Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Employee engagement atau keterlibatan karyawan merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh perusahaan. Suatu perusahaan dapat mencapai tujuan dan kesuksesannya, salah satunya karena kinerja karyawan. Maka dari itu, perusahaan harus berupaya untuk dapat mempertahankan karyawannya agar tetap loyal dengan membuat karyawan merasa terlibat. Dalam mencapai employee engagement, terdapat beberapa factor yang diduga mempengaruhinya, yaitu internal communication satisfaction, corporate culture, perceived organizational support, dan employer branding. Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana keterlibatan keempat factor tersebut dalam mempengaruhi employee engagement. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara online. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling dengan subjek merupakan karyawan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang berjumlah 266 responden. Hasil penelitian didapatkan bahwa hanya internal communication satisfaction dan corporate culture yang berpengaruh positif signifikan terhadap employee engagement sedangkan perceived organizational support dan employer branding tidak berpengaruh terhadap employee engagement. Selain itu, pada uji koefisien determinasi, keseluruhan variabel independen terbukti memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 62,9%, sedangkan lainnya sebanyak 37,1% dipengaruhi faktor lain di luar variabel independen dalam penelitian ini

---

Employee engagement is one of the problems that are often faced by companies. A company can achieve its goals and success, one of which is because of employee performance. Therefore, companies must strive to be able to keep their employees loyal by making employees feel involved. In achieving employee engagement, there are several factors that are thought to influence it, namely internal communication satisfaction, corporate culture, perceived organizational support, and employer branding. This study examines how the involvement of these four factors in influencing employee engagement. This research is a quantitative research by distributing online questionnaires. The sampling technique used was convenience sampling with the subject being PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) employees, totaling 266 respondents. The results showed that only internal communication satisfaction and corporate culture had a significant positive effect on employee engagement, while perceived organizational support and employer branding had no effect on employee engagement. In addition, in the coefficient of determination test, all independent variables proved to have an influence contribution to the dependent variable by 62.9%, while 37.1% were influenced by other factors outside the independent variables in this study."

"Pertumbuhan teknologi dan dampak penetrasi digital membuat masyarakat beralih dari layanan televisi tradisional ke layanan subscription video on demand (S-VOD). Dengan semakin ramainya pasar S-VOD dengan banyaknya merek S-VOD, merek-merek tersebut ditantang untuk menggunakan pendekatan pemasaran yang berbeda untuk memenangkan pangsa pasar. Salah satu pendekatan pemasaran yang paling populer adalah pemasaran digital, dan media sosial adalah bagian darinya. Penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran saat ini sedang menjadi tren di kalangan brand. Tujuan pemasaran media sosial adalah untuk mendapatkan user engagement yang tinggi. Untuk menciptakan user engagement digunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah dengan menyampaikan karakteristik pesan untuk berkomunikasi dengan pengguna. Tidak hanya karakteristik pesan umum yang perlu ditentukan dalam kampanye, tetapi karakteristik pesan rinci yang spesifik juga penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pesan apa yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk keterlibatan pengguna di media sosial. Penelitian ini dilakukan pada akun Instagram Netflix Indonesia dan Disney+ Hotstar Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Studi ini menemukan bahwa tidak semua jenis karakteristik pesan menciptakan dampak atau pengaruh pada keterlibatan pengguna.

---

The growth of technology and the digital penetration impact are making people shift from traditional television to subscription video on demand (S-VOD) services. As the S-VOD market becomes more crowded with numerous S-VOD brands, the brands are challenged to use different marketing approach to win the market share. One of the most popular marketing approaches is digital marketing, and social media is a part of it. The use of social media as a marketing tool now is becoming a trend among brands. The goal of social media marketing is to gain great user engagement. To create user engagement several approaches are used, one of the approaches is conveying message characteristics to communicate with the users. Not only general message characteristics needs to be defined in the campaigns, but specific detailed message characteristic is also important. This research aims to find out about what massage characteristic that has a big influence in shaping user engagement on social media. This research was conducted on Netflix Indonesia and Disney+ Hotstar Indonesia Instagram Account. This research uses a quantitative approach with the content analysis method. This study found that not all kinds of message characteristic create an impact or influence on user engagement."

"Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), Penyelenggara Peer to Peer (“P2P") Lending mempunyai kewajiban baru sebagai “pihak lain” untuk melakukan pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari borrower kepada lender, sehingga terdapat  tambahan administrasi pajak yang sebelumnya belum pernah ada. PMK 69 juga memberikan penegasan bahwa jasa pinjam meminjam dalam platform P2P Lending merupakan objek PPN, sehingga penyelenggara P2P Lending mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Atas kewajiban perpajakan diatas perlu dilakukan kajian apakah PMK 69 telah telah memenuhi asas-asas perpajakan, terutama dalam administrasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan P2P Lending sudah memenuhi prinsip ease of administration dan four maxim, sehingga dapat memberikan masukan kepada DJP untuk mengupdate kebijakan perpajakan pada industri P2P Lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan organisasi yang mewadahi Penyelenggara P2P Lending yang terdaftar di OJK. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, pengumpulan data melalui kuesioner kepada penyelenggara P2P Lending dan melalui wawancara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemotongan Pajak Bunga telah memenuhi prinsip certainty, simplicity, convenience, efficiency dan equality, namun masih terdapat catatan hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi regulasi oleh DJP dan dari sisi administratif oleh Penyelenggara P2P Lending.

---

Based on the HPP Law and Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), P2P Lending Operators (platform) have a new obligation as “other parties” to perform withholding income tax on interest payments from borrowers to lenders, so that there is an additional tax administrative of withholding income tax which has never been done before. PMK 69 also confirms that lending and borrowing services on the P2P Lending platform are VAT objects, therefore P2P Lending organizers have an obligation to collect VAT. Regarding the tax obligations above, it is necessary to study whether PMK 69 has fulfilled the principles of taxation, especially in the administration of implementing tax obligations.The aim of this research is to evaluate whether the implementation of P2P Lending tax obligations meets the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in the P2P Lending industry in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach. The case study was conducted at the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI), which is an organization that accommodates P2P Lending operators which registered with the OJK. This research was carried out in 2 stages, data collection through questionnaires to P2P Lending organizers and through qualitative interviews. The aim of this research is to provide an overview of whether the implementation of P2P Lending tax obligations has fulfilled the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in P2P Lending industry in Indonesia. The results of this research show that the implementation of Withholing tax on interest has fulfilled the principles of certainty, simplicity, convenience, efficiency and equality, however there are still notes of things that need to be improved from a regulatory perspective by the DJP and from an administrative perspective by P2P Lending operator."

"Laporan magang ini merupakan analisis dari penerapan metode CUT dalam transaksi pinjaman antar perusahaan yang dilakukan oleh COP Indonesia. Laporan ini memuat proses menanalisis wajar biaya bunga atas transaksi pinjaman antara PT CAT dan pihak terafiliasi pada tahun pajak 2019, berdasarkan regulasi transfer pricing di Indonesia, OECD TP Guidelines 2017, dan OECD Financial Guidance 2020.

---

This internship report is an analysis of the application of CUT method in intercompany loan transactions carried out by COP Indonesia. This report contains a partial process of the arm’s length analysis of interest costs on loan transactions between PT CAT and affiliated party in the 2019 tax year, based on transfer pricing regulations in Indonesia, OECD TP Guidelines 2017, and OECD Financial Guidance 2020. "

"Laporan magang ini berjudul Evaluasi Prosedur Audit Test of Details Atas Akun Piutang Usaha Pada Perusahaan Konstruksi. Hal yang menjadi pembahasan adalah bagaimana proses audit yang dilakukan sampai pada tahap prosedur pengujian rincian tersebut. Pada praktiknya hal yang dilakukan oleh mahasiswa magang adalah pengumpulan bukti audit dengan melakukan konfirmasi atas piutang usaha, melakukan konfirmasi kedua, dan test of detail. Laporan ini dibatasi pada prosedur yang diikuti selama magang. Pada akhirnya dapat disimpulkan dari hasil evaluasi tersebut apakah KAP XYZ telah menjalan prosedur test of details sesuai dengan International Standard on Auditing (ISA). Evaluasi tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ISA 500 tentang asersi manajemen dan bukti audit, ISA 505 tentang bukti audit dan penggunaan alternatif prosedur, dan ISA 520 tentang bukti audit dan prosedur analitis. Laporan magang ini ditutup dengan hal-hal yang berkaitan dengan refleksi diri selama magang. Pembahasannya dibatasi pada tiga aspek yakni bekerja di bawah tekanan, interaksi dengan tim, klien, dan pihak lainnya, serta implementasi teori dan praktik. Hasilnya adalah dua aspek yakni bekerja di bawah tekanan dan implementasi teori dan prakterk telah berjalan baik. Sedangkan untuk aspek interaksi dengan tim, klien, dan pihak lainnya perlu diperbaiki.

---

This internship report is evaluates the Test of Details Audit Procedure on Accounts Receivable Accounts at Construction Companies. The matter being discussed is how the audit process carried out has reached the stage of testing the details. In practice, what interns do is collect audit evidence by confirming accounts receivable, conducting a second confirmation, and test of details. This report is limited to the procedures followed during the internship. In the end, it can be concluded from the evaluation results whether KAP XYZ has carried out the test of details procedure in accordance with international standards on auditing. The evaluation includes matters relating to ISA 500 on management assertions and audit evidence, ISA 505 on audit evidence and the use of alternative procedures, and ISA 520 on audit evidence and analytical procedures. This internship report closes with matters relating to self-reflection during the internship. The discussion is limited to three aspects, namely working under pressure, interaction with the team, clients, and other parties, and implementation of theory and practice. The result is two aspects, namely working under pressure and the implementation of theory and practice has been going well. As for the aspect of interaction with the team, clients, and other parties need to be improved."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan transaksi-transaksi afiliasi dan argumen-argumen yang digunakan oleh perusahaan serta otoritas pajak dalam menentukan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi-transaksi afiliasi tersebut. PT. XYZ sebagai Licensed Distributor produk-produk IT seperti PC Desktop , PC Notebook, PC Netbook, Server PC/Networking System, PC Monitor, PC Projector, dan Smartphone/Tablet dengan merk A merupakan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang memiliki cabang di berbagai negara dengan fungsi yang berbeda-beda dan berpusat di Taiwan. Perusahaan ini membukukan kenaikan penjualan tetapi mengalami penurunan operating income yang signifikan pada tahun 20X6 dibandingkan dengan penjualan dan operating income tahun 20X5 sehingga otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 20X6 tersebut. Sering terjadi perbedaan penggunaan pendekatan pengujian transaksi yang dilakukan oleh otoritas pajak dan pihak perusahaan yang menghasilkan kesimpulan dan jumlah pajak terhutang yang berbeda. Pertanyaan yang menjadi fokus atau batasan dalam penelitian ini adalah: a) mengapa terjadi penurunan operating income yang signifikan sedangkan penjualan meningkat, b) mengapa pos pembelian yang perlu dilakukan koreksi, c) apakah perusahaan telah melakukan manual screening dengan benar terkait dengan pemilihan data pembanding. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memfokuskan pada satu objek penelitian yaitu PT. XYZ. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui studi lapangan dan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun suatu aturan dan acuan yang baku dalam praktik transfer pricing umumnya dan dalam penentuan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi afiliasi khususnya.

---

The purpose of this study is to identify and analyze the linkages of affiliate transactions and arguments used by companies and tax authorities in determining the approach used in analyzing the fairness of these affiliate transactions. PT. XYZ as a sole agent of IT products such as Desktop PCs, Notebook PCs, Netbook PCs, PC Servers/Networking Systems, PC Monitors, PC Projector, and Smartphones/Tablets with the brand A is one of the multinational companies in Indonesia which has branches in various countries with different functions and based in Taiwan. The company posted an increase in sales but experienced a significant decrease in operating income in 20X6 compared to sales and operating income in 20X5 so that the tax authority conducted a tax audit for the 20X6. There is often a difference in the use of the approach to testing transactions carried out by the tax authorities and the company that produces conclusions and the amount of tax payable differently. The questions that are the focus or limitation in this study are: a) Why does a significant decrease in operating income while sales increase, b) Why the purchase account needs to be corrected, c) Does the company have done the manual screening correctly related to the selection of comparable data . The research method used is a case study that focuses on one object of research, PT. XYZ. The collection of primary and secondary data is carried out through field studies and through literature studies. The results of this study are expected to be input for policy makers in drafting a standard rule and reference in the practice of transfer pricing generally and in determining the approach used in analyzing the fairness of particular affiliate transactions.

"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Konsultan Bisnis Utama Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas pegawai perusahaan klien. Proses evaluasi atas perhitungan PPh Pasal 21 dijelaskan dengan membandingkan empat kasus dari dua macam metode penggajian yang diterapkan oleh dua perusahaan klien. Berdasarkan hasil evaluasi penulis menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Namun masih terdapat praktik penghitungan PPh Pasal 21 yang belum efektif dan dapatmempengaruhi keakuratan dalam proses perhitungan.

---

This report aims to evaluate the process of calculating Article 21 of Income Tax carried out by the Business Consultants of Utama Indonesia based on taxation laws that apply to employees of client companies. The evaluation process for the calculation of Income Tax Article 21 is explained by comparing four cases from two types of payroll methods applied by two client companies. Based on the evaluation results the author shows that the process of calculating Article 21 Income Tax has been in accordance with the prevailing tax legislation. However, there are still practices in calculating Article 21 Income Tax that have not been effective and can affect the accuracy in the calculation process."

"Perbedaan interpretasi mengenai aspek perpajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan pelayaran, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 417/KMK.04/1996 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra, sering terjadi bahkan terdapat sengketa yang telah memiliki putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi Branch Profit Tax (BPT) dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan P3B Indonesia dan Singapura menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BUT perusahaan pelayaran, serta memberikan masukan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi tersebut dengan membuat surat penegasan atau mengubah aturan (rule determination). Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan konsep penafsiran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik descriptive, content, dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUT perusahaan pelayaran menggunakan interpretasi sistematis atau logis dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK nomor 417/KMK.04/1996 sudah termasuk BPT, sedangkan DJP menggunakan interpretasi gramatikal dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK tersebut tidak termasuk BPT. Sedangkan terkait penurunan tarif PPh, baik BUT maupun DJP menggunakan interpretasi gramatikal. DJP menginterpretasikan bahwa BUT tidak mendapat penurunan tarif, sedangkan BUT menginterpretasikan sebaliknya. Masukan yang diberikan adalah mengubah KMK nomor 417/KMK.04/1996 dan membuat surat penegasan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi pada masa yang akan datang dan KMK tersebut dapat dipergunakan untuk BUT perusahaan pelayaran asal seluruh negara mitra.

---

Differences in interpretation regarding the taxation aspects of permanent establishment (PE) of shipping company, which are regulated in Minister of Finance Degree (KMK) number 417.KMK.04/1996 and Agreement for The Avoidance of Double Taxation (P3B) between Indonesia and partner countries, often occur. There were even disputes that already have a tax court ruling. This study aims to analyze the interpretation of Branch Profit Tax (BPT) and the reduction in the rate of income tax (PPh) based on P3B Indonesia and Singapore according to Directorate General of Taxes (DJP) and PE of shipping company, as well as to provide input to settle this differences in interpretation by making confirmation letter or changing the regulation (rule determination). This study uses The Theory of Legal Interpretation and the concept of legal interpretation. The research approach used is qualitative with case study. Data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis technique uses descriptive techniques, content, and thematic analysis. The results show that the PE of shipping company used a systematic or logical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64% in KMK number 417/KMK.04/1996 includes BPT, while DGP used grammatical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64 percent in the KMK does not include BPT. Meanwhile, regarding the reduction of income tax rates, both PE and DGT used grammatical interpretation. DGT interpreted that the PE does not get a tax reduction, while the BUT interpreted the opposite. The input given is to change the KMK number 417/KMK.04/1996 and make confirmation letter so that there are no differences in interpretation in the future and the KMK can be used for the PE of shipping companies from all partner countries."