Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah udara merupakan asset yang tidak hanya penting untuk pertahanan keamanan namun juga untuk berbagai kepentingan sosial dan ekonomi. Di bidang ekonomi, pengelolaan wilayah udara antara lain melalui perjanjian hubungan udara bilateral yang merupakan perjanjian diantara dua negara untuk mengatur bagaimana penerbangan berjadwal suatu perusahaan penerbangan dapat dilaksanakan pada kedua negara tersebut. Adanya perjanjian hubungan udara bilateral dimulai ketika pertemuan para wakil bangsa-bangsa gagal menyepakati secara multilateral pertukaran hak-hak angkut pada Konperensi Chicago tahun 1944. Indonesia hingga saat ini mempunyai 71 perjanjian hubungan udara bilateral. Masing-masing perjanjian mempunyai karasteristik yang berbeda yang disesuaikan dengan kepentingan Indonesia dan masing-masing Negara mitra. Dengan adanya kecenderungan liberalisasi angkutan udara yang telah menjadi kecenderungan global, kiranya diperlukan suatu perumusan perjanjian hubungan udara bilateral yang dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas orang maupun barang yang aman, selamat, cepat, teratur dan ekonomis tanpa mengabaikan keselamatan sehingga dapat meningkatkan peran strategis pertumbuhan ekonomi namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan dan daya saing perusahaan nasional. Untuk mengantisipasi perubahan global tersebut, International Civil Aviation Organization (ICAO) telah menyampaikan beberapa perumusan perjanjian hubungan udara bilateral yang disarikan dare. 3600 perjanjian hubungan udara yang ada. Penerapan model perumusan sebagaimana direkomendasikan oleh ICAO tersebut tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan terarah agar hasilnya dapat benar-benar dinikmati oleh pengguna angkutan udara pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

---

The air space is an important asset that can be used not only for security defense aspects, but also having the important roles on social and economic issues. The arrangements of traffic rights for the implementation of international air transport services for each country had been formulated through the Bilateral Air Services Agreement mechanism between two countries. The bilateral air services agreement started when the representative of nation failure to approved to exchange the traffic rights through multilateral agreement approach in Chicago Convention 1944. To date, Indonesia has 71 (seventy one) Bilateral Air Services Agreement with the partner countries. Each agreement have different characteristic according to the benefit for the national interest. To anticipate the globalization era, which will influence the air transport industry, it is necessary to define some models of bilateral air services agreement which could accommodate the needs for the movement of passenger and goods rapidly, smoothly, securely and safely, by considering :

- To increase the strategic of economic growth;

- To increase nation air carrier competitiveness. International Civil Aviation.

Organization (ICAO) had proposed some models of Bilateral Air Services Agreement which is summarized from 3600 Bilateral Air Services Agreement registered. The implementation models of the Bilateral Air Services Agreement as recommended by ICAO must be followed with the precise and reasonable policies for the benefit to all of the customer of air transport fields."

"Dalam dunia perdagangan internasional terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perjanjian internasional, antara lain perbedaan kewarganegaraan para pihak, perbedaan budaya hukum, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, para pihak berupaya mencari alternatif penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam perjanjian internasional. Menyadari pentingnya peran arbitrase dalam dunia bisnis internasional, maka masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia menarik untuk dikaj i lebih dalam dengan melakukan studi kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah Tbk dan PT. BT Prima Securities Indonesia. Beberapa permasalahan yang dibahas meliputi: pertama., apa yang menjadi dasar Pengadilan Nasional untuk melakukan penolakan putusan arbitrase asing; kedua, apakah ada upaya hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia; ketiga, bagaimanakah penerapan Konvensi New York 195 8 terhadap kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah dan PT. BT Prima Securities Indonesia. Berdasarkan pembahasan permasalahan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Nasional dapat melakukan penolakan putusan arbitrase asing berdasarkan alasan bertentangan dengan ketertiban umum. Suatu putusan arbitrase asing yang ditolak permohonan eksekuaturnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan ketentuan dalam Konvensi New York 1958 terhadap kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International Plc. melawan PT. Mayora Indah Tbk, dimana permohonan eksekuatur atas putusan Arbitrase Internasional Pengadilan London - Arbitrase N o . 8119 ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum, dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formil yaitu terlambat dalam pengajuan kasasinya karena melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985."

"ABSTRAKAkhir-akhir ini makin marak produk kosmetikayang menggunakan bahan kimia berbahaya khususnya yangdapat merugikan dan membahayakan bagi konsumennya.Oleh karena itu sangat diperlukan PerlindunganKonsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya DalamKosmetika Ditinjau Dari Perspektif Keamanan danKeselamatan Konsumen. Dalam tesis ini dibahas tentangpengaturan tentang kosmetika yang dapat melindungikonsumen dari kosmetika yang mengandung bahan kimiaberbahaya, pengawasan terhadap produk kosmetikaberbahaya oleh instansi terkait, dan penanganansengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen serta kasus-kasus yang dialami oleh konsumenakibat penggunaan produk kosmetika berbahaya yangtelah dilaporkan ke Unit Layanan Pengaduan KonsumenBadan Pengawas Obat dan Makanan.Bentuk perlindungan konsumen yang diberikanoleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturanperundang-undangan, peraturan pemerintah ataupenerbitan standar mutu barang. Disamping itu yangtidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasanpada penerapan peraturan ataupun standar-standar yangtelah ada. Guna melindungi konsumen, Pemerintahmenginstruksikan kepada produsen/distributor untukmelakukan penarikan produk yang membahayakan keamanandan keselamatan konsumen dari peredaran danmemusnahkannya.

---

ABSTRACTRecently more and more cosmetics product usingdangerous chemicals especially can harm and endangers forthe consumer. Therefore hardly is required Consumerism ToDangerous Chemicals In Cosmetics Evaluated From ConsumerSecurity and Safety Perpective. In this thesis studiedabout arrangement about cosmetics which can protectconsumer from cosmetics which is containing dangerouschemicals, observation to dangerous cosmetics product byrelated institution, and handling of consumer dispute byThe Agency of Consumer Dispute Solution and casesexperienced by consumer as result of usage of dangerouscosmetics product which has been reported to Consumerdenunciating Service Unit from The Agency of Drugs andFood Supervisor.Consumerism form given by government is by releasinglaw and regulation, governmental regulation orpublication of standard quality of goods. Side that whichis not less important is do observation at regulationapplying and or standards which there have. To protectconsumer, the Government instructs toprodusen/distributor to do withdrawal of productendangering security and safety and safety of consumerfrom circulation and annihilates it."

"ABSTRAKTujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sejauhmana tanggung jawabpengurus koperasi terhadap pinjaman anggota khususnya tentang kewajiban dantanggung jawab pengurus Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) bila anggotawan prestasi. Dengan menganalisis kasus pada pemberian pinjaman/pemberian kreditKoperasi Pegawai Departemen Agama atau disingkat KOPDA adalah salah satu koperasiyang dibentuk karena profesi. Dalam menjalankan fungsi sebagi lembaga ekonomi,KOPDA menyelenggarakan usaha dan kegiatan sosial ekonomi seperti membentuk unitusaha simpan pinjam, unit usaha pedagangan, unit usaha pelayanan jasa dan unit usahalain yang sah.Kegiatan usaha simpan pijam adalah salah satu usaha KOPDA yang sangat diminati olehanggotanya, jika teijadi pinjam meminjam uang akan menimbulkan hak dan kewajibanantara kedua belah pihak. Di lain pihak dalam hal ini pengurus mempunyai tanggungjawab terhadap pemberian pinjaman/kredit kepada anggotanya, dan anggota yangmeminjam terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabiladalam pemberian pinjaman ini tidak tertib administrasi atau tidak mememenuhi proseduryang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang menyangkutkewaj iban dan tanggung terhadap pemberian pinjaman tersebut dan apabila anggota wanprestasi dalam rangka melaksanakan kewajibannya.Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dan empiris, yangmengacu pada norma-norma hukum y an terdapat dalam peraturan perundang-undangantentang perkoperasian dan doktrin ulira vires; serta melalui wawancara langsung denganpihak-pihak terkait dalam hal ini pengurus, karyawan dan anggota KOPDA, serta pejabatdan staf di lingkungan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan U KM yangmenghasilkan jawaban yang bersifat evaluatif-analistis. Kesimpulan pemecahan masalahdalam tesis ini, adalah bahwa pengurus sebagai perangkat organisasi dari suatu badanhukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukumdan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi, bertanggung jawab atas teijadinyapeijanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi danperbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian padakoperasi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992tentang perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturanpertanggungjawaban pengurus koperasi. Dalam hal pengurus melakukan tindakan yangmelebihi kewenangannya (ultra vires) sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar, makadibutuhkan otoritas pengawasan yang secara terus menerus terhadap aktifitas pengurusdalam usahanya mengelola koperasi.

---

ABSTRACTPurpose of writing this thesis is to analyze how far responsibility manager of cooperationto member loan especially about obligation and responsibility manager employeeCooperation of Religion Department (KOPDA) if when member of achievement. In thiscase gift lender/vesting credit at the Employee Cooperation of Religion Department orshortened KOPDA is the one of cooperation to build by profession. In implementingfunction as economy institute, KOPDA carries out business and social economic activityjust like as forming saving and loan business unit, commerce business unit, business unitof service activities and other business unit.The activity saving and loan business is the one effort KOPDA a real enthused by hismember, it’s happened to loan the money will generate rights and obligations betweenboth parties. On the other this case manager have a responsibility to give a credit for theirmember, and borrowing member particularly must fulfill clauses which has beendetermined. If in this lending not administration order or doesn't fulfill procedure whichhas been determined. This thing will generate problems concerning obligation andresponsibility manager to the lending and if member of achievement for to do theobligation.By using method of research which the yuridis nonnatif and empiric, is referring to lawnorms there is in legislation of co-operation and doctrine of ultra vires, and throughdirect interview with related sides in this case manager, employee and member ofKOPDA, and official and staff in area Ministry of State Business Cooperation and UKMwhich the results answer which the evaluatif-analistic. The conclusion o f troubleshootingin writing of this thesis, be that official member as peripheral organization froma legal cooperation, the authority given to do law actions and law efforts for on behalf ofcooperation, responsibility to the agreement to borrow the money with member of othercooperation and the other action, if the action to come a loss risk at cooperation, this rulebased on article 34 Number 25 the 1992 year’s about cooperation, taken as the leader inthe of arrangement of responsibility of member cooperation.In this case the members of conducting action exceeding the authority (ultra vires) asgiven by statutes, so it’s need a continually controlling authority to activity manager inbusiness managing cooperation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dan prakteknya di lembaga peradilan di Indonesia berdasarkan aspek-aspek Hukum Perdata Internasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam UU Arbitrase belum jelas dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Lembaga peradilan di Indonesia pada prakteknya masih inkonsisten dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Contohnya adalah kasus antara PT Sumber Subur Mas, Yusman Tamara, Imelda Irawan melawan Transpac Capital Pte. Ltd., dan Transpac Industrial Holdings Limited ;dan kasus antara PT Daya Mandiri Resources Indonesia (d/h PT Risna Karya Wardhana Mandiri) dan PT Dayaindo Resources melawan Suek AG.

---

Arbitral Award with the practice of Indonesian Court in accordance with the aspects of Private International Law. The author uses a juridical-normative research method with an addition of literature studies.

This research shows that the regulation about the annulment of international arbitral award in Law of Arbitration has not been clear and sufficient. This can be seen from numerous rules about the annulment of International Arbitral Award and the grounds of the annulment of arbitral awards. The Indonesian Court has been inconsistent to implement these regulations.

The examples are the case between Transpac Capital Pte. Ltd., and Transpac Industrial Holdings Limited; and the case between PT Daya Mandiri Resources Indonesia (d/h PT Risna Karya Wardhana Mandiri) and PT Dayaindo Resources melawan Suek AG."

"Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan minerba di Indonesia dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menyarankan agar Majelis Arbitrase Internasional dan para pihak dalam KK dan PKP2B untuk lebih memperhatikan penerapan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam KK dan PKP2B (governing law), sekaligus sebagai hukum materiil (substantive law) dalam proses arbitrase internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara utama HPI di dalamnya.

---

The focus of this study is the settlement of foreign investment dispute in mineral and coal mining sector in Indonesia in relation to private international law. This study uses a juridical normative and empirical methods. The results suggest that the International Arbitration Tribunal and the parties in KK and PKP2B to pay more attention to the implementation of Indonesian law as the governing law in KK and PKP2B, as well as the substantive law in the process of international arbitration to resolve major matters of HPI in it."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan mengenai yurisdiksi Majelis Arbiter berdasarkan Konvensi ICSID dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID, yurisdiksi Majelis Arbiter dalam mengadili suatu sengketa ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, ketentuan ratione materiae dan ratione personae. Pentingnya ketiga persyaratan tersebut untuk dipenuhi dalam menentukan yurisdiksi Majelis Arbiter dapat dilihat dalam perkara Pemda Kaltim melawan PT Kaltim Prima Coal dkk. Dalam perkara tersebut, ketentuan ratione personae tidak terpenuhi sehingga Majelis Arbiter ICSID menyatakan diri tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut.

---

This research is aimed to describe and analyze the rules regarding the Arbitral Tribunal`s jurisdiction based on the ICSID Convention and its implementation. The result of this research shows that based on Article 25 of the ICSID Convention, the ICSID Arbitral Tribunal`s jurisdiction is determined by the consent of the disputing parties, requirements ratione materiae and ratione personae. In GPEK v. PT Kaltim Prima Coal and others, it is obvious that the compliance of those requirements is very fundamental in determining the Tribunal`s jurisdiction over the dispute. In the mentioned case, requirements ratione personae were not fulfilled. Consequently, the Tribunal lacks of jurisdiction over the dispute."

"ABSTRACTDalam proyek investasi lintas negara, proyek investasi seringkali dilakukan melalui beberapa kontrak. Pada saat terjadi sengketa atas proyek investasi yang dilaksanakan melalui beberapa kontrak, tidak jarang claimant mengajukan claim yang didasari beberapa kontrak yang berbeda dalam satu proses persidangan arbitrase. Pengaturan mengenai pemeriksaan claim yang didasari beberapa kontrak dalam satu proses persidangan arbitrase tidak ditemukan dalam aturan arbitrase pada lembaga ICSID. Untuk menganalisis permasalahan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan penerapan prinsip-prinsip pemeriksaan claim yang didasari beberapa kontrak dalam satu proses persidangan arbitrase yang diterapkan dalam praktik arbitrase internasional oleh majelis arbitrase ICSID.

---

ABSTRACTIn cross-border investment projects, it is common to find an investment project made through several contracts. When dispute over an investment project made through several contracts arises, the claimant in some case submitted a claim based on several contracts in a single proceeding. The rules regarding the hearing of claim based on several contracts in a single proceeding cannot be found in the arbitration rules of ICSID. Normative research with descriptive-analysis method is used to analyse this matter. The result of the research shows the application of principles of the hearing of claim that based on several contracts in a single proceeding that are applied in international arbitration practice"