that use this facility. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation of active participation, in-depth interviews, document studies and triangulation. Cases studied is organizing labor protests security has not carried out by the Bekasi Police and resulted in labor can occlude Cikampek. Research shows that workers closed the highway for failing negotiator in the minimum wage and Apindo Bekasi district sued to the administrative court. Leadership Council Apindo Bekasi suing West Java Governor's decision. Factors affecting this is the first failure, internal Bekasi Police still do not understand employment law so afraid to take the risk and fear of troubled. Second, take advantage of the weakness of trade unions labor inspectors and Bekasi Police weaknesses. Third, the public with an insurgency that could lead to conflict with workers. Fourth, employers with guidance to workers pass negligence and workers unions. Fifth, the settlement of industrial problems in Bekasi that can not be resolved properly due to lack of labor inspectors. Operation of security ideal demonstration by knowing the actual phenomena that occur behind the protests that during these frequent rallies due rogue unions that seek profits by obtaining the success fee as well as the takeover of power. The effort is to apply the most appropriate preemptive action through community policing activities are actively and continuously.;This thesis tries to analyze the organization of labor protests in securing jurisdiction Bekasi Police shut Cikampek toll road. Highway closures made by the workers resulted in many losses experienced by the users of this highway as well as the companies that use this facility. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation of active participation, in-depth interviews, document studies and triangulation. Cases studied is organizing labor protests security has not carried out by the Bekasi Police and resulted in labor can occlude Cikampek. Research shows that workers closed the highway for failing negotiator in the minimum wage and Apindo Bekasi district sued to the administrative court. Leadership Council Apindo Bekasi suing West Java Governor's decision. Factors affecting this is the first failure, internal Bekasi Police still do not understand employment law so afraid to take the risk and fear of troubled. Second, take advantage of the weakness of trade unions labor inspectors and Bekasi Police weaknesses. Third, the public with an insurgency that could lead to conflict with workers. Fourth, employers with guidance to workers pass negligence and workers unions. Fifth, the settlement of industrial problems in Bekasi that can not be resolved properly due to lack of labor inspectors. Operation of security ideal demonstration by knowing the actual phenomena that occur behind the protests that during these frequent rallies due rogue unions that seek profits by obtaining the success fee as well as the takeover of power. The effort is to apply the most appropriate preemptive action through community policing activities are actively and continuously."

"Pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah dengan menggunakan akad murabahah berdampak pada angsuran yang tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan berpotensi terjadi kesenjangan jika dibandingkan dengan harga rumah yang cenderung selalu meningkat yang merupakan volatilitas komoditas harga rumah sepanjang periode pembiayaan. Berbeda dengan kredit perumahan di bank konvensional yang menggunakan suku bunga floating (mengambang) sebagai dasar untuk menetapkan besarnya angsuran sehingga besarnya angsuran setiap bulan akan berbeda tergantung pada suku bunga pada bulan saat pembayaran dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pola pembiayaan perumahan murabahah atau kredit perumahan konvensional bisa mengatasi volatilitas harga rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. Data yang digunakan adalah data angsuran pembiayaan perumahan murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah serta angsuran kredit perumahan konvensional berdasarkan bunga kredit konsumtif pada Bank Swasta Nasional. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan perumahan murabahah di bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah maupun kredit perumuhan konvensional mengalami capital loss yang disebabkan oleh karena adanya volatilitas harga rumah di mana nilai pasar rumah setelah pembiayaan jatuh tempo lebih tinggi dari nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah maupun kredit konvensional.

---

Home ownership financing in Islamic banks using the murabaha contract affects the installment that can not be changed during the term of the financing could potentially be a gap when compared with home prices tend to increase the volatility of commodity prices which is home throughout the period of financing. In contrast to conventional housing loans in banks that use a floating interest rate as the basis for establishing the amount of the installment so that the installment amount each month will vary depending on interest rates in the time payment is made.

The purpose of this study was to determine whether the pattern of housing financing murabaha or conventional mortgages can overcome the volatility of house prices after the maturity of the financing. The data used is the housing finance murabaha installment in Bank Syariah Mandiri and Bank BRISyariah and conventional housing loan installment consumer loan interest is based on the National Private Bank.

The study says that housing finance murabaha at bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah and conventional mortgages experienced a capital loss caused due to the volatility of house prices where the market value of the home after the maturity of the financing is higher than the value of the house based on murabaha financing and conventional loans."

"Pencapaian tujuan pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dihadapkan dengan berbagai masalah, dan salah satunya adalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan yang semakin meningkat, mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 karena gerakan reformasi. Selain supremasi hukum, salah satu tuntutan reformasi adalah penerapan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah. Tapi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yang semula diharapkan dapat memangkas tindak pidana korupsi tapi dalam kenyataannya justru menimbulkan penyebaran tindak pidana korupsi ke daerah. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya para Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di daerah mengakibatkan gangguan iklim investasi di berbagai daerah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada penguatan fungsi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian ini akan menjawab efektifitas kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi; dan konsep strategi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang diperluas yaitu untuk mengumpulkan, mengkaji dan mensistematiskan kaidah- kaidah hukum yang berlaku berkaitan dengan asas, konsep tentang penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didukung dengan penelitian lapangan sebagai penunjang. Hasil penelitian bahwa prosentase pencapaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Polda Banten telah melampaui target yang telah ditentukan akan tetapi belum efektif untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi yang dapat mengganggu iklim investasi yang kondusif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya yaitu: subtansi hukum; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; anggaran; pengawasan, dan koordinasi lintas sektoral penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Strategi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif merupakan konsepsi pemecahan masalah yang dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan yang kemudian ditransformasikan ke dalam analisa sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan metode, sesuai urutan prioritas melalui implementasi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang.

---

The achievement of national development goal which is based on Pancasila and the Constitution of the state of the Republic of Indonesia year 1945, challenged by many constraints and of that is corruption. Corruption crimes exists many aspects of development process. Corruption crimes that rapidly increase caused the falling of New Era regime in 1998 by reformation movement. Beside law supremacy, one of reformation demanding is decentralization. But the implication of decentralization and autonomy, which was expected to be able to cut corruption, in fact, causing the spreading corruption indeed in to local area. That can be seen from many local leaders were charged by corruption. The increasing of corruption in local area is causing inconvenience for investment in many local areas of Indonesia.

This research is limited in empowering the function of Banten Regional Police as a part of Indonesia Police in the context of law enforcement of corruption crimes. This research try to answer the effectiveness of Law Enforcement policy against corruption crimes, the factors that influence law enforcement against corruption; the strategy concept of Banten Regional Police to make better and conducive investment condition. The research method is empirical judiciary which is much more in collecting, studying and systematizing the law principles that concerns to the principle and concept of strengthening the police function in the law enforcement of corruption crimes which is supported by the field studies.

The result of this research is that the percentage of corruption crime cases that handled by Banten regional Police is over the target but has not effective yet to prevent the potency of corruption acts that might disturb the conductivity of investment. That condition was infected by many factors, namely: law substantial, human resource, infrastructure, budget, supervision, and intra- coordination among law enforcement institutions against corruption. Because of that, Banten Regional Police strategies in law enforcement against corruption crime to make better and much more conducive investment condition are problem solving concepts that has been analyzed using many approaching aspect which transformed into analyzing human resource, budget, infrastructure, and method, that sequent according theirs priority through implementing short term, middle term and long term plan strategy."

"[ABSTRAKJakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Sebagai kota terbesar di Indonesia, Jakartajuga memiliki populasi yang sangat besar, yang diimbangi oleh majunya ekonomiJakarta. Sebagai imbas populasi dan pertumbuhan ekonomi, permasalahanpengelolaan limbah padat adalah salah satu permasalahan dasar kota Jakarta.Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis keberlanjutan pengelolaan limbahpadat di Jakarta dengan mengukur ekoefisiensinya, serta menganalisis keberlanjutanmetode hydrocracking sebagai cara pengolahan limbah padat perkotaan, khususnya diJakarta. Pada sistem pengelolaan terkini, ditemukan bahwa pengelolaan limbah padatdi Jakarta tidak berlanjut (Ekoefisiensi pada tahun 2013, sebesar 0,52 lebih kecil dari1). Oleh sebab itu diperlukan intervensi berupa proses hydrocracking (Ekoefisiensiproses sebesar 1,775) agar pengelolaan limbah padat di Jakarta berlanjut. Skenariointervensi hydrocracking baru akan berlanjut apabila limbah padat di Jakarta telahdipilah sebesar 50% dan limbah padat organik diproses melalui hydrocrackingsebesar 30%.

---

ABSTRACT

Jakarta is the biggest city in Indonesia. As such, it is densely populated, and has a

major economic activity. These two factors contribute towards the current solid waste

management issues in Jakarta. This paper aims to analyze the sustainability of

existing municipal solid waste by measuring its ecoefficiency, and to analyze the

sustainability of hydrocracking method as a means of municipal solid waste

treatment. In the existing condition, We find that Jakarta?s municipal solid waste

management system is not sustainable (In 2013, the ecoefficiency was measured at

0,52 which is less than 1). Therefore, based on this finding we find it to be necessary

to do an intervention. In this paper, the intervention was introduced in the form of

hydrocracking process. As a process we find hydrocracking to be a sustainable

process (ecoefficiency of the process is measured at 1,775). However, the

intervention scenario will only be sustainable, once 50% of the solid waste of sorted,

and if hydrocracking method treats 30% of this fraction;Jakarta is the biggest city in Indonesia. As such, it is densely populated, and has a

major economic activity. These two factors contribute towards the current solid waste

management issues in Jakarta. This paper aims to analyze the sustainability of

existing municipal solid waste by measuring its ecoefficiency, and to analyze the

sustainability of hydrocracking method as a means of municipal solid waste

treatment. In the existing condition, We find that Jakarta?s municipal solid waste

management system is not sustainable (In 2013, the ecoefficiency was measured at

0,52 which is less than 1). Therefore, based on this finding we find it to be necessary

to do an intervention. In this paper, the intervention was introduced in the form of

hydrocracking process. As a process we find hydrocracking to be a sustainable

process (ecoefficiency of the process is measured at 1,775). However, the

intervention scenario will only be sustainable, once 50% of the solid waste of sorted,

and if hydrocracking method treats 30% of this fraction, Jakarta is the biggest city in Indonesia. As such, it is densely populated, and has a

major economic activity. These two factors contribute towards the current solid waste

management issues in Jakarta. This paper aims to analyze the sustainability of

existing municipal solid waste by measuring its ecoefficiency, and to analyze the

sustainability of hydrocracking method as a means of municipal solid waste

treatment. In the existing condition, We find that Jakarta’s municipal solid waste

management system is not sustainable (In 2013, the ecoefficiency was measured at

0,52 which is less than 1). Therefore, based on this finding we find it to be necessary

to do an intervention. In this paper, the intervention was introduced in the form of

hydrocracking process. As a process we find hydrocracking to be a sustainable

process (ecoefficiency of the process is measured at 1,775). However, the

intervention scenario will only be sustainable, once 50% of the solid waste of sorted,

and if hydrocracking method treats 30% of this fraction]"