Ditemukan 356 dokumen yang sesuai dengan query
Kornelis Dehotman
"
Tesis ini membahas tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang merupakan salah satu penjabaran dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Penulisan tesis ini dilakukan menggunakan data sekunder dengan metode yuridis-normatif. Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 8/I6/PBI/2006, TLN 4642 dimana dalam Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan ini mewajibkan pemilik saham pengendali bank yang sama pada dua bank berbeda untuk memilih opsi divestasi, merger konsolidasi maupun mendirikan bank holding ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25712
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kornelis Dehotman
2008
T36241
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Amita Handayani
"
ABSTRAK
Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil yang biasanya ditujukan untuk masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Dalam memberikan kredit mikro, Bank BRI menggunakan perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh pihak bank, dan tidak menggunakan akta notariil. Akan tetapi, walaupun perjanjian antara bank dan nasabah dibuat dengan perjanjian dibawah tangan, tetapi selanjutnya dalam perjanjian tersebut, dilakukan proses legalisasi atau waarmerking. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan legalisasi dan waarmerking perjanjian ...
"
2019
T53494
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mohamad Yunus Affan
"
ABSTRAK
Bagaimanapun juga peri kehidupan manusia itu berputar di sekitar
kepentingannya dan lingkungan hidupnya. Secara alamiah setiap manusia memiliki
kecenderungan untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya baik sesaat dan juga jangka
panjang. Seiring dengan itu, sebagian manusia dikodrati dengan daya kreasi dan
kreativitas yang tinggi sehingga berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yang
berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, meskipun disadari pula bahwa hanya
sebagian kecil manusia yang memiliki keunggulan untuk memproduksi barang-barang
untuk keperluan kehidupan. Sementara itu, sejumlah besar lainnya hanya mampu
menikmati langsung produk-produk yang diciptakannya ...
"
2003
T37725
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Refani Anwar Azis
"
ABSTRAK
Perbedaan pandangan dan keraguan mengenai independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apakah merupakan suatu lembaga yang independen atau tidak, dapat menganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai pengatur dan pengawas industri jasa keuangan sektor perbankan di masa depan. Keraguan ini timbul karena eksistensi wakil pemerintah dan BI di dalam susunan anggota Dewan Komisioner OJK serta anggaran OJK yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T32661
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Novi Herawati
"
Prinsip dasar restrukturisasi kredit memberi kesempatan agar debitur dapat bangkit kembali dalam berusaha sehingga di masa yang akan datang usahanya dapat kembali pulih. Konsep one obligor pada dasarnya menghendaki penerapan kualitas yang sama untuk penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai satu debitur yang memperoleh beberapa fasilitas kredit. Spirit regulasi ini adalah agar bank dapat melakukan penilaian kualitas aktiva setepat mungkin, dan dengan demikian hal ini juga merupakan bentuk peningkatan kualitas manajemen risiko bank.
Pokok permasalahan dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32778
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
I Gede Hartadi Kurniawan
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada BPR dengan menggunakan skema Asuransi Kredit. Dalam UU No.10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsi intermediasi, Bank Perkreditan Rakyat selain menghimpun dana nasabah, juga melaksanakan fungsi memberikan kredit kepada nasabah sesuai ...
"
2013
T32720
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simorangkir, Junior Renhard B
"
ABSTRAK
Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertujuan untuk menjamin simpanan dana nasabah pada bank. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu hilangnya penjaminan dana nasabah akibat nasabah menerima cashback yang diberikan bank. Pemberian cashback tersebut dapat menyebabkan hilangnya penjaminan atas simpanan nasabah. Tesis ini membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana penerima cashback PT. Bank IFI (BDL) dengan menggunakan studi kasus pada likuidasi PT. Bank IFI (BDL), serta untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang ...
"
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35599
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Galuh Citra Nugraheni
"
Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang disamping dapat sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional serta dapat meningkatkan berbagai kejahatan lainnya. Penegakan hukum terhadap kegiatan pencucian uang ini selain dengan telah ditetapkannya undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana diubah dengan undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian saat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35433
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nidi Marchilia
"
ABSTRAK
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengembangkan usahanya sering
mengikat perjanjian kredit dengan bank. BUMD memberikan jaminan bisa berupa
sewa guna bangunan atau hak pakai tanah negara apabila sudah diperjanjikan
terdahulu oleh kedua belah pihak. BUMD bisa dipailitkan karena telah memenuhi
Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
Piutang. Dalam hal ini, BUMD dilelang bukan di Pantia Urusan Piutang Negara
melainkan kepailitan diserahkan kepada hukum acara perdata karena BUMD
merupakan badan hukum privat yang pengaturan menggunakan Undang-Undang
Perseroan Terbatas. ...
"
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35601
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library