Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tara Samantha Hehuwat
Informed consent bagi pasien dengan kondisi tertentu berdasarkan standar joint commission international (JCI): analisis putusan nomor 470/Pdt.G/2014/PN.Tng, nomor 131/PDT/2015/PT.BTN, dan nomor 3566 K/PDT/2016 = Informed consent for patients with special conditions based on the standard of joint commission international (JCI): analysis on case verdict number 470/Pdt.G/2014/PN.Tng, nomor 131/PDT/2015/PT.BTN, and nomor 3566 K/PDT/2016
"Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai pengaturan mengenai informed consent di Indonesia, pengaturan dan ruang lingkup golongan pasien dengan kondisi tertentu, serta analisis putusan Nomor 470/Pdt.G/2014/PN.Tng, Nomor 131/PDT/2015/PT.BTN, dan Nomor 3566 K/Pdt/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa informed consent, yang merupakan prosedur wajib berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 209 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis ialah persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah diberikan informasi selengkap-lengkapnya oleh dokter tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Selain itu, mengenai ruang lingkup golongan pasien dengan kondisi tertentu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: HK.00.06.6.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik Informed Consent . Dalam kasus terkait informed consent bagi pasien dengan kondisi tertentu dalam putusan yang dianalisis, telah dilakukan proses penyampaian informed consent oleh Tergugat kepada Penggugat, namun isi dari consent form yang diberikan oleh pihak Tergugat isinya belum sesuai dengan standar Joint Commission International JCI . Hasil penelitian menyarankan hendaklah kepada tenaga kesehatan khususnya dokter untuk menjadikan informed consent sebagai suatu kewajiban penting dalam menjalankan tindakan medik, pengurus rumah sakit agar selalu berpedoman kepada Joint Commission International JCI sebagai standar akreditasi yang diakui dunia, Kementerian Kesehatan, hendaknya memberikan pendidikan dan sosialisasi yang memadai mengenai informed consent bagi pasien dengan kondisi tertentu, dan pasien atau masyarakat agar lebih kritis terhadap hak-haknya namun juga memahami tentang kewajiban-kewajibannya.
Title Informed Consent for Patients with Special Conditions Based on The Standard of Broadly speaking, this thesis discusses the arrangement of informed consent in Indonesia, the arrangement and legal scope of patient with special conditions, and analysis on case verdict Number 470 Pdt.G 2014 PN.Tng, Number 131 PDT 2015 PT.BTN, and Number 3566 K Pdt 2016. The type of research used in this thesis is normative juridical and conducted using qualitative research method as well as descriptive research type. This study indicates that informed consent, which is a mandatory procedure under Article 2 jo. Article 1 point 1 of Regulation of the Minister of Health No. 209 of 2008 on Approval of Medical Measures shall be the consent provided by the patient after being given complete information by the physician on the medical action to be performed. In addition, the legal scope of the patient with special conditions is stipulated in the Decree of the Director General of Medical Services Number HK.00.06.6.5.1866 concerning the Guidelines for Agreement of Informed Consent. In the case of informed consent for the patient with certain conditions in the case verdict analyzed, the process of delivering the informed consent by the Defendant to the Plaintiff has been made, but the contents of the consent form provided by the Defendant are not in accordance with Joint Commission International JCI standards. The results suggest that health professionals, especially doctors, should make informed consent an important obligation in carrying out medical action, the management of the hospital should always be guided by the Joint Commission International JCI as a world recognized accreditation standard, the Ministry of Health should provide education and socialization adequate information on informed consent for patients with certain conditions, and patients or citizens should be more critical of their rights but also should understand about their obligations."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Audrey Tamara
Pembuatan akta jual beli berdasarkan sertipikat hak milik nomor 3228 yang telah dialihkan sebelumnya berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanah oleh notaris yang sama : studi putusan Nomor: 18/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/VIII/2018 dan salinan putusan = The making of sale and purchase deed of certificate of land rights number 3228 that has been handed over based on a binding sales agreement by the same notary : study of Court Ruling Number: 18/PTS-MPWN Prov. Jawa Barat/VIII/2018 and 02/B/MPPN/VII/2019
"

Artikel ini memiliki fokus pada pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kemudian dibuat Akta Jual Beli atas objek yang sama kepada pihak yang berbeda. Penelitian ini akan menganalisis kedudukan hukum PPJB tersebut dan tanggung jawab Notaris yang membuat PPJB dan AJB tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam tesis ini adalah dengan cara studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan Notaris, perjanjian dan aturan-aturan dalam jual beli atas bidang tanah. Teknik analisis data dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil yang didapatkan adalah data dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Akta Jual Beli atas objek yang sama dengan pihak yang berbeda menjadi tidak berlaku dan dibatalkan, dikarenakan telah terjadi wanprestasi berupa pengingkaran janji yang dilakukan oleh pihak Penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli ini. Lalu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, yang berdasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris dan UUJN, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

 

This journal has a focus on making a Binding Sale Agreement (PPJB), and then made a Sale and Purchase Deed (AJB) of the same object to different parties. This research will analyze the legal position of the PPJB and the responsibilities of the Public Notary who made both the PPJB and AJB. The research method used in this thesis is normative juridical. The type of research used is analytical descriptive. Data collection techniques in this thesis is by studying documents. The type of data used in the making of this thesis is secondary data consisting of primary legal material in the form of legislation and secondary legal material in the form of books relating to Notaries, agreements and rules in the sale and purchase of parcels of land. The data analysis technique in this thesis is a qualitative approach. Then, the results obtained are data in analytical descriptive form. The results of this study are the legal position of the PPJB and the AJB of the same object with different parties becomes invalid and canceled, because there has been a default in the form of breach of the promise made by the Seller in the contract of binding the sale. Then, the Notary must be responsible for the deed he made, which is based on the Notary Position Rules and UUJN, and is responsible for carrying out his office duties based on the Notary Code of Ethics.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54403
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bintang Rasad Sumapraja
Modified prohibition as the best means of regulating double hatting in international investment arbitration under version three of the draft code of conduct for adjudicators in international investment disputes = 'Modified prohibition' selaku metode terbaik untuk mengatur double hatting dalam arbitrase internasional investasi dibawah versi tiga the draft code of conduct for adjudicators in international investment disputes
"Pengenalan The Third Version of The Draft Code memperkenalkan tiga metode yang diusulkan untuk mengatur double hatting dalam arbitrase investasi internasional. Pilihannya adalah "full prohibition", "modified prohibition", dan "disclosure with option to challenge". Diskusi telah muncul mengenai opsi mana yang paling sesuai dengan praktik dalam arbitrase investasi internasional yang telah membahas masalah double hatting dalam beberapa kasus. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meliputi kajian doktrinal, yaitu kajian dan analisis terhadap doktrin-doktrin yang dianut oleh para sarjana hukum, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan seperti yurisprudensi, perjanjian internasional. Setelah berkonsultasi dengan undang-undang kasus yang berhubungan dengan masalah pemalsuan topi, pedoman internasional, serta pendapat para sarjana pembenci ganda sebagai praktik tidak dilarang, melainkan keadaan khusus seputar pemalsuan topi adalah penyebab kekhawatiran terbesar. Selama seorang arbiter yang menjalankan peran ganda tidak menghalangi independensi atau ketidakberpihakan mereka, praktik itu sendiri diperbolehkan. Oleh karena itu, opsi "modified prohibition" akan paling cocok karena memberikan larangan yang ditargetkan terhadap keadaan yang telah terbukti menciptakan penampilan atau menunjukkan kurangnya independensi atau ketidakberpihakan.
The introduction of The Third Version of The Draft Code introduces three proposed methods of regulating double hatting within international investment arbitration. The options are “full prohibition”, “modified prohibition”, and “disclosure with option to challenge”. Discussions have arisen concerning which option best fits with practice in international investment arbitration that has already addressed the issue of double hatting in several cases. This thesis shall utilize normative legal research which includes doctrinal study, meaning the study and analysis of doctrines adopted by legal scholars, as well as relevant legal documents such as jurisprudence, international agreements. After consulting case laws dealing with the issue of double hatting, international guidelines, as well as the opinions of scholars double hatting as a practice is not prohibited, but rather the specific circumstances surrounding double hatting are the biggest cause of concern. So long as an arbitrator practicing multiple roles does not impede on their independence or impartiality the practice itself is permissible. Therefore, a “modified prohibition” option would be best suited as it provides targeted prohibitions toward circumstances that have been proven to create an appearance or manifest lack of independence or impartiality."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Johannes Gahara Respati Kencono
Comparison of transportation accident protection insurance in Indonesia and The United Kingdom = Perbandingan asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia dan Inggris
"Bertumbuhnya mobilitas masyarakat menyebabkan juga perkembangan akan kebutuhan terhadap transportasi baik itu pribadi ataupun umum. Dengan bertumbuhnya angka jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, tentu tidak dapat dihindari bahwa kemungkinan angka kecelakaan juga akan ikut naik. Sehingga diperlukan juga sebuah cara untuk melindungi seluruh masyarakat dalam hal terjadinya sebuah kecelakaan transportasi dengan menggunakan asuransi perlindungan kecelakaan transportasi. Mengingat hal itu, Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut ialah UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 yang mana kedua Undang-Undang tersebut sudah berumur dan juga terdapat hal-hal yang pengaturannya sudah tidak relevan maupun belum mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia dengan dibandingkan dengan Inggris melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Inggris yakni Road Traffic Act 1988 memiliki cakupan yang lebih luas, menyeluruh, dan berkembang mengikuti zaman seperti dengan adanya pencakupan untuk penumpang yang berada di dalam mobil penyebab kecelakaan. Dengan itu peraturan mengenai asuransi asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia masih perlu diperbaharui kembali.
The growth of mobility in the community led to the development of the need for public and private transportation. With the growing number of motor vehicles on the roads, it is an inevitability that the number of accidents will also increase. Thus, there is also a need in a way to protect the community as a whole in the event of a transportation accident by using transportation accident protection insurance. In this case, the law in Indonesia that regulates such matter is Law No. 33 of 1964 and Law No. 34 of 1964 in which those two laws are obsolete and there are also things whose regulations are not relevant or have not kept up with the times. Therefore, this study will discuss transportation accident protection insurance in Indonesia compared to The United Kingdom through normative juridical research by conducting a literature study. The results of this study indicate that transportation accident protection insurance in the United Kingdom, namely the Road Traffic Act 1988, has a wide, more comprehensive, and evolving coverage as with the times, such as the coverage for passengers who were in the car causing the accident. Therefore, regulations regarding transportation accident protection insurance in Indonesia still need to be renewed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathia Saputri Wulandewi
Analysis on sharia syndicated financing between sharia banks and conventional banks: case study: syndicated financing for the construction of Serang-Panimbang Highway = Analisis pembiayaan sindikasi syariah antara bank syariah dan bank konvensional: studi kasus: pembiayaan sindikasi pembangunan jalan TOLL Serang-Panimbang
"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari pembiayaan sindikasi syariah tol Serang-Panimbang yang dibiayai antara bank sharia dan bank konvensional, antara lain terkait dengan kendala yang dilalui apabila suatu sindikasi dibiayai oleh dua bank dengan sistem yang berbeda, implementasi tanggung jawab hukum lead managers, dan pengaturan hukum terhadap pembiayaan sindikasi syariah yang diberikan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Dalam menganalisis aspek-aspek tersebut, Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian tersebut dari sisi proses pembiayaan sindikasi dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait dengan hambatan pemberian pembiayaan sindikasi syariah antara bank syariah dengan bank konvensional serta penyelesaiannya, tanggung jawab hukum lead managers atas pembentukan sindikasi, dan peraturan perbankan syariah yang berlaku terkait dengan kesesuaian pembiayaan sindikasi baik dalam aspek pemberian pembiayaan hingga sahnya pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normaif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional mengalami berbagai hambatan terkait dengan jenis akad dan produk-produk yang berbeda  dapat berpengaruh terhadap perbedaan transaksi di bank syariah dan konvensional dan penyelesaian masalah dengan cara menggunakan produk yang memiliki transaksi secara komersial yang sama, sehingga penyesuaian yang dilakukan hanya terdapat dalam penyesuaian skema syariah. Terkait dengan tanggung jawab hukum lead managers adalah telah bertanggungjawab. Dan dalam hal kerjasama oleh bank syariah dengan bank konvensional serta pembiayaa sindikasi syariah kepada nasabah debitur telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
This thesis discusses the legal analysis of several aspects of the syndicated financing for the construction of Serang-Panimbang highway between sharia banks and conventional banks, including the obstacles problems that will be encountered if a syndication is financed by two banks with different systems, the implementation of the lead managers legal responsibility, and legal arrangements for sharia syndicated financing provided by sharia banks and conventional banks. In analysing these aspects, the author attempts to oversee each point of the research from the perspective of the syndicated financing process and the applicable sharia banking regulations, particularly the problems in providing sharia syndicated financing between sharia banks and conventional banks followed by a solution, the legal responsibility of the lead managers for the formation of the syndication, and sharia banking regulations that are applicable to the legality of syndicated financing, both in terms of providing financing and the applicability of syndicated financing conducted by sharia banks with conventional banks. This research has a juridical-normative approach using descriptive-analytical research methodology, and the data employed are secondary data supported by interviews. According to the result of this research, syndicated financing carried out by sharia banks with conventional banks encounters various problems related to the types of akad and different products that can affect the differences in transactions in sharia and conventional banks; the solution to the problem is to use products that have the same commercial transactions, so that the adjustments made are only in the adjustment of the sharia system. Related to lead managers, legal responsibilities are performed responsibly. In addition, the syndicated financing provided between sharia banks and conventional banks, as well as sharia syndicated financing to the debtor customers, complies with apropos banking regulations. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yolanda Kusumawati
Keabsahan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan akta kuasa menjual serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 = The validity of the sale and purchase binding agreement based on the deed of authorization to sell and the role and responsibility of notary in making the sale and purchase binding agreement: case study Supreme Court of RI Decision No. 46 K/Pid/2017
"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.
The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Amanda Normanita
Penerapan investasi berkelanjutan melalui POJK No. 51 /POJK.03/2017 dengan sustainability report yang berbasis pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) = Implementation of sustainable investment through POJK No. 51 /POJK.03/2017 with a sustainability report based on Environmental, Social, and Governance (ESG) principles
"Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report merupakan salah satu perwujudan dari penerapan Investasi Berkelanjutan. x bergeser pada arah investasi yang lebih berkelanjutan. Hal ini guna mencapai komitmen dalam menghadapi isu global dan menjadi salah satu alat mencapai Tujuan Berkelanjutan. Skripsi ini membahas komitmen Indonesia terhadap penanganan isu global dimana didalamnya dibahas penerapan investasi berkelanjutan yang berbasis pada prinsip dan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang sering disingkat sebagai ESG. Atas hal tersebut dan atas faktor keanggotaan Indonesia dalam lembaga sekuritas internasional IOSCO melalui POJK No.51 /POJK.03/2017 atau POJK Keuangan Berkelanjutan untuk menerapkan investasi berkelanjutan berbasis prinsip ESG dalam Pasar Modal di Indonesia. Melalui POJK Keberlanjutan, maka setiap ketentuan yang ada didalamnya mengikat bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik termasuk penyusunan Laporan Keberlanjutan yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa Indonesia menerapkan investasi keberlanjutan sebagai komitmennya atas isu global dan bahwa ketentuan atas Laporan Keberlanjutan yang diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sudah Arah iklim investasi sedang cukup memadai walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal standarisasi.
Sustainability Report Investment. The direction of the investment climate is shifting towards a more sustainable investment direction. This is in order to achieve commitment in facing global issues and become one of the tools to achieve the Sustainability Goals. This thesis discusses Indonesia's commitment to addressing global issues in which it discusses the implementation of sustainable investments based on environmental, social and governance principles and aspects which are often abbreviated as ESG. For this and for the factor of Indonesia's membership in the international securities agency IOSCO through POJK No.51 /POJK.03/2017 or POJK on Sustainable Finance to implement sustainable investment based on ESG principles in the Indonesian Capital Market. Through the POJK on Sustainability, every provision contained in it is binding on Financial Service Institutions (LJK), Issuers, and Public Companies including the preparation of a Sustainability Report which will be discussed further in this thesis. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a literature research that produces a descriptive analytical research typology. The results of this study find the fact that Indonesia implements sustainability investment as its commitment to global issues and that the provisions on the Sustainability Report regulated in the POJK on Sustainable Finance are adequate although there are still shortcomings in terms of standardization."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeremy Elbert Yosanto
Analisis terhadap pengajuan upaya hukum kasasi oleh kreditor separatis terkait dengan rencana perdamaian: analisis putusan Nomor 188/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 = Analysis on the filing of cassation by secured creditors in relation to the composition plan: analysis on decision Number 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst and decision Number 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020
"Skripsi ini membahas mengenai pengajuan upaya hukum kasasi oleh kreditor separatis terkait dengan rencana perdamaian. Walaupun telah diatur bahwa mengenai putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk putusan pengesahan rencana perdamaian, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun pada kenyataannya masih banyak yang mengajukan upaya hukum, terutama kasasi terkait dengan putusan-putusan tersebut. Banyak dari upaya kasasi tersebut apabila diajukan, maka oleh Majelis Hakim Agung, permohonan tersebut akan ditolak ataupun tidak diterima. Namun, terdapat juga upaya kasasi yang dilakukan oleh kreditor separatis mengenai rencana perdamaian tersebut yang diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung. Hal tersebut dapat menyebabkan pihak debitur serta pihak-pihak kreditor lainnya mengalami kerugian dan dampak hukum yang tidak diinginkan.
This paper discusses the submission of cassation by secured creditors related to the composition plan. Although it has been regulated that regarding the decision to postpone the obligation to pay debts, including the decision to ratify the reconciliation plan, no legal action can be submitted, in reality there are still many who file legal remedies, especially cassation related to these decisions. Many of these cassation efforts, if submitted, will be rejected or not accepted by the Supreme Court of Justice. However, there were also cassation efforts made by secured creditors regarding the composition plan which was accepted and granted by the Supreme Court of Justice. This can cause debtors and other creditor parties to suffer losses and unwanted legal effects."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raisya Tjahyaningtyas
Perlindungan hukum para pihak dalam pasar modal pada transaksi short selling: studi perbandingan antara Indonesia dengan Korea Selatan = Legal protection of parties in the capital market in short selling transactions: comparative study between Indonesia and South Korea
"Transaksi pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak pertama kali muncul di Indonesia. Seiring perkembangan tersebut, metode transaksi yang digunakan untuk bertransaksi di pasar modal semakin bervariasi. Salah satu metode transaksi tersebut ialah transaksi short selling. Transaksi short selling(jual kosong)dilakukan dengan menjual saham yang bukan milik penjual tersebut melainkan saham yang dipinjam untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, transaksi short selling merupakan salah satu metode transaksi efek dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi efek pada umumnya. Dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh tidak hanya para investor, akan tetapi oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi short selling tentunya diperlukan perlindungan khusus terhadap keberlangsungan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak guna meminimalisir risiko yang akan ditanggung oleh para pihak tersebut. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum. Di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap transaksi short selling diberikan melalui serangkaian peraturan yang mengatur mengenai transaksi tersebut. Dengan adanya serangkaian aturan tersebut bertujuan untuk dapat memberikan jaminan atas kepercayaan para pelaku transaksi dan dapat mencegah risiko yang dapat timbul atas transaksi short selling tersebut. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan membandingkan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi short selling yang ada di Indonesia dan Korea Selatan, sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah transaksi short selling terbanyak di dunia. Dalam karya tulis ini peneliti akan membandingkan peran dari masing-masing regulator pasar modal di Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani transaksi short selling. Kemudian peneliti akan membandingkan perubahan regulasi short selling yang terjadi selama kurun waktu 2020-2021 di Korea Selatan. 
Capital market transactions in Indonesia have experienced significant developments since they first appeared in Indonesia. Along with these developments, the transaction methods used to transact in the capital market are increasingly varied. One of these transaction methods is short selling transactions. Short selling transactions (empty sales) are carried out by selling shares that do not belong to the seller but shares that are borrowed for sale. Therefore, short selling transactions are one of the securities transaction methods with a higher risk compared to securities transactions in general. With various risks faced by not only investors, but also other parties involved in short selling transactions, of course, special protection is needed for the sustainability of the rights and obligations of each party in order to minimize the risks that will be borne by these parties. One form of protection that can be provided is legal protection. In Indonesia, legal protection measures against short selling transactions are provided through a series of regulations governing these transactions. With the existence of a series of rules, it aims to be able to guarantee the trust of the perpetrators of the transaction and can prevent the risks that may arise from the short selling transaction. In writing this thesis, the author will compare the legal protection of the parties in short selling transactions in Indonesia and South Korea, as one of the countries that have the largest number of short selling transactions in the world. In this paper, the author will compare the roles of each capital market regulator in Indonesia and South Korea in handling short selling transactions. Then the author will compare the changes in short selling regulations that occurred during the 2020-2021 period in South Korea."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Napitupulu, Frans Joshua
Analisis Penggunaan Cryptocurrency dan Digital Rupiah sebagai Central Bank Digital Currency di Indonesia = Analysis of The Use of Cryptocurrency and Digital Rupiah as Central Bank Digital Currency in Indonesia
"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.
Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>